Aturan Pengampunan Pajak yang mengundang polemik memang belum keluar, namun sudah membuat banyak orang berhitung manfaat dari adanya kebijakan itu. Salah satu yang bakal kecipratan bahkan kebanjiran manfaat adalah pasar modal.
Kebijakan Tax Amnesty, jika jadi diundangkan, akan menarik banyak dana-dana milik orang Indonesia yang tadinya disembunyikan di negara lain kembali ke dalam negeri. Beberapa pihak yang paham soal itu sudah memperkirakan dana yang akan ‘balik kandang’ mencapai lebih dari Rp500 triliun atau sekitar seperlima dari nilai anggaran negara.
Lalu akan ditaruh di mana dana-dana itu ketika pemiliknya merepatriasinya ke sektor keuangan? Pertanyaan itu menggelitik para pembuat aturan hingga akhirnya mengundang Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio ke parlemen untuk menjelaskannya.
BERITA TERKAIT
Di ‘rumah rakyat’ itu, Tito memastikan, Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty bakal memberikan dampak positif terhadap industri pasar modal. Tax amnesty dinilai akan banyak menarik dana karena adanya keringanan dalam pengenaan pajak dari dana-dana tersebut.
Untuk itu dia mengusulkan agar dana-dana itu juga masuk ke pasar modal selain deposito seperti yang selama ini diinginkan publik. “Ada hub dengan tax amnesty. Di bursa efek secara struktur sudah acceptable. Return (keuntungan) kita selama sepuluh tahun itu indeks (IHSG) kita (rata-rata) 15,64 persen per tahun. Satu investasi yang menarik bahkan untuk orang Indonesia sendiri,” kata Tito.
Salah satu instrumen yang digadang-gadang untuk diajukan agar menjadi tempat bagi dana-dana repatriasi itu adalah reksa dana, karena akan berdampak langsung ke pasar modal. “Uangnya ditaruh di reksadana kan pasti buat beli saham dan obligasi. Jadi saya yakin investasi reksadana akan bagus tahun ini,” kata dia lagi.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Indonesia tercatat jumlah reksadana yang terdaftar ada sebanyak 1.102 produk sampai Januari 2016. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan Desember 2015 lalu yang sebanyak 1.091 produk reksadana. Masih mengutip data OJK, total nilai aktiva bersih (NAB) periode Januari 2016 sebesar Rp277,1 triliun dengan jumlah unit penyertaan sebanyak 187,007 miliar. Jumlah NAB itu meningkat jika dibandingkan periode Desember 2015 yang sebesar Rp271,969 triliun dengan jumlah unit penyertaan sebanyak 182,980 miliar unit.
Selain itu, BEI juga menyiapkan instrumen investasi lain seperti Dana Investasi Real Estat (DIRE) dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) untuk menyerap dana hasil tax amnesty. “Kalau DIRE bisa jalan, maka jadi recycling properti yang ada, dan dananya orang dengan senang hati masuk. DIRE itu bisa sampai empat sampai lima tahun. Karena properti sebagai jaminannya, ada,” ujar Tito.
Selama beberapa tahun sejak diluncurkan, instrumen KIK EBA dan DIRE memang tidak kunjung ramai, meski sektor properti disebut-sebut sangat membutuhkan instrumen tersebut. Pemerintah bahkan sampai mengeluarkan deregulasi aturan agar instrumen tersebut diminati. Pada paket kebijakan kelima yang diterbitkan tahun lalu, pemerintah memasukkan pemangkasan pajak ganda untuk instrumen keuangan tersebut.
Positif ke Sektor Properti
Nah, dengan akan maraknya dana-dana yang ‘pulang kampung’ banyak pihak menilai inilah momentum pemerintah dan otoritas untuk membuat instrumen-instrumen yang sepi peminat itu ramai. Analis saham dari JP Morgan Felicia Tandiyono dalam riset 17 Maret 2016, mengungkapkan bahwa tax amnesty akan berdampak positif secara langsung terhadap industri properti ketika instrumen-instrumen terkait properti diramaikan dengan masuknya dana-dana repatriasi. Jika diimplementasikan secara efektif, kata laporan itu, kebijakan tersebut akan merelaksasi tekanan yang selama ini terjadi, sekaligus meningkatkan permintaan properti.
