• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Asuransi

Tax Amnesty Dongkrak Saham Properti

by Sandy Romualdus
4 Juni 2016 - 00:00
18
VIEWS
Tax Amnesty Dongkrak Saham Properti
0
SHARES
18
VIEWS

Aturan Pengampunan Pajak yang mengundang polemik memang belum keluar, namun sudah membuat banyak orang berhitung manfaat dari adanya kebijakan itu. Salah satu yang bakal kecipratan bahkan kebanjiran manfaat adalah pasar modal.

Kebijakan Tax Amnesty, jika jadi diundangkan, akan menarik banyak dana-dana milik orang Indonesia yang tadinya disembunyikan di negara lain kembali ke dalam negeri. Beberapa pihak yang paham soal itu sudah memperkirakan dana yang akan ‘balik kandang’ mencapai lebih dari Rp500 triliun atau sekitar seperlima dari nilai anggaran negara.

Lalu akan ditaruh di mana dana-dana itu ketika pemiliknya merepatriasinya ke sektor keuangan? Pertanyaan itu menggelitik para pembuat aturan hingga akhirnya mengundang Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio ke parlemen untuk menjelaskannya.

BERITA TERKAIT

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Di ‘rumah rakyat’ itu, Tito memastikan, Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty bakal memberikan dampak positif terhadap industri pasar modal. Tax amnesty dinilai akan banyak menarik dana karena adanya keringanan dalam pengenaan pajak dari dana-dana tersebut.

Untuk itu dia mengusulkan agar dana-dana itu juga masuk ke pasar modal selain deposito seperti yang selama ini diinginkan publik. “Ada hub dengan tax amnesty. Di bursa efek secara struktur sudah acceptable. Return (keuntungan) kita selama sepuluh tahun itu indeks (IHSG) kita (rata-rata) 15,64 persen per tahun. Satu investasi yang menarik bahkan untuk orang Indonesia sendiri,” kata Tito.

Salah satu instrumen yang digadang-gadang untuk diajukan agar menjadi tempat bagi dana-dana repatriasi itu adalah reksa dana, karena akan berdampak langsung ke pasar modal. “Uangnya ditaruh di reksadana kan pasti buat beli saham dan obligasi. Jadi saya yakin investasi reksadana akan bagus tahun ini,” kata dia lagi.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Indonesia tercatat jumlah reksadana yang terdaftar ada sebanyak 1.102 produk sampai Januari 2016. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan Desember 2015 lalu yang sebanyak 1.091 produk reksadana. Masih mengutip data OJK, total nilai aktiva bersih (NAB) periode Januari 2016 sebesar Rp277,1 triliun dengan jumlah unit penyertaan sebanyak 187,007 miliar. Jumlah NAB itu meningkat jika dibandingkan periode Desember 2015 yang sebesar Rp271,969 triliun dengan jumlah unit penyertaan sebanyak 182,980 miliar unit.

Selain itu, BEI juga menyiapkan instrumen investasi lain seperti Dana Investasi Real Estat (DIRE) dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) untuk menyerap dana hasil tax amnesty. “Kalau DIRE bisa jalan, maka jadi recycling properti yang ada, dan dananya orang dengan senang hati masuk. DIRE itu bisa sampai empat sampai lima tahun. Karena properti sebagai jaminannya, ada,” ujar Tito.

Selama beberapa tahun sejak diluncurkan, instrumen KIK EBA dan DIRE memang tidak kunjung ramai, meski sektor properti disebut-sebut sangat membutuhkan instrumen tersebut. Pemerintah bahkan sampai mengeluarkan deregulasi aturan agar instrumen tersebut diminati. Pada paket kebijakan kelima yang diterbitkan tahun lalu, pemerintah memasukkan pemangkasan pajak ganda untuk instrumen keuangan tersebut.

