Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak akan merevisi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan meski industri keuangan nasional menyatakan keberatan. Alasannya, besaran pungutan yang ditetapkan sudah melalui pengkajian.
"Kami tidak akan mengkaji ulang besaran pungutan OJK," ujar Muliaman usai acara dialog perbankan: Menjaga Stabilitas dan Ketahanan Perbankan Indonesia, di gedung serba guna LPPI, Jakarta, Senin (26/11).
BERITA TERKAIT
Dia menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang OJK, biaya operasional OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pungutan ke lembaga keuangan. Akan tetapi, dia mengaku pihaknya ingin mengurangi secara gradual pendanaan dari APBN. "Kami ingin tahun 2017 bebas pendanaan dari APBN, sehingga kami kenakan dari pungutan," tuturnya.
Dalam sosialiasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditetapkan pungutan pada kisaran 0,03%-0,06% dari aset lembaga keuangan dan akan diberlakukan secara bertahap mulai tahun depan. Pada 2013 pungutan yang ditarik hanya 50% atau sekitar 0,03% dari aset. Sementara itu pada 2014 sebesar 75% dan setahun berikutnya pungutan baru dikenakan secara penuh atau 100%.
Khusus untuk penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dikenakan 0,015%–0,03% dari aset.
Selain itu, pungutan juga akan ditarik dari pendapatan usaha bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar bursa efek sebesar 7,5%–15%.
Selanjutnya imbalan pengelolaan aset sebesar 0,5%–0,75% dan imbalan jasa kustodian 0,5%. Otoritas juga menetapkan pungutan bagi agen penjual efek reksa dana sebesar Rp50 juta–Rp100 juta dan perusahaan pemeringkat efek sebesar Rp7,5 juta–Rp15 juta. Di luar itu masih ada pungutan biaya pendaftaran produk, biaya penelaahan dokumen aksi korporasi, biaya perizinan lembaga dan biaya penyediaan data dan informasi.
Menurut Muliaman, besaran pungutan itu sudah melalui proses pengkajian, dan diterima oleh industri keuangan di tanah air. "Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang pungutan ini. Kita harapkan bisa rampung bulan depan," tegasnya.

















