Stabilitas.id — Bank Indonesia (BI) mengambil langkah agresif guna membentengi perekonomian domestik dari rambatan guncangan geopolitik global. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19–20 Mei 2026 memutuskan untuk mengerek suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25%.
Sejalan dengan lonjakan tersebut, suku bunga Deposit Facility dikerek 50 bps menjadi 4,25%, dan suku bunga Lending Facility naik ke level 6,00%.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa pengetatan moneter ini merupakan langkah lanjutan (follow-up action) untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah yang tertekan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk risiko penutupan Selat Hormuz yang memicu lonjakan harga minyak dunia.
“Keputusan ini merupakan langkah pre-emptive dan forward-looking untuk memastikan inflasi pada 2026 dan 2027 tetap jangkar pada sasaran $2,5 \pm 1\%$. Fokus moneter kami saat ini adalah pro-stability, sedangkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap didesain pro-growth,” tegas Ramdan dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Intervensi Berlapis
Ketegangan geopolitik global telah memicu arus modal keluar (capital outflow) dari pasar negara berkembang (emerging markets) menuju aset aman (safe-haven assets), terutama obligasi AS seiring melonjaknya yield US Treasury tenor 10 tahun ke level 4,66%. Faktor musiman korporasi dalam negeri untuk pembayaran dividen dan utang luar negeri turut mempertebal tekanan, hingga memicu Rupiah terdepresiasi ke level Rp17.700 per dolar AS per 19 Mei 2026 (melemah 2,20% mtm dibanding akhir April).
Untuk memitigasi risiko tersebut, Bank Indonesia menggelar bauran kebijakan makro yang komprehensif:
-
Intervensi Pasar Valas: BI mengintensifkan operasi stabilisasi secara tripartit, mencakup transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, serta transaksi spot dan Domestic NDF (DNDF) di pasar domestik.
-
Optimalisasi Instrumen Pro-Market: BI menaikkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing menjadi 6,21% (6 bulan), 6,31% (9 bulan), dan 6,45% (12 bulan). Strategi ini terbukti ampuh menarik investasi portofolio asing dengan catatan net inflows triwulan II senilai 5,5 miliar dolar AS per 18 Mei 2026. Outstanding SRBI kini menembus Rp921,88 triliun dengan porsi kepemilikan asing mencapai 24,04% (Rp221,59 triliun).
-
Pengetatan Transaksi Valas: Mulai Juni 2026, BI resmi menurunkan ambang batas (threshold) pembelian tunai valas terhadap Rupiah tanpa dokumen acuan (underlying) menjadi USD25.000 per pelaku per bulan untuk menyumbat spekulasi di pasar spot.
-
Suntikan Likuiditas Domestik: Guna menjamin kecukupan likuiditas perbankan, BI mengamankan pertumbuhan Uang Primer (M0) di level dua digit sebesar 14,1% (yoy) pada April 2026, ditopang pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder senilai Rp73,28 triliun sejak awal tahun.
Kontra-Siklus
Meski moneter mengetat, BI justru memperlebar pelonggaran di sisi makroprudensial untuk menjaga denyut nadi kredit ke sektor riil. Otoritas merilis program PINISI (Program Percepatan Intermediasi Indonesia) serta merevisi dua aturan likuiditas utama:
-
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM): Berlaku efektif 1 Juli 2026, BI memperluas cakupan dan memperketat kriteria surat berharga korporasi yang diterbitkan bank untuk dijadikan komponen pengurang perhitungan RIM, sehingga kapasitas pembiayaan bank lebih fleksibel.
-
Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM): Berlaku efektif 1 Agustus 2026, perbankan yang mampu memenuhi target RIM namun belum mencapai batas maksimum KLM 5,5%, akan diberikan tambahan bonus pelonggaran likuiditas hingga 0,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
Hingga awal Mei 2026, total insentif KLM yang telah digelontorkan BI ke perbankan mencapai Rp424,7 triliun, dengan serapan terbesar pada Bank BUMN (Rp214,2 triliun) dan Bank Swasta Nasional (Rp171,1 triliun). Kebijakan akomodatif ini sukses mendorong kredit perbankan April 2026 tumbuh 9,98% (yoy), ditopang oleh performa gemilang kredit investasi yang melesat hingga 19,48% (yoy). BI optimistis pertumbuhan kredit sepanjang 2026 akan aman berada pada rentang 8–12%.
QRIS Melesat
Di sektor sistem pembayaran, digitalisasi menunjukkan lompatan eksponensial. Volume transaksi pembayaran digital per April 2026 tercatat menyentuh 5,15 miliar transaksi atau tumbuh 42,86% (yoy).
Fenomena ini dikomandani oleh pertumbuhan transaksi QRIS yang melonjak tajam 108,43% (yoy). Menatap sisa tahun ini, BI menargetkan jumlah merchant QRIS menembus angka 47 juta melalui program QRIS Jelajah Indonesia 2026.
Sebagai langkah strategis internasionalisasi Rupiah di bawah payung Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, BI bersiap mengimplementasikan QRIS Antarnegara Indonesia–Tiongkok. Langkah ini menyusul kesuksesan interkoneksi sistem pembayaran digital lintas batas yang sebelumnya telah berjalan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. ***
Profil Indikator Finansial & Makroekonomi RI (Mei 2026)
| Indikator | Capaian / Posisi Aktual | Catatan Kinerja |
| Pertumbuhan Ekonomi | 5,61% (yoy) | Triwulan I-2026; naik dari 5,39% pada triwulan sebelumnya didorong stimulus Makan Bergizi Gratis (MBG) |
| Inflasi IHK | 2,42% (yoy) | Periode April 2026; mengalami penurunan drastis didukung panen raya (volatile food turun ke 3,37%) |
| Cadangan Devisa | USD146,2 Miliar | Posisi akhir April 2026; setara 5,8 bulan impor (aman di atas standar internasional) |
| Rasio Likuiditas (AL/DPK) | 25,39% | Kondisi April 2026; likuiditas perbankan sangat tebal dengan pertumbuhan DPK 11,39% (yoy) |
| Capital Adequacy Ratio (CAR) | 25,09% | Posisi Maret 2026; bantalan permodalan bank sangat kuat meredam risiko eksternal |
| Non-Performing Loan (NPL) | 2,14% (Bruto) / 0,83% (Neto) | Posisi Maret 2026; manajemen risiko pembiayaan terjaga solid di zona aman |