Positif ke Sektor Properti

Nah, dengan akan maraknya dana-dana yang ‘pulang kampung’ banyak pihak menilai inilah momentum pemerintah dan otoritas untuk membuat instrumen-instrumen yang sepi peminat itu ramai. Analis saham dari JP Morgan Felicia Tandiyono dalam riset 17 Maret 2016, mengungkapkan bahwa tax amnesty akan berdampak positif secara langsung terhadap industri properti ketika instrumen-instrumen terkait properti diramaikan dengan masuknya dana-dana repatriasi. Jika diimplementasikan secara efektif, kata laporan itu, kebijakan tersebut akan merelaksasi tekanan yang selama ini terjadi, sekaligus meningkatkan permintaan properti.

Menyangkut siapa yang akan mendapatkan efek positif, Felicia dalam riset itu mengatakan beberapa pentolan pemain dalam bisnis properti seperti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA). “Alasannya, SMRA merupakan pengembang yang memiliki konsep infrastruktur paling spesifik dibanding pengembang lain,” kata dia.

Begitu halnya dengan emiten PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Namun, LPKR memiliki risiko paparan fluktuasi nilai tukar dollar. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), serta PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) juga secara fundamental menarik. Tapi, valuasi dua saham emiten
JASA KEUANGANini terbilang mahal. Tapi, efek positif terjadi jika tax amnesty itu efektif.

Efektif atau tidaknya pengaruh kebijakan ini juga dipengaruhi faktor lain. “Risiko utama bisa berupa tertundanya pembangunan infrastruktur, memburuknya lending mortgage, dan perubahan kebijakan pemerintah yang tak terduga,” tulis Felicia.

Analis lain, Franky Rivan, dari KDB Daewoo Securities tak menampik kebijakan pengampunan pajak menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang paling dinanti, termasuk mereka yang bermain di industri properti. Secara tidak langsung, kebijakan tersebut bakal menaikkan permintaan properti. Maklum, sejatinya banyak orang Indonesia kelebihan duit. Tapi, dana tersebut tersimpan di luar negeri. Ketika tax amnesty diimplementasikan, secara psikologis para penyimpan duit ini akan ramai-ramai mengembalikan dana ke dalam negeri.

Akan tetapi, di saat tren suku bunga yang cenderung menurun, menaruh aset tersebut di instrumen deposito jelas kurang menguntungkan, karenanya pemilik dana akan memilih aset riil. “Aset tetap yang paling populer di Indonesia adalah properti. Jadi, kelebihan duit itu tadi berpeluang menaikkan permintaan properti,” kata Franky.

Kondisi ini memang berdasarkan asumsi ekonomi, jika menyentuh psikologis masing-masing individu. Belum tentu semua orang memiliki pola pikir langsung mengamankan kelebihan duit mereka ke aset properti. Selama ini aset tetap seperti properti selalu memiliki korelasi negatif dengan suku bunga. “Ketika suku bunga menurun, aset riil cenderung terapresiasi, karena cost of fund murah,” jelas Franky.

Sementara itu, Kepala Riset NH Korindo Securities Reza Priyambada mengatakan, selain karena adanya kemungkinan repatriasi dana, tahun ini aliran dana asing akan positif masuk ke pasar modal Indonesia. Hal ini disebabkan sentimen positif dari proyek pemerintah dan paket kebijakan yang segera direalisasikan.
Apabila di dalam negeri tidak kondusif, asing bakal hengkang. Nah, pasar Indonesia tergantung kondisi makro ekonomi, nilai tukar dan kebijakan pemerintah. “Program pemerintah akan mempengaruhi pola investor asing,” ujar Reza.

Pemerintah hingga akhir bulan lalu terus mematangkan rencana mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Tarif tebusan yang dikenakan kepada wajib pajak atas kebijakan tersebut juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Tarif yang berlaku nantinya dibedakan. Untuk Wajib Pajak (WP) yang melakukan repatriasi atau membawa modalnya ke dalam negeri maka dikenakan tarif 1-3 persen terhadap selisih nilai harta bersih. Sedangkan untuk dalam negeri dikenakan 2-6 persen.

