JAKARTA, Stabilitas.id — Kementerian Koperasi dan UKM, bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN berkomitmen bersinergi menghubungkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Industri Kecil, Menengah (IKM) untuk terhubung ke dalam rantai pasok global (global value chain). Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan ekspor, dan penguatan substitusi impor.
Isu strategis terkait rantai pasok menjadi perhatian, hal ini disebabkan masih rendahnya kemitraan koperasi, UMKM dan IKM terhubung dalam rantai nilai global (global value chain). Saat ini keterlibatan UMKM pada rantai pasok juga masih minim, hanya mencapai 6,3 % dalam rantai nilai global.
Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mencari potensi-potensi pengembangan kemitraan antara koperasi dan UMKM/IKM dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan, salah satu upayanya ialah sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN, yang bertujuan untuk mendorong masuknya koperasi, UMKM dan IKM dalam rantai pasok BUMN.
“Implementasi kegiatan ini, sebagai percontohan adalah kemitraan koperasi, UMKM dan IKM dengan enam BUMN, yakni PT Pertamina, PT PLN, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel, Perum Perhutani dan RNI (Persero). Untuk tahap awal ada sembilan,” kata Teten.
Menurut Teten sinergi ini sangat penting, karena merupakan salah satu upaya untuk mendorong, koperasi, UMKM dan IKM sebagai kekuatan ketahanan ekonomi, dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kewirausahaan.
“Lebih dari 64 juta pelaku UMKM berkontribusi sebesar 97% pada lapangan kerja dan menyumbang sebesar 60% terhadap PDB nasional. Untuk ekspor nasional, UMKM baru mencapai 14%, sedangkan usaha besar yang jumlahnya hanya mencapai 0,01% mampu memberikan kontribusi hingga 86%. Angka tersebut menunjukkan peran UMKM cukup signifikan dalam perekonomian nasional namun masih rendah dari sisi ekspor, untuk itu melalui sinergi ini diharapkan dapat memperkuat UMKM kita, sehingga dapat terhubung ke dalam global value chain,” tegas Teten.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pembangunan industri harus diarahkan pada 3 (tiga) prinsip, yaitu: 1) membangun industri yang mandiri dan berdaulat; 2), memacu industri yang maju dan berdaya saing, dan; 3) mewujudkan industri yang berkeadilan dan inklusif. Pemberdayaan dan peningkatan peran sektor IKM sangat membantu ketahanan industri manufaktur dalam negeri.
Peningkatan daya saing dalam rangka pemulihan UMKM/IKM tengah menjadi prioritas, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Upaya tersebut memerlukan usaha yang sangat keras, progresif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan.
“Dalam rangka pemberdayaan IKM, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan berbagai program pembinaan dan pendampingan terhadap IKM agar mampu secara jumlah/volume dan kualitas untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam negeri dan global, baik melalui pengembangan ekosistem rantai pasok seperti link & match dan kemitraan dengan industri besar dan BUMN, maupun melalui ekosistem digital dengan masuk ke dalam platform marketplace dan juga ke pengadaan barang pemerintah dan BUMN”, kata Agus.
Kerjasama yang telah ditandatangani oleh para IKM dengan enam BUMN sebagai implementasi Nota Kesepahaman tersebut menunjukkan bahwa IKM mampu memenuhi persyaratan dan spesifikasi tinggi yang diterapkan oleh BUMN.
“Melalui sinergi program kemitraan ini, kami akan terus mendorong agar produk IKM akan semakin banyak yang dapat bermitra dengan BUMN lainnya guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada BUMN,” lanjut Agus.
Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN tidak berdiam diri dengan adanya krisis selama pandemi yang mengimbas 99% pelaku UMKM, karena realitanya UMKM adalah tulang punggung negara.
“Kita memastikan agar BUMN tidak menjadi menara gading, tetapi harus dekat dengan UMKM dan dekat kepada masyarakat. Seluruh BUMN yang ada di 12 klaster dengan 43 perusahaan sudah berkonsolidasi dimana kita meluncurkan PaDi UMKM, di situ kita sudah bertransaksi sebanyak 130 ribu transaksi dengan 9.600 UMKM yang terlibat dan menghasilkan nilai transaksi mencapai Rp10.3 triliun sampai Agustus kemarin,” ujar Erick.
Ia menyebutkan proyek yang sudah dikolaborasikan antara lain penyediaan modular Pertashop oleh usaha binaan Kementerian Koperasi dan UKM, serta penyediaan pengecoran logam di beberapa proyek PLN oleh usaha binaan Kementerian Perindustrian.
Kemitraan ini, lanjut Erick, tidak hanya berdampak positif untuk Koperasi, UMKM, dan IKM, serta perputaran ekonomi.
Pasalnya, Kementerian BUMN harus memastikan agar kemitraan dengan UMKM ini tetap mendukung standar kualitas BUMN agar terus bisa bersaing di pasar global.
“Saya berharap kerjasama ini bisa terus ditingkatkan. Kami di BUMN sangat membuka diri dan dengan segala support yang ada saya akan memastikan hal ini terjadi. Terima kasih atas kesempatan kerjasamanya kepada kedua Kementerian dan Direksi BUMN yang terus berkomitmen dalam mendukung transformasi di BUMN,” tambahnya.
Di samping itu, selain mendorong Koperasi dan UMKM masuk dalam rantai pasok global, juga terdapat program strategis yang dikembangkan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu memperluas akses pasar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Diantaranya, melalui program digitalisasi UMKM, hingga memperkuat lokal brand agar bisa go global.
