Di tengah upaya menggenjot pendapatan negara, pemerintah menghadapi persoalan banyaknya perusahaan asing yang melakukan penghindaran pajak. Meski pemerintah mengetahui modus perusahaan-perusahaan multinasional dalam menghindari pembayaran pajak yang semestinya, tetapi tidak mudah untuk membuktikan hal itu karena tidak secara langsung menabrak hukum. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah memperketat aturan pajak.
Menurut Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak, ada tiga praktik yang dilakukan perusahaan asing itu untuk melakukan penghindaran pajak. Pertama, dengan cara transfer pricing. Perusahaan afiliasi yang induknya di luar negeri biasanya menjual produk atau jasanya dengan harga murah kepada induknya dan membeli bahan baku dengan harga mahal. “Perusahaan di Indonesia mengalami kerugian, sementara perusahaan asing yang untung (sehingga pajaknya kecil),” kata Mekar.
Untuk kasus transfer pricing ini, Ditjen Pajak telah membentuk unit anti-transfer pricing. Tahun lalu bahkan unit ini bisa menyelamatkan Rp20 triliun atas koreksi data pajak yang dilakukan.
BERITA TERKAIT
Kedua, banyak perusahaan yang waktu pengajuan izinnya mendapatkan fasilitas tax allowance maupun tax holiday. Saat mengajukan fasilitas tersebut, PMA menggelembungkan biaya pembelian barang modal. Sehingga ketika masa berlaku fasilitas habis, biaya pembelian barang modal menjadi lebih tinggi sehingga menyebabkan besarnya depresiasi penyusutan.
Ketiga, indikasi penggantian nama perusahaan yang telah mendapatkan tax allowance dan tax holiday. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan kembali mendapatkan kedua fasilitas itu dan kemudian akan kembali berdalih merugi.
Berdasarkan catatan Ditjen Pajak perusahaan yang paling banyak menghindari pajak berada di sektor pertambangan, yang menggunakan modus menimbun utang agar diperhitungkan sebagai faktor pengurang pajak. “Secara bisnis, dari hasil menjual minyak dan hasil tambang sebenarnya untung kalau dikurangi dengan biaya produksi dan biaya operasional. Namun mereka memasukan utang dan bunga utang agar terhindar dari pajak,” jelas Mekar.
Ditjen Pajak memperkirakan lebih dari 2.000 perusahaan asing di Indonesia melakukan ‘akal-akalan’ seperti itu. Kisaran angka tersebut belum memperhitungkan jumlah perusahaan nasional yang juga melakukan modus yang sama. “Bahkan ada satu perusahaan yang utangnya 800 kali lipat dari nilai asetnya atau debt to equity ratio (DER) 800:1. Misal asetnya Rp 1 miliar, mana ada yang mau kasih utang Rp800 miliar. Itu tidak masuk akal, mungkin karena hubungan istimewa,” ujar Mekar.
Mekar menilai, wajar jika kemudian pemerintah melalui Kementerian Keuangan membatasi jumlah utang yang boleh jadi pengurang PPH mulai tahun depan, dengan menerapkan DER 4:1. “Aturan ini untuk mengejar banyak PMA yang selalu mengatakan rugi dan kerugiannya bukan dari kegiatan bisnis dan produksi, melainkan dari utang,” tuturnya.
Menurut Mekar, ketentuan DER di bidang perpajakan telah diterapkan pada 1984, sebelum kemudian ditunda pelaksanaannya pada 1985 hingga saat ini. Praktis selama 31 tahun, katanya, ribuan perusahaan di Indonesia sengaja menggelembungkan utang untuk menghindar dari kewajiban membayar PPh.
Dengan diberlakukannya kembali DER mulai tahun depan, Mekar optimistis penerimaan negara dari setoran PPh badan akan meningkat signifikan. Namun, dia belum bisa memastikan berapa potensi PPh yang akan didapat dari penertiban modus penggelembungan utang perusahaan itu.
Modus Usang
Selain itu, Ditjen Pajak juga sudah lama mencium modus yang biasa dilakukan perusahaan global untuk menghindari pajak di Indonesia. Modus pertama, pembayaran biaya manajemen royalti atas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) atas logo dan merek kepada perusahaan induk. Peningkatan royalti akan meningkatkan biaya yang pada akhirnya mengurangi laba bersih sehingga pajak juga turun. Jika tarif tax treaty untuk pajak royalti hanya 10 persen dan tarif pajak penghasilan (PPh) badan adalah 25 persen, maka Indonesia kehilangan 15 persen duit pajak penghasilan.
Modus kedua, pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan satu grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah.
Modus ketiga, berutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi. Tingkat suku bunga tinggi ini adalah dividen terselubung ke perusahaan induk.
Modus keempat, menggeser biaya usaha (termasuk gaji pegawai headquarters) ke negara bertarif pajak tinggi (cost center) seperti Inggris dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (profit center) seperti Bermuda. Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi.
Modus kelima, menarik dividen lebih besar dengan menyamarkan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (parent company) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan.
Ambil contoh, sebuah perusahaan consumer goods yang tercatat di bursa. Berdasarkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan tersebut harus membayar royalti kepada induknya di Belanda, dari 3,5 persen meningkat ke 5 sampai 8 persen mulai tahun 2013-2015. Dengan asumsi omzet sepanjang tahun tersebut stagnan di angka Rp27 triliun, dengan kenaikan royalti dari 3,5 persen menjadi 8 persen, berarti ada kenaikan royalti sebesar 4,5 persen dikalikan Rp27 triliun atau sekitar Rp1,215 triliun.
Sehingga kerugian potensial PPh badan tahun 2015 adalah Rp.1,215 triliun dikalikan 25 persen atau sebesar Rp303 miliar.
Memang tidak ada aturan formal yang dilanggar oleh perusahaan tersebut, namun bagi pemerintah yang tengah menggenjot pajak hal ini seperti menelikung petugas pajak, dan juga menusuk rasa keadilan masyarakat karena sebagian duit yang dibayar rakyat Indonesia lari ke royalti perusahaan induk
Modus terakhir dengan mengecilkan omzet penjualan. Perusahaan menjual rugi barang ke cabang perusahaan di negara bertarif pajak rendah, sehingga penjualan ekspor terlihat merugi. Kemudian dari cabang tersebut, barang dijual dengan harga normal ke konsumen akhir.
Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Kementerian Keuangan sudah berkoordinasi dengan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) terkait 2.000 perusahaan asing yang terindikasi menghindari pajak. Perusahaan PMA tersebut akan menerima konsekuensi, termasuk risiko pencabutan izin usaha.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menandaskan, data PMA sudah dilaporkan ke BKPM untuk pengecekan lebih lanjut. Jika terbukti PMA tersebut melakukan penghindaran pajak, Kemkeu akan meminta BKPM menindaknya. “Terserah BKPM mau diapakan. Pokoknya harus ada konsekuensi tindakan mereka yang menghindari pajak,” kata Bambang.
Selain itu, Ditjen Pajak juga telah mengembangkan platform pertukaran informasi secara otomatis untuk mengurangi praktik penghindaran pajak termasuk praktik yang dikenal sebagai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Otoritas perpajakan di seluruh dunia juga sedang mengembangkan standar global untuk pertukaran informasi keuangan yang akan sangat membantu dalam mengawasi kepatuhan perpajakan.
Misalnya di awal Januari 2016 lalu sekitar 31 negara anggota OECD sepakat membuat peraturan perjanjian perpajakan yang lebih ketat guna menghindari praktik penghindaran pajak yang acap kali dilakukan perusahaan-perusahaan global. Ke-31 negara, termasuk Prancis dan Inggris, sepakat saling bertukar informasi soal aturan perpajakan masing-masing negara.
Selama ini, banyak perusahaan global yang menghindari pajak dengan menyimpan “harta” mereka di negara-negara bebas pajak atau tax heaven. Dengan aturan yang akan segera diteken ini, perusahaan-perusahaan global, seperti Google, Amazon, dan Facebook, harus membayar pajak korporasi dari keuntungan di negara mereka beroperasi. Perusahaan-perusahaan multinasional ini dikecam karena hanya membayar pajak sedikit atau tidak sama sekali. Padahal mereka meraup keuntungan yang besar setiap tahun.

