Kebijakan ini akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Pengenaan tarif diatur berdasarkan waktu pengajuan. Untuk 1 persen adalah pada kuartal I sejak pemberlakuan, 2 persen untuk kuartal II, dan enam bulan terakhir sebesar 3 persen. Untuk repratriasi, beberapa instrumen nantinya akan disiapkan. Di antaranya adalah obligasi pemerintah maupun deposito perbankan namun pilihannya dikembalikan lagi kepada wajib pajak.

Sejatinya, RUU Pengampunan Pajak awalnya bakal diketok palu pada Februari 2016, namun molor dari target karena terganjal pembahasan revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Apalagi, parlemen dan pemerintah sepakat untuk menyelesaikan revisi UU KPK lebih dulu. Alhasil konsekuensi penerimaan pajak, utamanya dari pengampunan pajak yang diproyeksi bisa mencapai puluhan triliun terancam tidak bisa direalisasikan.

 
 
 
 
 
Previous Post

Bunga Kredit Mikro Terobosan Baru Program KUR

Next Post

Warga Amerika Tak Terlibat Panama Papers?

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

by Sandy Romualdus
18 November 2026 - 12:32

LPS pastikan kesiapan pelaksanaan program penjaminan polis asuransi pada 2027 guna meningkatkan perlindungan dan kepercayaan nasabah. Stabilitas.id - Lembaga Penjamin...

Laba Bersih IFG Life Melonjak 162,9% Jadi Rp 482,12 Miliar di 2025, RBC Terjaga 180,16%

Peleburan Inhealth ke IFG Life Berlaku Januari 2027, Fokus Bisnis Makin Luas

by Stella Gracia
18 November 2026 - 07:05

IFG Life dan Inhealth menargetkan proses merger rampung pada Januari 2027 dengan jaminan keberlangsungan status kerja dan gaji pokok bagi...

Siapkan Penjaminan Asuransi, LPS Jamin Keamanan Data Privasi Nasabah

Siapkan Penjaminan Asuransi, LPS Jamin Keamanan Data Privasi Nasabah

by Sandy Romualdus
17 November 2026 - 22:26

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani aturan pertukaran data asuransi untuk mengoptimalkan persiapan Program Penjaminan Polis....

Biaya Medis Meroket, OJK Wajibkan Asuransi Tingkatkan Kapabilitas Digital dan Medis

Biaya Medis Meroket, OJK Wajibkan Asuransi Tingkatkan Kapabilitas Digital dan Medis

by Sandy Romualdus
12 November 2026 - 13:35

Kepala Departemen Perasuransian OJK Retno Wulandari menegaskan pentingnya POJK 36/2025 untuk merespons lonjakan biaya medis dan tingginya beban klaim. Stabilitas.id -...

Gelar IFSO ke-8, LPPI Dorong Penguatan Tata Kelola dan Kepercayaan Publik di Industri Asuransi

Gelar IFSO ke-8, LPPI Dorong Penguatan Tata Kelola dan Kepercayaan Publik di Industri Asuransi

by Sandy Romualdus
12 November 2026 - 13:14

Membuka gelaran IFSO 2027, Direktur LPPI Retno Wahyuni Wijayanti mendorong industri asuransi nasional memperkuat permodalan, tata kelola, dan integritas laporan keuangan...

Jamin Pembiayaan Rp157,3 Triliun untuk 2,28 Juta UMKM, Kinerja Jamkrindo Melesat di Semester I/2026

Topang 2,97 Juta UMKM, Jamkrindo Catat Volume Penjaminan Rp271,20 Triliun per Kuartal III/2026

by Stella Gracia
28 Oktober 2026 - 16:23

Jamkrindo membukukan volume penjaminan Rp271,20 triliun dan laba sebelum pajak Rp1,1 triliun per September 2026, menjangkau 2,97 juta UMKM-K. Stabilitas.id...

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
OJK Dorong Pembiayaan Infrastruktur Melalui Sukuk

OJK Terima 3.805 Aduan, Mayoritas soal Klaim Asuransi

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance