JAKARTA, Stabilitas.id – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengadakan Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal Bagi Koperasi, UMKM dan Wirausaha di PLUT KUMKM Bangka Belitung, pada Senin (13/6/22).
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, serta lima platform digital antara lain Tokopedia, Shopee, Gojek, Lazada, dan Blibli.
Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menjelaskan, pelatihan ini merupakan upaya dari pihaknya guna menyiapkan para pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk beradaptasi pada perkembangan teknologi yang semakin pesat, melalui literasi digital.
“Pandemi telah memaksa kita berinteraksi secara daring, mulai dari bekerja, sekolah hingga keperluan rumah tangga. Untuk itu kita perlu berupaya memampukan diri beradaptasi dengan perubahan teknologi, dalam hal ini literasi digital,” ungkap Siti Azizah.
Ia juga menambahkan, adanya perubahan pada customer behavior yang signifikan, yaitu bangkitnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk halal.
“Dewasa ini persepsi masyarakat tentang produk halal tidak hanya terkait dengan motif syariah semata, tapi juga terkait dengan higienitas sebuah produk, dan tren ini diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang,” lanjutnya.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin menyampaikan perkembangan teknologi digital yang massif di Indonesia merupakan peluang besar bagi pelaku UMKM.
Ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 dengan nilai sebesar US$124 miliar atau setara Rp1.738 triliun. Pada tahun 2025, diperkirakan konsumsi domestik di seluruh produk dan layanan halal akan terus meningkat hingga mencapai US$282 miliar. Hal ini menunjukkan potensi Indonesia sebagai produsen produk halal dunia.
“Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat ke depan, akan memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk-produk bersertifikat halal,” jelas Rudy.
Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, BPJPH, Mastuki menambahkan bahwa di tahun 2022 ditargetkan sebanyak 25.000 UMKM mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Pelaksanaan jaminan produk halal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik baik pusat maupun daerah, sehingga sertifikat halal menjadikan UMKM lebih berdaya saing dan mampu menopang ekonomi nasional.
Di sisi lain, Pj Gubernur Provinsi Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin mengapresiasi atas diselenggarakannya pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi koperasi, UMKM, dan wirausaha di Bangka Belitung.
Ia mengharapkan pelatihan ini dapat mendorong UMKM untuk berkolaborasi dalam ekosistem bisnis yang didukung dengan koperasi modern.***
