Stabilitas.id – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir triwulan ketiga 2025 tetap adaptif dan kredibel dengan defisit yang terjaga pada 1,56% dari PDB serta Keseimbangan Primer yang surplus Rp18 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa defisit anggaran tercatat sebesar Rp371,5 triliun atau setara 1,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah outlook tahun penuh sebesar 2,78 persen PDB.
“Ini menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel, menjaga kesimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah,” ujar Menkeu Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta pada Selasa (14/10).
Ia memaparkan, total Pendapatan Negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun, atau 65,0 persen dari outlook yang ditetapkan. Meskipun telah mencapai lebih dari separuh target, capaian ini secara nominal lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menurutnya, tekanan utama tersebut bersumber dari penurunan harga komoditas global yang berdampak pada penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan PPh Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan. Meski demikian, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan.
Dari sisi Belanja Negara, realisasi mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4% dari outlook. Belanja pemerintah pusat tumbuh tipis, sementara Transfer ke Daerah telah terealisasi Rp648,4 triliun atau 74,6 persen dari pagu.
“Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bansos, dan belanja modal infrastruktur,” jelas sang Bendahara Negara.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya dalam Media Gathering Jumat (10/10) secara virtual, menyampaikan bahwa APBN 2026 akan dijalankan dengan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran. Dia menegaskan bahwa langkah-langkah pengelolaan uang negara akan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu sistem keuangan nasional. “Kami pastikan pengelolaan fiskal dijalankan dengan hati-hati, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat,” ujar Menkeu.
Dalam dialog tersebut, Menkeu juga optimistis terhadap prospek ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa percepatan belanja pemerintah dan pertumbuhan kredit perbankan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada akhir 2025, hingga tahun 2026. Pemerintah akan memastikan program belanja berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan tanpa kebocoran.
Selain itu, Menkeu menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat integritas aparatur fiskal, khususnya di bidang perpajakan dan kepabeanan. Ia menegaskan akan memberi penghargaan bagi pegawai berprestasi serta menindak tegas pelanggaran yang terjadi, demi menjaga profesionalitas dan kepercayaan publik.
Menkeu juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Ia secara tegas mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan pembiayaan pembangunan tanpa membebani fiskal secara berlebihan, dengan memastikan setiap utang digunakan secara produktif dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. ***
