Berbagai capaian telah dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas selama dua tahun bekerja di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ke-II. Pada 2011 ini Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil menggelar seluruh rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012.
Selain menghasilkan dokumen RKP, produk Bappenas yang lahir pada 2011 ini adalah dokumen Rencana Proyek Kerja Sama Pemerintah Swasta 2011 (RPKPS atau PPP Book) yang di dalamnya terdapat 79 proyek KPS dengan total nilai US$ 53 miliar, Buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), serta berbagai dokumen kebijakan pembangunan lainnya. Untuk lebih meningkatkan pemahaman publik terhadap produk dan hasil kerja Bappenas terkait prioritas dan rencana pembangunan nasional, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana akan roadshow ke empat kota di empat provinsi, yaitu Medan (Sumatera Utara), Sulawesi Utara (Manado), DKI Jakarta, dan Bali (Denpasar). Roadshow tersebut berupa diseminasi program-program Kementerian PPN/Bappenas. Diseminasi tersebut melibatkan juga kementerian/lembaga terkait, BUMN, DPR RI, pemerintah daerah, DPRD, media massa, perguruan tinggi, dan organisasi profesi.
Selain merepresentasikan bagian Indonesia (Barat, Tengah, dan Timur), keempat provinsi ini dipilih sesuai tema-tema produk yang akan disosialisasikan Bappenas. Misalnya, di Sumatera Utara (25/10) yang mengambil tema sosialisasi ‘Optimalisasi Skema KPS (PPP) dalam Pembangunan Infrastruktur di Daerah’ berkenaan dengan berbagai proyek infrastruktur yang sedang dilaksanakan di Provinsi ini, antara lain, Bandara Kuala Namu dan Jalan Tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi, peningkatan kapasitas Pelabuhan Belawan, Kuala Tanjung, Teluk Nibung, dan Bagan Asahan; serta peningkatan akses sentra-sentra produksi di bagian barat dan tengah ke koridor ekonomi utama yang diupayakan untuk dapat mendukung pembangunan klaster industri pengolahan terpadu kelapa sawit di Sei Mangke, yang telah diprioritaskan menjadi salah satu andalan investasi dalam kerangka pengembangan koridor ekonomi di wilayah Sumatera bagian timur. Pemilihan Provinsi Sumatera Utara untuk sosialisasi rencana pembangunan infrastruktur juga terkait dengan penuntasan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias pada 2012.
Untuk sosialisasi rencana pembangunan infrastruktur pelabuhan yang bertemakan ‘Infrastruktur Pelabuhan, Interconnectivity, dan Potensi Indonesia Bagian Timur’ dipilih Provinsi Sulawesi Utara (03/11). Seperti yang kita ketahui pelabuhan menjadi denyut aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia Timur. Seperti yang kita tahu, Sulawesi Utara, dalam hal ini Kota Bitung, berpeluang besar dimasukkan oleh pemerintah pusat dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tengah memantapkan kesiapan infrastruktur penunjang, seperti Jalan Tol Manado-Bitung dan perluasan Pelabuhan Peti Kemas Bitung.
Provinsi DKI Jakarta (24/11) dipilih dalam menyosialisasikan implementasi MP3EI dalam kaitannya dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Jakarta adalah contoh ideal kawasan yang perlu mendapat penataan sistem transportasi yang ideal. Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan pengembangan kawasan Jakarta sebagai Metropolitan Priority Area (MPA) atau prioritas kawasan metropolitan. Dalam sosialisasi yang bertajuk ‘Percepatan Implementasi MP3EI dalam Konteks Pembangunan Moda dan Sistem Transportasi yang Ideal’ ini akan dipaparkan berbagai program MP3EI dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur transportasi di kota-kota besar di Indonesia.
Terakhir untuk tema terkait demokrasi, otonomi daerah, dan keamanan, Provinsi Bali (30/11) dipilih sebagai tempat sosialisasi. Dalam sosialisasi yang bertajuk ‘Konsolidasi Demokrasi, Otonomi Daerah, dan Masalah Keamanan di Indonesia” Bappenas akan memaparkan berbagai produk perencanaan dan rencana strategis terkait demokrasi, otonomi daerah, dan keamanan. Bali dipilih karena selain sebagai ikon demokrasi Indonesia, masalah keamanan juga pernah begitu lekat dengan provinsi ini.
