OJK resmi memberlakukan PADK No. 1 Tahun 2026 tentang PTIBU per 1 Maret 2026. Regulasi ini menyederhanakan izin DC/DRC luar negeri dan atur tata kelola TI bank.
Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberlakukan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang efektif mulai 1 Maret 2026. Peraturan ini hadir sebagai ketentuan pelaksanaan teknis dari POJK Nomor 11/POJK.03/2022 guna merespons pesatnya laju transformasi digital perbankan nasional.
Otoritas memfokuskan pengaturan pada penguatan tata kelola teknologi informasi (TI), manajemen risiko siber, pelindungan data pribadi, hingga penyederhanaan perizinan penempatan sistem elektronik di luar negeri.
Penerbitan aturan ini dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan bank umum dalam mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan nasabah. Kendati memberikan efisiensi, peningkatan pemanfaatan TI menyimpan potensi risiko operasional dan siber yang berpotensi mengganggu keandalan bank jika tidak diimbangi dengan mitigasi risiko serta tata kelola yang memadai.
BERITA TERKAIT
Melalui PADK No. 1/2026, OJK memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Komite Pengarah TI, hingga satuan kerja TI. Penerapan tata kelola ini juga wajib menyelaraskan dengan ketentuan SEOJK terkait Ketahanan dan Keamanan Siber serta SEOJK Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum.
Salah satu poin krusial dalam PADK ini adalah adanya simplifikasi atau penyederhanaan persyaratan dokumen perizinan penempatan sistem elektronik pada Pusat Data (Data Center/DC) dan Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center/DRC) di luar wilayah Indonesia.
OJK merevisi aturan sebelumnya dengan menghapus beberapa kewajiban dokumen, seperti ringkasan analisis risiko oleh Pihak Penyedia Jasa TI (PPJTI), rencana pengawasan operasional DC/DRC oleh bank, serta rencana peningkatan kemampuan SDM.
Selain itu, penyampaian ringkasan analisis audit TI independen terhadap sistem pengamanan DC/DRC luar negeri kini hanya diwajibkan saat bank pertama kali menempatkan sistem elektroniknya. Dalam hal perpindahan lokasi DC/DRC ke fasilitas yang sudah pernah mengantongi persetujuan OJK, bank cukup menyampaikan notifikasi tanpa perlu mengajukan perizinan ulang.
Aturan ini juga memberikan kepastian tata cara perubahan Laporan Rencana Pengembangan TI (LRPTI) yang berkaitan dengan produk bank berbasis teknologi. Perbankan diberikan fleksibilitas melakukan perubahan LRPTI paling banyak tiga kali dalam satu tahun rencana, yang terbagi dalam tiga tahap penyampaian paling lambat akhir bulan Maret, Juni, dan September.
Namun demikian, perubahan tersebut tidak dapat dilakukan sekaligus dalam triwulan yang sama dan dibatasi maksimal satu kali perubahan pada setiap tahapnya. Melalui regulasi ini, OJK berharap industri perbankan nasional dapat mengakselerasi inovasi produk digital secara lincah tanpa mengabaikan aspek perlindungan data dan kehati-hatian (prudential banking). ***
Ringkasan Pokok Pengaturan PADK OJK Nomor 1 Tahun 2026 tentang PTIBU
| Aspek / Pokok Ketentuan | Regulasi Lama (SEOJK 21/SEOJK.03/2017) | Ketentuan Baru (PADK 1/2026 – Efektif 1 Maret 2026) | Implikasi & Catatan Strategis Bagi Perbankan PDF |
| Penyederhanaan Dokumen DC/DRC Luar Negeri |
Menerapkan kewajiban dokumen analisis risiko PPJTI, rencana pengawasan, & SDM.
|
Relaksasi Dokumen: Tiga persyarakatan dokumen tersebut dihapus dari berkas perizinan.
|
Efisiensi biaya dan kecepatan proses perizinan sistem elektronik di luar negeri.
|
| Audit Independen DC/DRC Luar Negeri |
Diwajibkan secara berkala dalam setiap pembaruan.
|
Hanya Pertama Kali: Ringkasan audit independen diserahkan saat pertama kali penempatan.
|
Mengurangi beban administratif audit berulang untuk fasilitas yang sama.
|
| Relokasi Fasilitas DC/DRC Berizin |
Memerlukan evaluasi perizinan penuh.
|
Notifikasi Cukup: Jika lokasi DC/DRC baru sudah pernah disetujui OJK.
|
Mempercepat migrasi dan redundansi sistem operasional bank.
|
| Perubahan LRPTI Produk Digital |
Ketentuan batasan belum terstruktur per tahap.
|
Maksimal 3 Kali/Tahun: Disampaikan pada akhir Maret, Juni, & September (max 1x/tahap).
|
Menyelaraskan dinamika peluncuran produk digital dengan perencanaan TI.
|
| Pengelolaan Data & Pihak Ketiga (PPJTI) |
Ketentuan terpisah dan umum.
|
Penilaian Materialitas PPJTI & PDP: Mengatur tata kelola PPJTI luar negeri & Data Pribadi.
|
Memperkuat perlindungan data nasabah dan kepatuhan UU PDP.
|

