Menyangkut siapa yang akan mendapatkan efek positif, Felicia dalam riset itu mengatakan beberapa pentolan pemain dalam bisnis properti seperti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA). “Alasannya, SMRA merupakan pengembang yang memiliki konsep infrastruktur paling spesifik dibanding pengembang lain,” kata dia.
Begitu halnya dengan emiten PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Namun, LPKR memiliki risiko paparan fluktuasi nilai tukar dollar. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), serta PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) juga secara fundamental menarik. Tapi, valuasi dua saham emiten
JASA KEUANGANini terbilang mahal. Tapi, efek positif terjadi jika tax amnesty itu efektif.
Efektif atau tidaknya pengaruh kebijakan ini juga dipengaruhi faktor lain. “Risiko utama bisa berupa tertundanya pembangunan infrastruktur, memburuknya lending mortgage, dan perubahan kebijakan pemerintah yang tak terduga,” tulis Felicia.
Analis lain, Franky Rivan, dari KDB Daewoo Securities tak menampik kebijakan pengampunan pajak menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang paling dinanti, termasuk mereka yang bermain di industri properti. Secara tidak langsung, kebijakan tersebut bakal menaikkan permintaan properti. Maklum, sejatinya banyak orang Indonesia kelebihan duit. Tapi, dana tersebut tersimpan di luar negeri. Ketika tax amnesty diimplementasikan, secara psikologis para penyimpan duit ini akan ramai-ramai mengembalikan dana ke dalam negeri.
Akan tetapi, di saat tren suku bunga yang cenderung menurun, menaruh aset tersebut di instrumen deposito jelas kurang menguntungkan, karenanya pemilik dana akan memilih aset riil. “Aset tetap yang paling populer di Indonesia adalah properti. Jadi, kelebihan duit itu tadi berpeluang menaikkan permintaan properti,” kata Franky.
Kondisi ini memang berdasarkan asumsi ekonomi, jika menyentuh psikologis masing-masing individu. Belum tentu semua orang memiliki pola pikir langsung mengamankan kelebihan duit mereka ke aset properti. Selama ini aset tetap seperti properti selalu memiliki korelasi negatif dengan suku bunga. “Ketika suku bunga menurun, aset riil cenderung terapresiasi, karena cost of fund murah,” jelas Franky.
Sementara itu, Kepala Riset NH Korindo Securities Reza Priyambada mengatakan, selain karena adanya kemungkinan repatriasi dana, tahun ini aliran dana asing akan positif masuk ke pasar modal Indonesia. Hal ini disebabkan sentimen positif dari proyek pemerintah dan paket kebijakan yang segera direalisasikan.
Apabila di dalam negeri tidak kondusif, asing bakal hengkang. Nah, pasar Indonesia tergantung kondisi makro ekonomi, nilai tukar dan kebijakan pemerintah. “Program pemerintah akan mempengaruhi pola investor asing,” ujar Reza.
Pemerintah hingga akhir bulan lalu terus mematangkan rencana mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Tarif tebusan yang dikenakan kepada wajib pajak atas kebijakan tersebut juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Tarif yang berlaku nantinya dibedakan. Untuk Wajib Pajak (WP) yang melakukan repatriasi atau membawa modalnya ke dalam negeri maka dikenakan tarif 1-3 persen terhadap selisih nilai harta bersih. Sedangkan untuk dalam negeri dikenakan 2-6 persen.
Kebijakan ini akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Pengenaan tarif diatur berdasarkan waktu pengajuan. Untuk 1 persen adalah pada kuartal I sejak pemberlakuan, 2 persen untuk kuartal II, dan enam bulan terakhir sebesar 3 persen. Untuk repratriasi, beberapa instrumen nantinya akan disiapkan. Di antaranya adalah obligasi pemerintah maupun deposito perbankan namun pilihannya dikembalikan lagi kepada wajib pajak.
Sejatinya, RUU Pengampunan Pajak awalnya bakal diketok palu pada Februari 2016, namun molor dari target karena terganjal pembahasan revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Apalagi, parlemen dan pemerintah sepakat untuk menyelesaikan revisi UU KPK lebih dulu. Alhasil konsekuensi penerimaan pajak, utamanya dari pengampunan pajak yang diproyeksi bisa mencapai puluhan triliun terancam tidak bisa direalisasikan.

















