Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sinergi sektor perbankan dan pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, sektor perbankan memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan ekonomi NTT, seiring meningkatnya kinerja ekonomi dan potensi sektor unggulan daerah.
“NTT memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan terus menunjukkan tren positif. Ini momentum bagi industri perbankan untuk lebih aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang berdaya saing,” ujar Dian saat bertemu Kantor Perwakilan BI NTT, Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD), dan Perbarindo NTT di Kupang, Jumat (17/10).
Kinerja Perbankan NTT Tetap Solid
Hingga Agustus 2025, industri perbankan di NTT mencatat pertumbuhan aset 4,04%, penyaluran kredit naik 1,52%, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 5,96%.
Rasio kredit terhadap DPK (LDR) mencapai 120,37%, mencerminkan tingginya permintaan pembiayaan untuk aktivitas ekonomi daerah. Adapun rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 4,10%, masih dalam batas terkelola dengan ruang perbaikan melalui peningkatan kualitas pembiayaan dan manajemen risiko.
Potensi Sektor Unggulan
Dian menyoroti sektor pariwisata, pertanian, dan kelautan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi NTT.
Pada 2024, jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara tumbuh masing-masing 57,64% dan 53,78%, dengan 1.637 daya tarik wisata di 22 kabupaten/kota. “Potensi ini harus direspons perbankan dengan dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM di sekitar destinasi wisata,” ujarnya.
Selain itu, ekonomi kelautan NTT juga menjanjikan. Provinsi ini menjadi penghasil rumput laut terbesar kedua di Indonesia dengan kontribusi 15,20% dari total produksi nasional, serta memiliki sumber daya garam, ikan kerapu, dan lobster bernilai ekonomi tinggi.
Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan
Pada Triwulan II 2025, ekonomi NTT tumbuh 5,44%, menempati peringkat ke-9 nasional, didorong sektor pertanian (1,99%), perdagangan (1,62%), dan administrasi pemerintahan (0,71%).
Meningkatnya Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi Rp2.186.826 (naik 2,96%) serta penurunan Gini Rasio menjadi 0,315, di bawah rata-rata nasional (0,375), menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan peluang ekspansi sektor keuangan.
Namun, penyaluran kredit ke sektor pertanian masih terbatas, baru mencapai 4,66% dari total kredit dengan pertumbuhan tahunan 1,05% hingga Agustus 2025.
Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Dunia Pendidikan
Dalam kunjungan kerja ke NTT, Dian juga bertemu Gubernur NTT Emanuel Melki Laka Lena, membahas strategi peningkatan akses keuangan, literasi, dan pembiayaan sektor produktif, khususnya di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
Selain itu, melalui kuliah umum di Universitas Nusa Cendana bertema “Perbankan Indonesia: Antara Inovasi, Regulasi, dan Kepercayaan Publik”, Dian menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan memperkuat literasi digital perbankan.
“Dengan optimalisasi peran intermediasi dan inovasi layanan keuangan, perbankan dapat menjadi motor penggerak utama dalam memajukan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT,” tegasnya.
OJK berkomitmen terus memperkuat kolaborasi antara otoritas, sektor keuangan, dan dunia pendidikan guna* mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing di seluruh Indonesia. ***
