Pemerintah akhirnya membuat langkah berani dengan melarang kendaraan roda empat milik pribadi membeli BBM bersubsidi yang akan dimulai April tahun ini. Bagaimana dampak kebijakan ini pada inflasi?
Oleh : Romualdus San Udika
BERITA TERKAIT
BBM Bersubsidi Khusus Untuk Golongan Tak Mampu.” Tulisan di spanduk yang terpampang di hampir setiap stasiun pengisian bahan bakar milik Pertamina itu sejak dipasang memang seperti tidak memiliki makna. Seringkali terlihat mobil-mobil mahal tetap mengisi bahan bakarnya dengan premium yang harganya masih disubsidi oleh negara. Padahal sang pemilik mobil sudah barang tentu bukanlah termasuk golongan tak mampu.
Akan tetapi tiga bulan dari saat ini, tulisan spanduk itu kemungkinan besar akan lebih bermakna karena pemerintah akhirnya berani bertindak. Ya, setelah sekian lama bimbang dalam berbagai pertimbangan akhirnya pemerintah memutuskan untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah akan memulai pelaksanaan program pembatasan pemakaian premium bersubsidi bagi kendaraan roda empat pribadi di wilayah Jakarta mulai 1 April 2012. Dilanjutkan kemudian dengan wilayah Jawa Barat dan Jawa-Bali, sebelum akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia pada 2015.
Artinya yang boleh menggunakan bahan bakar premium setelah tanggal tersebut hanya kendaraan angkutan umum dan sepeda motor.
Masalah harga BBM dan juga bensin bersubsidi telah menjadi problem paling serius di Indonesia sejak turunnya Soeharto dari kursi presiden 13 tahun lalu. Namun solusi yang dipakai selama ini hanya berkutat pada menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi beban anggaran.
Oleh sebab itu pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk mobil-mobil pribadi menjadi kebijakan nonharga pertama yang 076diterapkan pemerintah. Saat ini, penerapan pembatasan BBM bersubsidi tinggal menunggu terbitnya dua Peraturan Presiden (Perpres), yakni aturan perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005, serta aturan revisi Perpres Nomor 9 tahun 2006. Kedua beleid itu mengatur seputar harga jual eceran BBM dalam negeri.
Dalam berbagai pembahasan, menurut BPH Migas, pemerintah masih tetap membolehkan angkutan umum mengonsumsi BBM bersubsidi. “Aturan yang akan terbit ini lebih mengatur pada konsumsi BBM untuk kendaraan pribadi,” kata anggota Komite Badan Pengatur Usaha Hilir (BPH) Migas Ibrahim Hasyim.
Pemerintah, sejatinya telah membangun tekad untuk mengurangi subsidi sejak tahun 2000 melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang menegaskan penghapusan subsidi BBM dapat dicapai pada tahun 2004. Namun selama 10 tahun, alih-alih bisa menguranginya, angka subsidi bahkan terus membengkak akibat besarnya konsumsi BBM dalam negeri.
Dalam 20 tahun belakangan konsumsi BBM dalam negeri mengalami kenaikan dua kali lipat, dari sekitar 30 juta kilo liter (1990) menjadi 60 juta kilo liter (2010). Kenaikan konsumsi BBM ini diikuti dengan kenaikan volume BBM impor – dari 5 juta kilo liter (1990) sampai menjadi diatas 30 juta kilo liter (2010). Dalam lima tahun terakhir volume impor BBM selalu diatas 20 juta kilo liter, sekitar 30-35 persen dari total konsumsi BBM (lihat grafik)
Akibatnya, angka subsidi BBM menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan, khususnya pada tahun 2000 dan 2001. Berdasarkan data yang diolah Pusat Data dan Analisis Stabilitas (PDAS), meskipun terdapat penurunan subsidi BBM pada tahun 2002 dan 2003 sebagai hasil dari dinaikkannya harga BBM, namun karena harga minyak mentah dunia yang kemudian melonjak tinggi, subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah meningkat lagi di 2004.
Pada APBN 2004, pemerintah masih mensubsidi BBM sebesar Rp14,5 triliun. Kala itu, volume konsumsi BBM ditetapkan 60 juta kiloliter. Namun realisasinya meningkat tajam dan mengharuskan pemerintah membayar tambahan subsidi BBM menjadi Rp72,8 triliun. Pada tahun sebelumnya, 2003, realisasi konsumsi BBM sebesar 58,2 juta kiloliter. Kendati turun dari yang ditargetkan sebesar 60 juta kiloliter, realisasi subsidi BBM 2003 juga masih tinggi yakni Rp 30 triliun, dari target Rp 13,2 triliun.
Dalam beberapa tahun kemudian, konsumsi BBM bersubsidi terus memberatkan anggaran pemerintah. Dalam APBN Perubahan 2011 pemerintah mematok volume konsumsi BBM sebesar 40,4 juta kilo liter, namun nilai subsidinya mencapai Rp 129,7 triliun. Artinya, kendati dari sisi volume menunjukkan angka penurunan dari 2004 yang sebesar 60 juta kilo liter, beban subsidi meningkat tajam dari 2004.
Bahkan, untuk 2011 pemerintah diharuskan membayar tambahan subsidi BBM sekitar Rp 30 triliun, karena konsumsi BBM bersubsidi oleh masyarakat telah melampaui kuota yang sebesar 40,4 juta kilo liter. Jadi kurang lebih sekitar Rp 160 triliunan harus dikeluarkan pemerintah untuk BBM bersubsidi 2011. Penyebabnya adalah harga minyak mentah di pasar dunia yang masih sangat tinggi sejak awal 2011.
Bahkan harga yang terus meningkat itu, memaksa sembilan negara tetangga Indonesia menaikkan harga jual bahan bakar minyak. Kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan dalam kurun waktu November 2010 hingga Februari 2011 itu ada dalam kisaran 9 persen hingga 16 persen.
Negara-negara itu adalah Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, China, Jepang, India, Korea Selatan, dan Australia. Negara yang menaikkan harga premium tertinggi adalah Filipina, yakni 11 persen. Adapun negara yang menaikkan harga solar tertinggi adalah Singapura dengan kenaikan 16 persen. Sementara Indonesia tetap mempertahankan
harga pada posisi Rp 4.500 per liter.
Saat itu, kebijakan harga di sembilan negara tersebut belum mendorong Indonesia untuk mengubah harga jual BBM di dalam negeri. Pemerintah malah tetap berjibaku dengan melanjutkan proses pengaturan volume BBM bersubsidi guna menurunkan tekanan terhadap APBN. Awalnya kebijakan pengaturan BBM bersubsidi hendak diterapkan sejak 1 Januari 2011, tetapi kemudian ditunda hingga akhir Maret 2011.
Dampak Inflasi
Namun hingga menjelang 2011 berakhir pemerintah masih ragu untuk menerapkan kebijakan harga dengan pertimbangan akan mendongkrak inflasi, sampai akhirnya muncul keputusan untuk membatas penggunaan BBM bersubsidi.
Kendati demikian, keputusan pembatasan itu tidak sepenuhnya bebas dari kemungkinan mendorong angka inflasi di masa-masa depan. Akan tetapi pemerintah mengaku tak khawatir akan dampak kebijakannya itu terhadap harga-harga. “Kekhawatiran inflasi tidak terlalu signifikan, itu kan kecil sekali, dan kita tahu inflasi kita rendah, tahun depan juga rendah,” kata Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati.
Data Badan Pusat Statistik menyebutkan sepanjang November terjadi inflasi sebesar 0,34 persen. Dengan begitu, inflasi tahun kalender yakni Januari-November 2011 sebesar 3,2 persendan inflasi tahunan (year on year) sebesar 4,15 persen.
Untuk 2012 dan 2013, Bank Indonesia meyakini bahwa tekanan inflasi masih akan terkendali di kisaran 4,5 persen plus minus 1,0 persen. Dampak dari penurunan kinerja ekonomi global, kata BI akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari perkiraan. BI memperkirakan pada 2012 pertumbuhan ekonomi akan berada pada kisaran 6,3 persen sampai dengan 6,7 persen.
Namun demikian, daya tahan ekonomi Indonesia selama ini cukup tinggi sehingga mampu meredam setiap gejolak ekonomi yang datang dari sisi internal maupun eksternal.
“Inflasi pada 2012 akan bergantung pada kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM ataupun pembatasan BBM bersubsidi,” kata Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia. Baginya, jika BBM subsidi dibatasi, maka inflasi akan bergerak 5,2-5,7 persen. Namun bagi Darmin, angka tersebut masih rendah kalau dilihat inflasi beberapa tahun terakhir. SP

















