Awal tahun ini muncul berita yang menggugah harapan, ketika pemerintah ingin mendorong kredit usaha mikro dengan meluncurkan program kredit yang lebih agresif ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menginginkan agar Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah berjalan sejak 2007, digenjot lebih keras dengan menyiapkan dana hingga Rp100 triliun dan dengan suku bunga yang lebih murah.
Keinginan pemerintah tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi saat ini. Setelah melewati masa agak kelam karena tahun lalu ekonomi hanya tumbuh 4,7 persen, meleset dari target awal 5,7 persen, pemerintah berkepentingan sekali untuk mendorong ekonomi tahun ini ke level 5,3 persen.
Akan tetapi, berharap pada perbankan untuk mendorong pertumbuhan tampaknya masih akan sulit mengingat setelah pelemahan ekonomi tahun lalu, bank meningkatkan kehati-hatiannya dalam mengucurkan pembiayaan. Selain karena peningkatan kredit macet masih berdampak hingga kini, juga karena suku bunga masih cukup tinggi.
BERITA TERKAIT
Oleh karena itu, terobosan dalam program KUR merupakan kebijakan yang bisa menjawab tantangan seretnya kredit perbankan tahun ini. Sudah sejak awal tahun, pemerintah memang sudah mengatakan bahwa untuk memperbesar dampak KUR pada perekonomian tahun ini, suku bunga yang dikenakan akan diturunkan.
Total dana yang disiapkan untuk program KUR dan akan disalurkan sepanjang 2016 mencapai Rp 100 triliun, yang mana lebih dari 90 persennya akan disalurkan oleh bank-bank milik negara. Tiga bank pelat merah yang ditunjuk pemerintah menyalurkan kredit bagi pelaku UMKM tersebut, adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk.
Pemerintah sudah mematok target alokasi penyaluran kredit kepada BRI sebesar Rp 67,5 triliun, Bank Mandiri Rp 13 triliun, dan BNI Rp11,5 triliun. Sedangkan, BPD mendapat target penyaluran hingga Rp2,5 triliun, bank swasta hingga Rp 4 triliun, serta LKNB Rp 1,5 triliun.
Di samping keempat bank milik negara, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada dua bank swasta untuk menyalurkan KUR di kalangan tenaga kerja Indonesia (TKI) yaitu Bank Sinar Mas serta May Bank.
Terobosan KUR
Oktober tahun lalu, ketika Presiden Jokowi mengumumkan paket kebijakan, suku bunga KUR ditetapkan masih 12 persen. Awal tahun ini, pemerintah mengumumkan akan menurunkannya menjadi 9 persen, bahkan tahun depan dijanjikan akan bertengger di level 7 persen. “Penurunan bunga KUR hingga ke level 7 persen tersebut karena pemerintah memberikan kepercayaan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gusti Ngurah Puspayoga saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Februari lalu.
Penurunan suku bunga ke level single digit merupakan yang pertama kali dilakukan pemerintah semenjak Indonesia keluar dari krisis ekonomi 1998. Langkah itu akan menjadi milestone penting bagi penyaluran KUR, mengingat pelaku usaha mikro yang baru saja merintis bisnisnya tentu akan menghindari kredit yang bunganya terlampau tinggi.
KUR adalah program kredit yang sebagian dari suku bunganya dijamin atau dibayarkan oleh lembaga penjamin kredit seperti Jamkrindo atau Askrindo. Jadi meski suku bunga yang berlaku di bank sebesar 20 persen misalnya, usaha mikro hanya membayar bunga seperti yang ditetapkan pemerintah, dalam hal ini 9 persen, sisanya dibayarkan oleh lembaga penjamin.
Selain penurunan suku bunga, untuk memperbesar penyaluran KUR pemerintah akan mempermudah penyalurannya. Salah satu yang paling kentara adalah soal syarat berjalannya usaha. Jika pada pemerintahan lalu usahawan mikro yang ingin mendapatkan kredit ini diharuskan sudah menjalankan usahanya minimal satu tahun, kini hanya disyaratkan enam bulan saja. Dalam laman resmi Bank BRI, penyalur KUR terbesar, syarat calon debitur individu yang ingin mendapatkan kredit dengan bunga 9 persen adalah mereka yang memiliki usaha produktif dan layak dan telah melakukan usaha tersebut secara aktif minimal 6 bulan.
