DEPOK, Stabilitas.id – Kejahatan perbankan yang dilakoni Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah
Depok-Bogor, Jawa Barat masih terus terjadi. BPR Difobutama, yang hanya miliki 2 kantor operasional (Depok dan Tajur/Bogor), digugat secara perdata dan pidana karena memanipulasi data kredit nasabah (Lukas Waka).
Masih segar di ingatan publik, beberapa kejahatan perbankan sebelum ini terkuak, terutama yang dilakoni BPR. Medio September 2012, Dirut BPR Nature Primadana Capital, Cibinong, Bogor, Adil Hutagalung dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. Medio Juli 2020, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menuntut terdakwa Arif Kurniawan selaku Direktur Operasional PT. BPR Efita Dana Sejahtera, 15 tahun penjara, terbukti telah melakukan kejahatan perbankan.
Dan yang paling anyar, terkuaknya kejahatan perbankan yang dilakoni BPR Difobutama. Lukas Waka tanpa tendeng aling-aling, menyeret Direktur Utama BPR Difobutama, Hamdani Usman, manager operasional Tri Sanjoyo berikut lima saksi lainnya, ke meja hijau.
Kantor Hukum Amir Syamsudin & Partners, Kuasa Hukum Lukas Waka, menyatakan dalam siaran pers bahwa kliennya selaku nasabah PT BPR Difobutama telah mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) di Pengadilan Negeri (PN) Depok (No. 64/Pdt.G/2022/PN.Dpk), berikut mengajukan laporan pidana.
“PT BPR Difobutama terduga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dengan merugikan klien kami selaku nasabahnya dengan cara memanipulasi data kredit klien kami sehingga sekalipun klien kami telah membayar lunas pinjaman kreditnya tetapi tetap saja klien kami dibebani kewajiban untuk membayar tunggakan kredit, bunga dan denda. Dengan alasan masih menunggak dan macet maka jaminan aset klien kami tetap ditahan bahkan akan dilelang,” urai Kuasa Hukum.
Dikatakan, Lukas mendapat pinjaman atau kredit senilai Rp745 juta dari PT BPR Difobutama pada 7 Maret 2016, dan pinjaman tersebut menetapkan tenor 60 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp23,59 juta, dengan jaminan kredit rumah dan bangunan milik Lukas.
Kuasa Hukum mengatakan kliennya telah mengajukan bukti-bukti, yang jelas menunjukkan bahwa PT BPR Difobutama secara terencana dan sistematis memanipulasi data kredit, melanggar peraturan perundang-undangan perbankan, melanggar kepatutan dalam hubungan kemitraan dengan nasabah dan kepercayaan di dunia perbankan.
“Tindakan-tindakan PT BPR Difobutama tersebut telah merusak industri perbankan pada umumnya dan bank perkreditan rakyat pada khususnya, dan hal mana akibatnya telah merugikan klien kami, masyarakat, dan negara.
“Perbuatan PT BPR Difobutama jelas-jelas bertentangan dengan kewajiban hukum dan fungsinya sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, yang tentu merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan ataupun dibiarkan.
“Oleh karena itu, selain gugatan perdata perbuatan melawan hukum, klien kami juga telah membuat laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan kepada pihak kepolisian terkait dengan perbuatan-perbuatan PT BPR Difobutama tersebut,” tandas Kuasa Hukum.
Sebelumnya ada proses mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun selama sidang mediasi, Hamdani Usman selaku Direktur Utama BPR Difobutama tidak pernah datang ke sidang mediasi, untuk damai, hanya diwakilkan pada kuasa hukum dan stafnya. Mediasi dinyatakan gagal, sehingga dilanjutkan dengan sidang perdata dan pembacaan gugatan.
Sementara itu dalam proses pidananya, pihak Polres Depok sudah memanggil Lukas Waka selaku pelapor untuk dimintai keterangannya. Lukas Waka sudah memenuhi panggilan polisi dengan membawa bukti dan berkas-berkasnya didampingi kuasa hukumnya.***
