• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Manajemen Risiko

Menekan Risiko Sengketa Berkelanjutan

by Sandy Romualdus
7 Mei 2016 - 00:00
14
VIEWS
Menekan Risiko Sengketa Berkelanjutan
0
SHARES
14
VIEWS

Ada masa-masa ketika nasabah berkonflik dengan bank karena tabungannya tiba-tiba berkurang atau kartu kreditnya terdebit, posisi nasabah hampir bisa dipastikan kalah kuat di hadapan perusahaan. Saat itulah mengirim surat pembaca kepada media-media nasional menjadi senjata akhir untuk mendapatkan kembali hak-haknya meski tidak semuanya berhasil.

Kini, masa-masa itu tampaknya harus mulai ditinggalkan ketika otoritas mendirikan badan khusus yang memediasi konflik antara nasabah dan lembaga jasa keuangan. Jika beberapa tahun lalu hanya ada lembaga seperti itu untuk menampung sengketa di perbankan, kini seluruh bidang jasa keuangan sudah memiliki lembaga sejenis.

Bulan lalu, Otoritas Jasa Keuangan memastikan telah membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di semua sektor jasa keuangan. Sebelumnya konflik antara nasabah dan perusahaan jasa keuangan diupayakan diselesaikan lewat mekanisme internal (internal dispute resolution/ IDR) lembaga melalui customer service.

BERITA TERKAIT

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Akan tetapi jika, mekanisme tersebut gagal, otoritas juga menyediakan saluran untuk membantu percepatan penyelesaian melalui Financial Customer Care yang dibentuk tahun 2012. Namun jika cara itu tidak memuaskan kedua belah pihak, Otoritas Jasa Keuangan memberikan jalan alternatif sebelum masuk ke meja hijau.

“LAPS diharapkan menjadi sarana bagi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS wajib menerapkan prinsip- prinsip penyelesaian sengketa berupa aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas,” kata Kusumaningtuti S. Soetiono, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Tahun-tahun terakhir telah muncul fenomena berdirinya lembaga ombudsman di industri, khususnya di sektor yang sangat diatur seperti keuangan. Pertumbuhan alternative dispute resolution (ADR) seperti yang dibentuk OJK memang tengah marak di global dalam upaya untuk menghindari perselisihan mencapai pengadilan.

OJK sekaligus juga mengeluarkan daftar lembaga alternatif yang dinilai memenuhi persyaratan, teruatama dalam hal penerapan prinsip penyelesaian sengketa. Sejak Januari 2016 terdapat 6 LAPS yang terdaftar di OJK setelah melalui proses penilaian yang melibatkan berbagai komponen yang dapat beroperasi melayani konsumen keuangan di sektor jasa keuangan.

Daftar LAPS yang sudah beroperasi (1) Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), (2) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), (3) Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), (4) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), (5) Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), dan (6) Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI).

Mekanisme Penyelesaian

LAPS dalam kegiatannya menyediakan tiga layanan penyelesaian sengketa berupa mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Pada proses mediasi, para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga (mediator) untuk membantu mencapai kesepakatan. Apabila sengketa tidak mencapai kesepakatan pada tahap mediasi, para pihak dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.

Penyelesaian sengketa melalui adjudikasi dilakukan melalui pihak ketiga (majelis adjudikator/ adjudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara para pihak. Terhadap putusan adjudikasi, konsumen mempunyai hak opsi untuk menerima atau menolak putusan tersebut.

Sedangkan untuk arbitrase, putusan dijatuhkan oleh majelis arbitrer/arbitrer tunggal yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase LAPS sebagaimana putusan arbitrase lainnya bersifat final. “Penyelesaian sengketa melalui LAPS (alternative dispute resolution) merupakan layer kedua yang memberikan pilihan lain kepada konsumen keuangan jika tidak puas atas penanganan pengaduan oleh PUJK melalui mekanisme internal dispute resolution (IDR) sebagai layer pertama,” kata Kusumaningtuti.

LAPS ini nantinya akan dapat menangani penyelesaian sengketa untuk jumlah kerugian yang lebih besar dari Rp500 juta (untuk seluruh subsektor jasa keuangan, kecuali asuransi kerugian sebesar Rp700 juta). Tidak adanya batasan nilai kerugian atau persengketaan yang ditangani LAPS diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengupayakan penyelesaian sengketanya di LAPS.

Menurut Kusumaningtuti, penanganan nilai sengketa tanpa batasan nilai kerugian/persengketaan ini memberikan kesempatan bagi LAPS untuk menerapkan subsidi silang. Sehingga konsumen kecil yang nilai kerugian/persengketaannya kurang dari Rp500 juta (untuk semua subsektor jasa keuangan, kecuali asuransi kerugian sebesar Rp700 juta) dapat terlayani dengan biaya yang relatif murah, bahkan gratis. “Hal ini akan mendukung sustainability keuangan LAPS kedepannya, tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan.”

Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan juga telah menjadi best practices yang diadopsi banyak negara. Di Malaysia dikenal adanya Securities Industry Dispute Resolution Center (SIDREC) dan Financial Mediation Bureau (FMB), di Singapore terdapat Financial Industry Dispute Resolution Center (FIDREC), dan di Australia dikenal adanya Financial Ombudsman Service (FOS).

Keberadaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa tersebut juga sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang dirilis oleh G20 High Level Principles on Financial Consumer Protection, OECD Recommendation on Consumer Dispute Resolution and Redress, dan World Bank Good Practices for Financial Consumer Protection.

