oleh Jennie M. Xue
Kegemparan yang diakibatkan oleh tiupan peluit ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) itu bisa jadi puluhan kali lipat dibandingkan yang disebabkan oleh Julian Assange. Kemunduran Perdana Menteri Iceland Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, kebungkaman Perdana Menteri Inggris David Cameron, dan kegelisahan berbagai nama besar lainnya, bisa jadi buktinya.
Kebocoran masif 11,5 juta rekaman data ini membuka borok 12 pemimpin dunia yang masih berkuasa maupun yang telah pensiun dan mangkat. Selain itu, 128 politisi dunia juga terlibat. Para klien lainnya, termasuk para drug trafficker, miliarder, diktator, selebriti, dan para atlet profesional.
BERITA TERKAIT
Di Indonesia nama-nama beken yang tersangkut antara lain: Erick Thohir, Rosan Roslani, Erwin Aksa, Budiono Darsono, Gita Wirjawan, Anthoni Salim, James Riady, Pieter Tanuri, Sandiago Uno, Garibaldi Thohir, Chairul Tanjung, Hilmi Panigoro, Muhammad Riza Chalid, dan Djoko Soegiarto. Sebaliknya, para miliarder kelas kakap AS seperti Donald Trump, Bill Gates, Warren Buffett, Rockefeller, dan lainnya tidak ditemui di dalam dokumen Panama Papers. Apakah dengan hanya segelintir warga “bukan kelas kakap” AS yang terdaftar ini merupakan bukti bahwa warga dan entitas AS lebih “patuh hukum” daripada mereka di negara lain?
Apakah AS sendiri merupakan tax haven bagi para pembayar pajak? Pertama, warga dan entitas AS tidak lebih “suci” dan lebih “patuh hukum” daripada mereka yang berasal dari belahan dunia lain. Sejarah menunjukkan bahwa pebisnis AS malah merupakan “pelopor” akun offshore sejak dulu kala.
Di tahun 1970an, ada kasus the Castle Bank & Trust di Bahamas yang mengekspos para mafia dan pemilik hotel chain seperti Hyatt. Bahkan beberapa tahun lalu, puluhan miliar dollar aset milik entitas AS ditemukan dalam akun-akun di UBS dan Credit Suisse dalam skandal akun bank Swiss.
Kedua, argumen bahwa AS adalah tax haven dengan kerahasiaan terjamin bagi mereka yang mendirikan perusahaan cangkang (shell company) di negara-negara bagian Nevada, Delaware, dan Wyoming, merupakan argumen yang salah. Walaupun dalam database State Secretary, negara-negara bagian tersebut diperbolehkan hanya mencantumkan nama registran yang merupakan staf dari firma hukum, dalam praktiknya “piercing the corporate veil” oleh Pemerintah Federal sangat mungkin mengingat ketatnya penerapan pajak. Tax evasion dan tax avoidance merupakan pelanggaran kriminal yang serius.
Ketiga, argumen bahwa AS hanya mengenakan pajak pada penghasilan saja dan tidak mengenakan pajak pada aset juga merupakan argumen yang salah. Di tingkat Federal, memang hanya dikenakan pajak atas penghasilan progresif dan berdasarkan “earned” (penghasilan hasil kerja dan keuntungan bisnis aktif) dan “unearned” (penghasilan pasif residual). Namun di tingkat County, aset properti dikenakan pajak tahunan antara 1 persen hingga 1,89 persen dari purchased value atau nilai apraisal terakhir.
Dalam sistem perpajakan AS, ada empat tingkat pembayaran pajak. Di tingkat Federal, ada pajak pendapatan yang bertingkat progresif. Di tingkat negara bagian, ada pajak pendapatan negara bagian, kecuali di negara-negara bagian tertentu seperti Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington and Wyoming.
Di tingkat County, setiap properti yang merupakan aset pribadi maupun entitas bisnis akan dikenakan pajak sebesar 1 persen hingga 1,89 persen per tahun dari purchased value atau hasil apraisal terakhir. Di tingkat City, ada pembayaran pajak yang dinamakan tax assessment untuk pembiayaan sarana-sarana umum. Selain itu, di tingkat City, juga dikenakan pajak penjualan yang bisa mencapai 10 persen.
Yang menarik, “offshoring” sebagai strategi tax evasion dan tax avoidance ini juga dipraktikkan oleh korporasi-korporasi super raksasa dunia kesayangan konsumen, seperti Apple, Amazon, dan Google dalam menurunkan pajak penghasilan perusahaan (corporate income tax).
Apple yang berkantor pusat di Cupertino, California juga pernah melakukan tax evasion sebesar 44 miliar dollar AS dengan tidak melaporkan pajak offshore mereka. Caranya bagaimana? Dengan mengalirkan pendapatan ke subsidiari mereka yang bernama Apple Operations International dan Apple Sales International. Dua entitas ini berneksus hukum di Irlandia. Di sana, mereka hanya dikenakan 2 persen pajak penjualan korporat. Demikian pula subsidi dari Amazon di Inggris Raya yang beromzet 4,3 miliar euro namun hanya membayar pajak 2,4 juta euro mengingat mereka menggunakan tax haven Irlandia. Irlandia adalah “tax haven” bagi Apple dan Amazon. Total profit Apple yang disimpan offshore mencapai 181 miliar dollar AS.
Bahkan Google yang bermarkas di Mountain View, California juga dikenal dengan strategi meminimalisir pajak dengan melibatkan berbagai negara sebagai lokasi “transit” penghasilan, seperti Irlandia, Belanda, dan Bermuda. Bermuda dikenal sebagai tax haven mengingat rezim yang bersahabat dengan regulasi ala Irlandia dan Belanda yang “mengizinkan keuntungan untuk pindah ke tempat lain” alias “mengizinkan offshoring.” Cayman Islands juga merupakan destinasi favorit lebih dari 80.000 perusahaan dunia, termasuk yang berasal dari AS.
Untuk aset-aset properti yang dimiliki oleh Apple, Amazon, dan Google, tentu saja mereka membayar pajak properti tahunan yang bisa mencapai 1,89 persen dari purchased value atau nilai apraisal terakhir. Bayangkan, untuk satu gedung seharga 100 juta dollar AS, pajak properti per tahun mencapai lebih 1 juta dollar AS.
Data terakhir dari Oxfam, LSM yang memerangi kemiskinan, tiga perusahaan multinasional AS terbesar yaitu Apple, Walmart, dan General Electric menyimpan 1,4 trilyun dollar AS di tax havens, padahal mereka (terutama Walmart) menerima trilyunan dollar bantuan dari para pembayar pajak (seperti dalam bentuk benefit bagi para pekerja mereka yang berada di bawah garis kemiskinan). Tiga perusahaan raksasa ini menggunakan jaringan kompleks lebih dari 1.600 perusahaan subsidiari offshore sebagai “celengan” profit mereka.
Bill Gates secara pribadi memang sangat dekat dengan berbagai kegiatan sosial melalui yayasannya. Namun Microsoft “tidak kalah” dalam offshoring profit mereka. Total 108 miliar dollar AS disimpan di tax haven. Microsoft, Google (dengan holding bernama Alphabet), dan Exxon Mobil termasuk dalam jajaran 10 perusahaan AS terbesar yang melakukan offshoring profit.
Peran “Middlemen”
Dalam dokumen Panama Papers hanya disebutkan 211 individu yang beralamat di AS dan belum tentu merupakan warga negara AS (US citizen). Nama-nama mereka tidak seberapa bergaung, sehingga publikasi mereka kurang mendapatkan perhatian media karena tidak mempunyai nilai berita. Salah satu warga AS yang cukup dikenal “hanyalah” seorang coach investment advisor bernama Marianna Olszewski, penulis buku Live It, Love It, Earn It: A Woman’s Guide to Financial Freedom. Olszewski menarik 1,8 juta dollar AS dari entitas offshore yang diinvestasikannya tanpa membuka identitasnya kepada bank tempat dana bernaung.
Namun benarkah hanya segelintir individu dan entitas AS yang terlibat ekspose Panama Papers? Tidak benar. Karena yang “terlibat” bukan hanya mereka yang menjadi “klien,” namun mereka yang juga terlibat sebagai “jembatan” alias “perpanjangan tangan.”
Data ICIJ menunjukkan bahwa sekitar 14.000 bank-bank intermediari, firma-firma hukum, perusahaan-perusahaan, dan middlemen membantu mendirikan perusahaan, yayasan, dan trust di Panama. Dan 617 dari mereka berbasis di AS. Ini merupakan bukti “keterlibatan” AS dalam Panama Papers, walaupun dalam bentuk berbeda.
Jadi, dengan memperhatikan sejarah, para warga dan entitas AS sesungguhnya punya tempat favorit lain ketimbang Panama untuk “offshoring.” Ini cukup mengherankan. Mengapa memilih Irlandia, Bahamas, dan Cayman Islands misalnya?
Pertama, US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) mulai berlaku Maret 2010. Implementasi hukum secara menyeluruh baru dilakukan lima tahun kemudian bagi pemegang offshore account. Jadi, ada waktu untuk membenahi dan menutup akun-akun yang dapat dikenai sangsi. (sumber: reuters).
Kedua, hubungan diplomatik bilateral antara AS dan Panama. Di tahun 2010, kedua negara ini menandatangani trade-promotion agreement (perjanjian bilateral perdagangan) yang memberikan otoritas kepada AS untuk meminta informasi mengenai kepemilikan perusahaan, partnership, trust, yayasan, dan entitas-entitas lainnya termasuk dalam kepemilikan berantai. Jelas para warga dan entitas AS yang punya akun offshore tidak berkutik di Panama dan memilih untuk tidak bergerak di sana. (Referensi: ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/panama-tpa).
Konklusinya, warga dan entitas AS ada yang terlibat Panama Papers, bahkan cukup banyak yang terlibat sebagai “jembatan” alias “middlemen.” Fakta bahwa hanya segelintir warga dan entitas AS yang nama-namanya tercantum dalam daftar Panama Papers tampaknya disebabkan karena regulasi AS akan “offshore account” dan perjanjian bilateral antara AS dan Panama yang membuat mereka enggan bertransaksi di Panama.
Sedangkan hipotesis bahwa “AS adalah tax haven” dan “aset tidak dikenakan pajak” tidak terbukti. Bahkan perusahaan-perusahaan besar favorit konsumen seperti Apple, Google, Microsoft, General Electric, dan Walmart telah diverifikasi oleh Oxfam sebagai pengguna tax haven untuk offshoring profit mereka. Oxfam kini sedang mendesak pemerintah AS untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Stop Tax Haven Abuse Act di mana setiap entitas wajib melaporkan penghasilan global dan kontribusi pajak di setiap negara di dunia.
penulis Jennie M. Xue adalah pebisnis, kolumnis prolifik dwibahasa, dan penulis ebook bisnis berbasis di San Francisco Bay Area. Ia menulis kolom “Global Viewpoint” untuk Forbes Indonesia dan mengisi Kontan Daily dan Kontan Weekly. Blognya JennieXue.com.

















