• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Manajemen Risiko

Utang Pemerintah ‘Lampu Kuning’ Utang Luar Negeri

by Sandy Romualdus
4 Juni 2016 - 00:00
17
VIEWS
Utang Pemerintah ‘Lampu Kuning’ Utang Luar Negeri
0
SHARES
17
VIEWS

Jika membicarakan utang luar negeri, ingatan sebagian orang tentu akan tertuju pada dua dekade lalu ketika Indonesia terjerembab dalam jurang krisis. Saat itu utang luar negeri membludak dan tidak terkontrol karena depresiasi nilai tukar. Kini, meskipun masih dinilai aman, namun sinyal ke arah pembengkakan utang harus terus diwaspadai ketika persoalan yang sama masih menjadi perhatian dunia.

Hingga akhir Maret 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.271,82 triliun, naik sebesar Rp75,21 triliun dibandingkan jumlahnya di akhir Februari 2016. Angkanya kemungkinan besar akan terus bertambah jika melihat kecenderungan naiknya defisit anggaran pada tahun ini.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang bersiap direvisi, pemerintah berencana menaikkan defisit dari yang tadinya 2,15 persen dari PDB menjadi 2,5 persen. Jika hal tersebut maka akan ada tambahan pembiayaan yang berarti kemungkinan untuk menambah utang lagi.

BERITA TERKAIT

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suahasil Nazara mengatakan, tambahan pembiayaan diperkirakan akan mencapai Rp46 triliun. “Dari jumlah tersebut Rp 19 triliun dari Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran), Rp 27 triliun sisanya murni dari pembiayaan lewat pasar (surat utang),” ujar Suahasil dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Kondisi itu juga tidak terlepas dari risiko fiskal yang dihadapi Indonesia tahun ini yaitu rendahnya penerimaan pajak tahun lalu dan tahun ini dan harga minyak yang turun. Sebelumnya pemerintah sempat mengatakan potensi shortfall penerimaan pajak bisa mencapai Rp290 triliun. Namun, shortfall sebesar itu bisa dihindari dengan beberapa cara, salah satunya mendorong kebijakan tax amnesty, ditambah ekstensifikasi perpajakan. Pemerintah juga akan meningkatkan kebijakan punishment di bidang perpajakan, untuk meminimalisir upaya penghindaran pajak. Salah satunya pajak di sektor e-commerce.

Sementara itu di sisi belanja, pemerintah memangkas anggaran belanja hingga Rp sekitar Rp 50 triliun, dari Rp 2.095,7 triliun di APBN 2016 menjadi Rp 2.045 triliun. Di antaranya dengan memangkas sejumlah anggaran yang tidak produktif, misalnya untuk perjalanan dinas.

Untuk memastikan keberlangsungan fiskal, pemerintah juga sudah menyiapkan rencana menerbitkan surat utang dan juga mencari dana pinjaman multilateral. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menurut dia, defisit yang makin melebar hingga menjadi 2,5 persen disebabkan adanya perubahan dalam postur anggaran berupa penurunan penerimaan negara hingga Rp 90,6 triliun dalam RAPBN-Perubahan 2016 yang tengah disiapkan.

“Untuk menutupi defisit pemerintah akan menambah pembiayaan salah satunya dengen penerbitan surat utang negara, atau pinjaman multilateral. Sebagian lagi dari kas sendiri,” kata Bambang. Hanya saja, Bambang tidak menyebutkan berapa porsi dari masing-masing opsi tersebut.

Dengan begitu, Bambang mengaku aman dengan postur yang akan diajukannya dalam RAPBN-P tersebut. Dalam RAPBN-P yang akan diajukan itu pemerintah mematok penerimaan negara sebesar Rp 1.729,9 triliun lebih rendah dari APBN 2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun.

Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Sampai akhir Maret 2016, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.521,66 triliun, naik dari akhir Februari 2016 yang sebesar Rp 2.443,14 triliun.

Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 750,16 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 753,47 triliun. Secara bilateral, Jepang, Prancis, dan Jerman masih menjadi kreditur terbesar utang Indonesia. Sementara secara multilateral, Indonesia masih meminjam dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB).

Peningkatan utang pada Maret 2016 juga menjadi penyokong kenaikan cadangan devisa Maret 2016. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa per akhir Maret 2016 sebesar Rp107,5 miliar dollar AS, naik 3 miliar dollar AS dibandingkan dengan akhir Februari 2016 yang senilai 104,5 miliar miliar dollar AS.

Posisi cadangan devisa per akhir Maret 2016 cukup untuk membiayai delapan bulan impor atau 7,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. “Cadangan devisa juga mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Tirta Segara, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI dalam keterangan resminya.

Kenaikan cadangan devisa ini juga ditopang oleh penerbitan sukuk global pemerintah dan lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valuta asing (valas). Penerbitan utang itu jauh melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Lampu Kuning

Ekonom Maybank Juniman menilai, kenaikan utang luar negeri pemerintah tidak menjadi masalah, sebab posisi rasio utang luar negeri pemerintah terhadap PDB masih aman. Akan tetapi jika ditotal dengan utang luar negeri swasta, rasio utang luar negeri Indonesia sudah berada di ‘lampu kuning’.

Saat ini posisi rasio utang luar negeri pemerintah terhadap PDB mencapai 24 persen. Sementara pemerintah tahun ini menargetkan rasio utang terhadap PDB sebesar 27 persen. Kenaikan utang luar negeri pemerintah akan menambah total rasio utang luar negeri Indonesia, publik maupun swasta, yang tahun lalu sudah mencapai angka 36 persen.

Ekonom BCA David Sumual menilai, selain utang kenaikan cadangan devisa juga disokong penguatan harga minyak mentah pada bulan lalu. Akhir Maret lalu, harga minyak brent berada di sekitar 39 dollar AS per barel.

Selain itu, fundamental ekonomi domestik juga mulai membaik sehingga menarik masuk arus investasi asing. “Harapannya bukan investasi portofolio yang masuk, tetapi juga investasi langsung, sehingga pada jangka panjang ekspor membaik,” kata dia.

Dengan perbaikan ekspor, defisit transaksi berjalan akan membaik. Sebelumnya BI memprediksikan, defisit neraca transaksi berjalan sepanjang tahun ini akan naik. Meski masih di bawah 3 persen dari PDB, posisi itu naik dari tahun lalu yang senilai 17,8 miliar dollar AS atau setara dengan 2,06 persen dari PDB.

 
 
 
 
 
Previous Post

Coaching: Budaya Turun Temurun

Next Post

Paket Pendongkrak Peringkat

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Dua Tahun Beruntun, BNI Pertahankan Predikat Tertinggi GCG di IICD Award 2026

Dua Tahun Beruntun, BNI Pertahankan Predikat Tertinggi GCG di IICD Award 2026

by Sandy Romualdus
20 Oktober 2026 - 05:21

BNI mempertahankan predikat tertinggi Leadership in Corporate Governance di ajang The 17th IICD Award 2026 dan meraih posisi GCG terbaik...

Operasi Senyap di Gedung BNPB: KPK Amankan Sejumlah Pihak dan Gelar Perkara Kilat

Operasi Senyap di Gedung BNPB: KPK Amankan Sejumlah Pihak dan Gelar Perkara Kilat

by Stella Gracia
14 Oktober 2026 - 09:08

KPK menggelar OTT terhadap pejabat BNPB dengan pendampingan Puspom TNI di Jakarta, status hukum pihak terperiksa diumumkan dalam 1x24 jam....

Bedah RUU Perampasan Aset: Urgensi, Titik Kritis, dan Syarat Mutlak Enam Pagar Pelindung

Bedah RUU Perampasan Aset: Urgensi, Titik Kritis, dan Syarat Mutlak Enam Pagar Pelindung

by Sandy Romualdus
12 Oktober 2026 - 11:39

Pakar hukum merumuskan enam pagar pelindung RUU Perampasan Aset guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan aparat dalam skema sita tanpa pidana (NCBAF)....

Perkuat Budaya ‘4 No’s’: KRQA-SQC Audit Sistem Anti Penyuapan di Bandara Adi Soemarmo

Perkuat Budaya ‘4 No’s’: KRQA-SQC Audit Sistem Anti Penyuapan di Bandara Adi Soemarmo

by Sandy Romualdus
4 Oktober 2026 - 14:49

KRQA-SQC menggelar audit surveilans ISO 37001:2025 di Bandara Adi Soemarmo Solo guna memastikan penerapan prinsip anti penyuapan 4 No's. Stabilitas.id...

Tempatkan 700 Awak Kapal Pesiar: PT Ships Crew Indo Jalani Audit ISO dan Sertifikasi MLC 2006

Tempatkan 700 Awak Kapal Pesiar: PT Ships Crew Indo Jalani Audit ISO dan Sertifikasi MLC 2006

by Sandy Romualdus
30 September 2026 - 14:42

PT Ships Crew Indo Inc. menjalani audit ISO 9001:2015 dan MLC 2006 usai menyalurkan lebih dari 700 pelaut Indonesia ke...

Kendalikan Risiko ‘Black Box’ dan Deepfake, OJK Rilis Kerangka Tata Kelola AI Berbasis Prinsip

Kendalikan Risiko ‘Black Box’ dan Deepfake, OJK Rilis Kerangka Tata Kelola AI Berbasis Prinsip

by Sandy Romualdus
25 September 2026 - 15:29

Deputi Komisioner OJK Deden Firman Hendarsyah menegaskan prinsip human-in-the-loop dan tata kelola AI perbankan berbasis risiko pada Seminar LPPI #109....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
OJK Dorong Pembiayaan Infrastruktur Melalui Sukuk

OJK Terima 3.805 Aduan, Mayoritas soal Klaim Asuransi

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance