Jakarta – Indonesia butuh investasi infrastruktur senilai minimal 7% dari PDB untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sesuai target pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yaitu 7-9% selepas 2014. Itu artinya, pemerintah, BUMN, dan sektor swasta perlu menambah investasi di 2013 Rp 211,8 triliun.
Sejauh ini, pemerintah secara perlahan meningkatkan perannya dalam investasi infrastruktur. Tampak dari alokasi belanja modal pemerintah yang melampaui Rp 200 triliun di 2013. Tahun ini dan tahun depan, kisaran investasi infrastruktur pemerintah bersama BUMN dan swasta sudah mendekati 5% dari PDB. Namun, ini semua belum cukup.
BERITA TERKAIT
"Rule of thumb itu 5% (dari PDB) minimal investasi infrastruktur supaya bisa (pertumbuhan PDB) 6% mendekati 7%. Kita itu hampir 5%, sekarang 4,7% lah. Tapi kalau mau, apalagi mendukung MP3EI itu kan pertumbuhan ekonomi 7-9% setelah 2014. (Investasi infrastruktur) itu harus di 7-8% (dari PDB). Makanya MP3EI itu ada infrastruktur kan, karena sudah dihitung. Kalau itu tidak bisa, susah (capai pertumbuhan ekonomi). Di situlah, poinnya itu, perlu terobosan untuk pembiayaan," ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana di Jakarta, Senin (26/11).
Pada 2012, total investasi infrastruktur berdasarkan data Bappenas adalah Rp 385,2 triliun atau 4,51% dari PDB. Investasi yang diperlukan untuk mengejar 7% dari PDB adalah senilai Rp 572,5 triliun. Dengan demikian, pada 2012 sebetulnya Indonesia memiliki gap kekurangan pembangunan infrastruktur di Rp 187,3 triliun. Di 2013, total investasi infrastruktur adalah Rp 438,1 triliun atau 4,72% dari PDB. Investasi di 7% nilainya Rp 649,9 triliun. Kekurangan yang dibutuhkan kira-kira Rp 211,8 triliun.
"Yang perlu didorong lebih banyak, lebih kuat lagi adalah investasi infrastruktur karena ini yang bisa jadi constraint, kendala, untuk tetap tumbuh di atas 6%," kata Armida seraya meminta BUMN dan swasta lebih berperan untuk meningkatkan investasi. "Ini segera, harus, Kalau nggak, (pertumbuhan ekonomi) kita akan ngerem. Meskipun kita potensinya besar, penduduk (besar), daya beli meningkat, tapi kalau kita nggak mengejar, catch up, nanti ngerem lho, otomatis ngerem."
Menyikapi tantangan dari pemerintah tersebut, Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto menyatakan, perbankan sebetulnya bisa meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung pembiayaan infrastruktur. "Share perbankan untuk infrastruktur relatif rendah, tapi jangan disalahkan banknya. Sejak 1997, pembiayaan investasi besar dari perbankan memang relatif kecil. Kalau ini tidak didorong, nanti dari produksi, pengusaha akan beralih menjadi trader," kata Ryan.
Hal ini, lanjutnya, mulai tampak dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini 60% disalurkan ke sektor perdagangan. Potensi pembiayaan dari perbankan sendiri cukup besar. Sebab, dari Rp 2.984 triliun dana pihak ketiga di perbankan per Agustus 2012, baru sebanyak Rp 2.500-an saja yang saat ini menjadi kredit. Sebanyak Rp 600 triliun dari outstanding kredit tersebut bahkan masih merupakan undisbursed loan atau pinjaman yang belum ditarik.
"Kalau ini bisa beres, gap yang tadi disampaikan nggak akan ada lagi," kata Ryan.
Belum lagi, ia juga menghitung pemerintah bisa melakukan efisiensi untuk meningkatkan porsi belanja infrastruktur pemerintah. Sementara dari sisi regulasi, Ryan meminta pemerintah membenahi masalah lahan dan tata ruang wilayah. Pemerintah pusat dan daerah perlu mensinkronkan proyek sehingga seluruhnya bisa berjalan beriringan.
Bank Indonesia selaku regulator perbankan juga diminta mendukung bank BUMN yang masuk membiayai infrastruktur. "Saya minta tiga insentif. Insentif pertama untuk treatment ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) yang diperkecil. Karena risiko untuk proyek infrastruktur kan ditanggung pemerintah, jadi kecil. Juga legal lending limit untuk bank bisa diperbesar, jangan 20%. Karena pembiayaan infrastruktur itu kan besar. Terakhir, bank diberi kemudahan untuk buka outlet," tutupnya

















