Pungutan kepada pekerja dan pengusaha namun tidak ada ‘sumbangan’ dari pemerintah. Ada pungutan sebesar 3 persen yang dibagi kepada pekerja dan pengusaha. Pekerja sebesar 2,5 persen dari total pendapatannya, dan pemberi kerja 0,5 persen. Adanya manajemen investasi pada dana-dana yang dikumpulkan (polling fund) dalam Tapera itu. Dikhawatirkan jadi bancakan investasi para pejabat pemerintah. Keberadaan Badan Pengelola Tapera. Organisasi yang akan menempatkan dana-dana tersebut ke dalam instrumen investasi.
Keberadaan badan tersebut dianggap tidak perlu karena akan menimbulkan biaya baru yang tidak perlu. Harus ada lembaga pelaksana pembangunan perumahan, sekaligus mengembangkan delivery system pembiayaan yang tertuang dalam aturan-aturan turunannya. Manfaat bagi semua pekerja yang dipotong atau dipungut penghasilannya untuk Tapera harus dipastikan. Jangan menjadikan Tapera ini satu-satunya sumber pembiayaan perumahan.
Pemerintah harus tetap menciptakan Bank Pembangunan perumahan dan Perkotaan untuk menghimpun dana jangka panjang. (dari berbagai sumber)

















