Office of Chief Economist Bank Mandiri memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3%-5,4% pada 2026, ditopang belanja pemerintah di tengah pengetatan likuiditas dan pelebaran defisit transaksi berjalan.
Stabilitas.id — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3% hingga 5,4% untuk keseluruhan tahun 2026. Akselerasi ini ditopang oleh ekspansi belanja pemerintah yang masif meski industri perbankan domestik dibayangi pengetatan likuiditas dan rekor defisit transaksi berjalan.
Laporan terbaru Office of Chief Economist Bank Mandiri yang dirilis di Jakarta, Kamis (3/9/2026) menunjukkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal II/2026 yang tercatat sebesar 5,29% (yoy) sebagian besar disuntik oleh konsumsi pemerintah yang melonjak 15,97% (yoy). Kontribusi anggaran negara terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 1,07 poin persentase—hampir lima kali lipat dari rata-rata historisnya sebesar 0,22 poin persentase.
Penyerapan stimulus seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), THR, serta akselerasi proyek infrastruktur bangunan menjadi penahan utama saat daya beli masyarakat melambat, di mana konsumsi rumah tangga melandai ke level 5,06% (yoy).
Ketetatan Moneter dan Rekor Defisit Eksternal
Resiliensi makro tersebut harus dibayar dengan pengetatan pada sektor keuangan. Bank Indonesia telah mengerek BI-Rate sebesar 100 basis poin ke level 5,75% guna meredam volatilitas nilai tukar. Langkah ini bertepatan dengan pelebaran defisit transaksi berjalan (current account) yang menyentuh rekor nominal tertinggi sebesar US$12,5 miliar atau -3,3% dari PDB pada kuartal II/2026, yang dipicu oleh penurunan surplus perdagangan dan puncak pembayaran dividen ke luar negeri.
Meskipun aliran modal masuk (inflow) ke instrumen SRBI dan SBN mencapai US$12,0 miliar, ketimpangan antara laju kredit dan simpanan mulai memicu ketegangan likuiditas di perbankan. Loan to Deposit Ratio (LDR) industri terkatrol naik ke 88,38% per Juli 2026, seiring penyaluran kredit yang melaju 13,58% (yoy) sementara pertumbuhan DPK melambat ke 11,21% (yoy).
Divergensi Korporasi vs UMKM
Kondisi tersebut memperlebar jurang kualitas aset. Ketika rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) sektor korporasi berlanjut membaik ke posisi 1,23%, segmen UMKM justru tertekan pada NPL tinggi sebesar 4,54%.
Temuan Mandiri Business Survey 2026 terhadap 1.269 pelaku UMKM mengonfirmasi bahwa 22,8% usaha kecil terjebak dalam squeeze zone—kondisi di mana lonjakan biaya bahan baku tidak mampu diteruskan ke harga jual akibat tertahan daya beli konsumen yang lemah. Sektor perdagangan (retail) menjadi episentrum utama yang menyumbang 53% dari total UMKM terimpit. Dampaknya, pertumbuhan omzet UMKM di Pulau Jawa tertinggal di level 3,6%, jauh di bawah wilayah komoditas luar Jawa seperti Sumatra (9,7%), Kalimantan (8,4%), dan Sulawesi (5,9%).
Target RAPBN 2027
Menatap tahun anggaran 2027, pemerintah mematok target pertumbuhan PDB yang lebih agresif sebesar 6,0% dengan defisit fiskal ditekan ke 2,4% PDB. Alokasi prioritas dipusatkan pada penguatan modal manusia melalui anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun (+13,9% yoy) dan kelanjutan program MBG sebesar Rp240,2 triliun.
Keberhasilan pencapaian target tersebut bakal bergantung pada kemampuan otoritas dalam mengelola transmisi suku bunga dan menjaga ketercukupan likuiditas pasar tanpa mengorbankan stabilitas nilai tukar rupiah.***