Perbankan Dominan

Sebelum keluarnya ketentuan mengenai LAPS tersebut, penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan masih difasilitasi OJK. Pada periode 2013 sampai dengan 11 Maret 2016, total pengaduan di sektor jasa keuangan yang disampaikan konsumen ke OJK mencapai 3.786 kasus. Dari jumlah tersebut, sebagian besar pengaduan dapat diselesaikan pada tahapan klarifikasi dan verifikasi.

Setelah berdirinya LAPS maka dimungkinkan akan makin sedikit jumlah pengaduan yang berlarut-larut. Di sisi lain, LAPS juga diwajibkan secara rutin melakukan pelaporan kepada OJK tentang adanya lembaga keuangan yang tidak melaksanakan putusan LAPS tersebut. Jika hal itu terjadi, maka OJK dapat mengenakan sanksi kepada lembaga itu berupa sanksi administratif.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, penunjukan sejumlah LAPS di sektor jasa keuangan tersebut merupakan bagian dari program strategis OJK dalam memberikan manfaat langsung kepada stakeholder dalam bentuk program recycling tahun ini.
“Selama 2015, salah satu program recycling yang telah dijalankan adalah pengembangan sektor jasa keuangan dalam bentuk peningkatan kapasitas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa,” tandas Muliaman.

Sementara itu, berdasarkan catatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), perbankan menjadi sekto yang paling banyak diadukan konsumen selama 2015. Dari 1.030 aduan yang masuk, ada 176 aduan tentang perbankan. Disusul perumahan 160 aduan, telekomunikasi 83 aduan, belanja online 77 aduan dan leasing 66 aduan.

Koordinator Pengaduan dan Hukum YLKI Sularsi menjelaskan, perbankan diadukan kebanyakan karena masalah kredit. Total ada 70 pengaduan dan Bank Mandiri menjadi bank yang paling banyak diadukan dengan 22 aduan. Sularsi menjelaskan, seperti tahun sebelumnya, kartu kredit masih paling mendominasi aduan.

Menurutnya, masalah kartu kredit yang diadukan ialah masalah pembobolan. “Kami minta kepada perbankan untuk mulai edukasi secara terus menerus agar konsumen menggunakan PIN pada kartunya. Sehingga meminimalisir kasus pembobolan adalah pencurian, atau cyber crime kartu kredit,” kata Sularsi.

 
 
 
 
 
Previous Post

Menelikung Para Penghindar Pajak

Next Post

Ketika Citra Tercoreng Aksi

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Dua Tahun Beruntun, BNI Pertahankan Predikat Tertinggi GCG di IICD Award 2026

Dua Tahun Beruntun, BNI Pertahankan Predikat Tertinggi GCG di IICD Award 2026

by Sandy Romualdus
20 Oktober 2026 - 05:21

BNI mempertahankan predikat tertinggi Leadership in Corporate Governance di ajang The 17th IICD Award 2026 dan meraih posisi GCG terbaik...

Operasi Senyap di Gedung BNPB: KPK Amankan Sejumlah Pihak dan Gelar Perkara Kilat

Operasi Senyap di Gedung BNPB: KPK Amankan Sejumlah Pihak dan Gelar Perkara Kilat

by Stella Gracia
14 Oktober 2026 - 09:08

KPK menggelar OTT terhadap pejabat BNPB dengan pendampingan Puspom TNI di Jakarta, status hukum pihak terperiksa diumumkan dalam 1x24 jam....

Bedah RUU Perampasan Aset: Urgensi, Titik Kritis, dan Syarat Mutlak Enam Pagar Pelindung

Bedah RUU Perampasan Aset: Urgensi, Titik Kritis, dan Syarat Mutlak Enam Pagar Pelindung

by Sandy Romualdus
12 Oktober 2026 - 11:39

Pakar hukum merumuskan enam pagar pelindung RUU Perampasan Aset guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan aparat dalam skema sita tanpa pidana (NCBAF)....

Perkuat Budaya ‘4 No’s’: KRQA-SQC Audit Sistem Anti Penyuapan di Bandara Adi Soemarmo

Perkuat Budaya ‘4 No’s’: KRQA-SQC Audit Sistem Anti Penyuapan di Bandara Adi Soemarmo

by Sandy Romualdus
4 Oktober 2026 - 14:49

KRQA-SQC menggelar audit surveilans ISO 37001:2025 di Bandara Adi Soemarmo Solo guna memastikan penerapan prinsip anti penyuapan 4 No's. Stabilitas.id...

Tempatkan 700 Awak Kapal Pesiar: PT Ships Crew Indo Jalani Audit ISO dan Sertifikasi MLC 2006

Tempatkan 700 Awak Kapal Pesiar: PT Ships Crew Indo Jalani Audit ISO dan Sertifikasi MLC 2006

by Sandy Romualdus
30 September 2026 - 14:42

PT Ships Crew Indo Inc. menjalani audit ISO 9001:2015 dan MLC 2006 usai menyalurkan lebih dari 700 pelaut Indonesia ke...

Kendalikan Risiko ‘Black Box’ dan Deepfake, OJK Rilis Kerangka Tata Kelola AI Berbasis Prinsip

Kendalikan Risiko ‘Black Box’ dan Deepfake, OJK Rilis Kerangka Tata Kelola AI Berbasis Prinsip

by Sandy Romualdus
25 September 2026 - 15:29

Deputi Komisioner OJK Deden Firman Hendarsyah menegaskan prinsip human-in-the-loop dan tata kelola AI perbankan berbasis risiko pada Seminar LPPI #109....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
CIMB Niaga Gunakan Sistem Core Banking Baru

Bayar Tiket AirAsia Indonesia Kini Bisa Lewat Rekening Ponsel CIMB Niaga

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance