Jika membicarakan utang luar negeri, ingatan sebagian orang tentu akan tertuju pada dua dekade lalu ketika Indonesia terjerembab dalam jurang krisis. Saat itu utang luar negeri membludak dan tidak terkontrol karena depresiasi nilai tukar. Kini, meskipun masih dinilai aman, namun sinyal ke arah pembengkakan utang harus terus diwaspadai ketika persoalan yang sama masih menjadi perhatian dunia.
Hingga akhir Maret 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.271,82 triliun, naik sebesar Rp75,21 triliun dibandingkan jumlahnya di akhir Februari 2016. Angkanya kemungkinan besar akan terus bertambah jika melihat kecenderungan naiknya defisit anggaran pada tahun ini.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang bersiap direvisi, pemerintah berencana menaikkan defisit dari yang tadinya 2,15 persen dari PDB menjadi 2,5 persen. Jika hal tersebut maka akan ada tambahan pembiayaan yang berarti kemungkinan untuk menambah utang lagi.
BERITA TERKAIT
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suahasil Nazara mengatakan, tambahan pembiayaan diperkirakan akan mencapai Rp46 triliun. “Dari jumlah tersebut Rp 19 triliun dari Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran), Rp 27 triliun sisanya murni dari pembiayaan lewat pasar (surat utang),” ujar Suahasil dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Kondisi itu juga tidak terlepas dari risiko fiskal yang dihadapi Indonesia tahun ini yaitu rendahnya penerimaan pajak tahun lalu dan tahun ini dan harga minyak yang turun. Sebelumnya pemerintah sempat mengatakan potensi shortfall penerimaan pajak bisa mencapai Rp290 triliun. Namun, shortfall sebesar itu bisa dihindari dengan beberapa cara, salah satunya mendorong kebijakan tax amnesty, ditambah ekstensifikasi perpajakan. Pemerintah juga akan meningkatkan kebijakan punishment di bidang perpajakan, untuk meminimalisir upaya penghindaran pajak. Salah satunya pajak di sektor e-commerce.
Sementara itu di sisi belanja, pemerintah memangkas anggaran belanja hingga Rp sekitar Rp 50 triliun, dari Rp 2.095,7 triliun di APBN 2016 menjadi Rp 2.045 triliun. Di antaranya dengan memangkas sejumlah anggaran yang tidak produktif, misalnya untuk perjalanan dinas.
Untuk memastikan keberlangsungan fiskal, pemerintah juga sudah menyiapkan rencana menerbitkan surat utang dan juga mencari dana pinjaman multilateral. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menurut dia, defisit yang makin melebar hingga menjadi 2,5 persen disebabkan adanya perubahan dalam postur anggaran berupa penurunan penerimaan negara hingga Rp 90,6 triliun dalam RAPBN-Perubahan 2016 yang tengah disiapkan.
“Untuk menutupi defisit pemerintah akan menambah pembiayaan salah satunya dengen penerbitan surat utang negara, atau pinjaman multilateral. Sebagian lagi dari kas sendiri,” kata Bambang. Hanya saja, Bambang tidak menyebutkan berapa porsi dari masing-masing opsi tersebut.
Dengan begitu, Bambang mengaku aman dengan postur yang akan diajukannya dalam RAPBN-P tersebut. Dalam RAPBN-P yang akan diajukan itu pemerintah mematok penerimaan negara sebesar Rp 1.729,9 triliun lebih rendah dari APBN 2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun.
Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Sampai akhir Maret 2016, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.521,66 triliun, naik dari akhir Februari 2016 yang sebesar Rp 2.443,14 triliun.
Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 750,16 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 753,47 triliun. Secara bilateral, Jepang, Prancis, dan Jerman masih menjadi kreditur terbesar utang Indonesia. Sementara secara multilateral, Indonesia masih meminjam dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB).
Peningkatan utang pada Maret 2016 juga menjadi penyokong kenaikan cadangan devisa Maret 2016. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa per akhir Maret 2016 sebesar Rp107,5 miliar dollar AS, naik 3 miliar dollar AS dibandingkan dengan akhir Februari 2016 yang senilai 104,5 miliar miliar dollar AS.
Posisi cadangan devisa per akhir Maret 2016 cukup untuk membiayai delapan bulan impor atau 7,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. “Cadangan devisa juga mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Tirta Segara, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI dalam keterangan resminya.
Kenaikan cadangan devisa ini juga ditopang oleh penerbitan sukuk global pemerintah dan lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valuta asing (valas). Penerbitan utang itu jauh melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Lampu Kuning
Ekonom Maybank Juniman menilai, kenaikan utang luar negeri pemerintah tidak menjadi masalah, sebab posisi rasio utang luar negeri pemerintah terhadap PDB masih aman. Akan tetapi jika ditotal dengan utang luar negeri swasta, rasio utang luar negeri Indonesia sudah berada di ‘lampu kuning’.
Saat ini posisi rasio utang luar negeri pemerintah terhadap PDB mencapai 24 persen. Sementara pemerintah tahun ini menargetkan rasio utang terhadap PDB sebesar 27 persen. Kenaikan utang luar negeri pemerintah akan menambah total rasio utang luar negeri Indonesia, publik maupun swasta, yang tahun lalu sudah mencapai angka 36 persen.
Ekonom BCA David Sumual menilai, selain utang kenaikan cadangan devisa juga disokong penguatan harga minyak mentah pada bulan lalu. Akhir Maret lalu, harga minyak brent berada di sekitar 39 dollar AS per barel.
Selain itu, fundamental ekonomi domestik juga mulai membaik sehingga menarik masuk arus investasi asing. “Harapannya bukan investasi portofolio yang masuk, tetapi juga investasi langsung, sehingga pada jangka panjang ekspor membaik,” kata dia.
Dengan perbaikan ekspor, defisit transaksi berjalan akan membaik. Sebelumnya BI memprediksikan, defisit neraca transaksi berjalan sepanjang tahun ini akan naik. Meski masih di bawah 3 persen dari PDB, posisi itu naik dari tahun lalu yang senilai 17,8 miliar dollar AS atau setara dengan 2,06 persen dari PDB.

