Reformasi Koperasi
Hal lain yang juga menjadi terobosan pemerintah dalam mendorong KUR adalah menambah lembaga penyalurnya. Di samping keempat bank milik negara, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada dua bank swasta untuk menyalurkan KUR di kalangan tenaga kerja Indonesia (TKI) yaitu Bank Sinar Mas dan May Bank. Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga menjadi lembaga penyalur KUR mulai tahun ini. Namun terobosan yang paling berani adalah dengan menggandeng koperasi untuk menyalurkan kredit tersebut.
Meski begitu, tidak mudah bagi koperasi untuk menjadi penyalur dana KUR. Kementerian Koperasi dan Usaha Usaha Kecil Menengah memberikan syarat yang ketat sebelum sebuah koperasi ditunjuk menjadi penyalur KUR. “Selain harus sehat, koperasi menyalurkan KUR hanya untuk anggota dan harus mampu menakar berapa kemampuan KUR yang bisa disalurkan,” kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Braman Setyo dalam sebuah rilis resmi.
Selain itu koperasi nantinya harus bekerja sama dengan perusahaan penjamin kredit dalam usahanya menyalurkan dana kepada usaha mikro. Koperasi pun wajib memiliki sistem online data KUR dengan sistem informasi kredit program (SIKP).
Selanjutnya Kementerian Koperasi akan menilai kinerja secara berkala terhadap koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur KUR. Jika koperasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, otomatis akan berhenti sebagai penyalur KUR. Namun koperasi yang berhenti itu dapat mengajukan kembali sebagai penyalur KUR sesuai ketentuan yang dari pemerintah.
Tak berhenti sampai di situ, pemerintah terus mendorong agar KUR makin menunjukkan tajinya dalam menggerakkan sektor mikro kecil dan menengah. Terobosan terakhir yang dilakukan pemerintah adalah dengan melansir kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor pada akhir Maret.
Dengan tetap menawarkan bunga sebesar 9 persen, pemerintah dalam kebijakan tersebut menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja dan investasi bagi UMKM. Sasaran utama kebijakan ini adalah usahawan kecil pemasok atau plasma yang menjadi penunjang industri dan usaha yang melibatkan tenaga kerja yang cukup banyak sesuai dengan skala usahanya.
Batas maksimal pembiayaan yang dapat diberikan adalah untuk KUR ekspor mikro sebesar Rp5 miliar, KUR ekspor kecil sebesar Rp25 miliar miliar, dan untuk menengah sebesar Rp50 miliar. Pemerintah menetapkan jangka waktu kredit paling lama tiga tahun sampai lima tahun.
Sebelumnya, pada Oktober tahun lalu, pemerintah juga menerbitkan deregulasi yang bertujuan mendukung sektor UMKM melalui pemberian kredit permodalan bagi pebisnis yang berorientasi ekspor atau terkait dengan kegiatan mendukung ekspor.
Dorong Pertumbuhan
Sektor UMKM memang menjadi andalan perekonomian Indonesia semenjak pamornya naik ketika krisis ekonomi 1998. Meski demikian kebijakan yang mendorong sektor tersebut sebagian besar masih parsial dan belum memberi pengaruh signifikan kepada pebisnis mikro dan menengah, sehingga dampaknya pada perekonomian masih minim.
Selama kurun waktu lima tahun terakhir, porsi kredit UMKM masih belum menembus angka 25 persen dari total nilai penyaluran. Sampai Januari tahun ini, kredit untuk sektor UMKM berdasarkan data Bank Indonesia baru mencapai Rp808,451 triliun, sekitar seperlima dari total kredit yang disalurkan perbankan dalam kurun waktu yang sama yang mencapai Rp4.000 triliun lebih.
Oleh karena itu untuk mendongkrak peran UMKM agar bisa mendorong perekonomian, akses kredit ke sektor tersebut harus diperlebar, apalagi saat ini ekonomi belum betul-betul membaik di tengah kondisi global yang masih melemah. “Peningkatan akses kredit bagi UMKM pada akhirnya nanti akan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati.
Menurut dia, peningkatan akses modal atau akses kredit ke sektor UMKM, merupakan bagian dari upaya untuk menjawab kritik terhadap pertumbuhan ekonomi yang terlalu berbasis kepada korporasi besar, sehingga dampak pengganda bagi pemerataan tidak optimal, sementara ketika ekonomi global melemah perekonomian domestik pun langsung ikut menurun. “Peningkatan akses kredit UMKM sangat penting di tengah pelemahan ekonomi global dan nasional yang secara umum ditopang oleh kinerja korporasi-korporasi besar,” kata Enny.
Jadi, apakah terobosan pemerintah pada penyaluran KUR akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Jika melihat langkah pemerintah untuk terus melancarkan program KUR, tampaknya harapan itu bisa tercapai.

















