JAKARTA, Stabilitas.id — Pemerintah menetapkan kuota FLPP tahun 2025 sebesar 350.000 unit rumah subsidi. Peningkatan signifikan ini disebut sebagai langkah strategis untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebutkan bahwa pencapaian ambisius ini tidak bisa berjalan sendiri. Dalam rapat koordinasi lintas lembaga yang digelar Jumat (23/5/2025) di Kantor Kementerian Keuangan, Maruarar menekankan perlunya kolaborasi masif antarinstansi, termasuk DJKN Kementerian Keuangan, Badan Bank Tanah, SMF, BP Tapera, serta sektor perbankan dan pengembang properti.
“Kuota FLPP 350.000 unit adalah sejarah baru di era pemerintahan Presiden Prabowo. Ini bukan hanya angka, tapi bentuk nyata keberpihakan negara pada rakyat. Tapi saya ingatkan, jangan sampai dana APBN hanya ‘diternakkan’. Dana ini harus mengalir menjadi rumah nyata,” tegas Maruarar.
Anggaran Naik Signifikan, Pemerintah Pastikan Ketersediaan Rumah
Kementerian Keuangan melalui DJKN mengonfirmasi dukungan penuh terhadap target ini. Dirjen Kekayaan Negara, Rional Silaban, menyampaikan bahwa anggaran FLPP akan meningkat drastis, dari Rp18,7 triliun menjadi lebih dari Rp30 triliun. Selain itu, penyertaan modal negara (PMN) untuk SMF juga naik menjadi Rp6,2 triliun.
“Kami ingin memastikan bahwa uang negara tidak hanya tertahan di bank, tapi benar-benar hadir dalam bentuk rumah bagi masyarakat. Ini bukan sekadar pengeluaran anggaran, tapi investasi sosial jangka panjang,” ujar Rio.
Rio juga membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan pengembang. Pemerintah akan memetakan dan membuka akses terhadap aset properti negara, termasuk tanah eks BLBI, yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah subsidi.
Kolaborasi Super Tim, Bukan Kerja Satu Kementerian
Dalam rapat yang dihadiri berbagai lembaga strategis, Maruarar menyebut pentingnya kerja lintas sektor. Ia menyebut dukungan Kemenkeu, Kemendagri, SMF, BP Tapera, hingga Badan Bank Tanah sebagai bagian dari “super team” untuk mewujudkan target ambisius ini.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi. Dibutuhkan kolaborasi menyeluruh agar program ini benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Realisasi FLPP Q1 2025 Melonjak Tajam
Optimisme pemerintah bukan tanpa alasan. Berdasarkan data BP Tapera, penyaluran FLPP hingga Kuartal I 2025 sudah mencapai 53.874 unit, melonjak tajam 1.173 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kinerja gemilang ini menguatkan keyakinan bahwa target 350.000 unit dapat dicapai. Bahkan, menurut Maruarar, capaian tersebut menjadi bukti konkret bahwa negara hadir memberikan solusi nyata atas kebutuhan dasar masyarakat: rumah yang layak dan terjangkau.
Rumah Pertama: Hak Setiap Rakyat
Melalui Program 3 Juta Rumah, Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan tidak ada warga yang terpinggirkan dari hak dasar atas tempat tinggal. Pemerintah mendorong semua pihak—swasta, perbankan, hingga lembaga keuangan—untuk ikut serta mewujudkan cita-cita tersebut.
Sebagaimana disampaikan Maruarar, “Ini bukan hanya tentang membangun rumah. Ini tentang membangun keadilan dan harapan.” ***
.jpg)
