Ketika ada beberapa jagoan yang selalu diprediksi beroleh kemenangan dalam pertandingan, biasanya akan muncul satu yang tidak diunggulkan sebagai kuda hitam. Dalam dunia farmasi tampaknya juga demikian.
Sudah hampir sepuluh tahun sejak pemerintah menghembuskan rencana untuk membentuk perusahaan induk di sektor farmasi, akan tetapi sampai waktu deadline berakhir pada November 2011, rencana itu tak kunjung terlaksana. Setelah itu, Kementerian BUMN sejatinya sudah mencoba memunculkannya kembali, namun hingga kini, kinerja yang belum memuaskan dari salah satu BUMN Farmasi telah mengganjal kembali rencana itu.
Saat ini perusahaan farmasi yang tercatat sebagai BUMN dan masuk dalam rencana holding adalah PT Kimia Farma Tbk, Indofarma, dan PT Biofarma. Dari ketiganya, pemerintah akan menggabungkan dua perusahaan yang dinilai memiliki bisnis serupa, yaitu Kimia Farma dan Indofarma. Sedangkan PT Biofarma akan berdiri sendiri karena dinilai memiliki bisnis strategis.
Tahun lalu, rencana merger tidak jadi karena Indofarma tidak dalam kondisi sehat, malah hingga akhir 2013 kinerjanya masih memprihatinkan. Maka tahun ini pun rencana pembentukan holding akan tertunda lagi. “Karena PT Indofarma Tbk masih akan direstrukturisasi,” kata Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, Dwijanti Thahjaningsih.
Hanya saja, alasan kinerja keuangan yang terkoreksi ini adalah kabar yang masih sama dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu, sampai kapan rencana holding itu hanya akan menjadi bahan kajian oleh tim Kementerian BUMN saja, apalagi sampai sekarang kondisi Indofarma juga masih dalam ‘hidup enggan, mati tak mau’?
Sepanjang tahun lalu, Indofarma mencatat rapor merah dengan perolehan rugi bersih Rp54,22 miliar, padahal setahun sebelumnya mencetak laba Rp42,38 miliar. Indofarma memang masih bermasalah. Karena kinerja yang jeblok tahun lalu, Maret lalu jajaran direksinya dirombak dan diganti oleh beberapa nama yang sebelumnya bekerja di Kimia Farma. Banyak pihak meyakini bahwa hal itu sebagai cara untuk melicinkan rencana melebur Indofarma ke dalam Kimia Farma.
Sebaliknya Kimia Farma terus mencatatkan hasil gemilang. Pada 2013, Kimia Farma mencatatkan laba bersih Rp214,5 miliar, meningkat 4,59 persen dari tahun 2012 sebesar Rp205,13 miliar. Pendapatan perseroan naik 16,44 persen menjadi Rp4,34 triliun dari sebelumnya Rp3,73 triliun.
Persoalan Direksi
Sebelumnya rencana untuk meleburkan Indofarma dalam mekanisme konsolidasi juga sempat diutarakan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Akan tetapi keinginan itu juga terhadang masalah internal yaitu keengganan dari salah satu pihak.
“Setelah ditelusuri ada direksi yang tidak ingin terlaksana, dia kemana-mana mencari backing agar program ini tidak berjalan,” jelas Dahlan di sebuah kesempatan, tanpa merujuk perusahaan mana yang dimaksud dari kedua BUMN Farmasi itu.
Sebaliknya di hadapan publik, masing-masing direksi menegaskan kesediaannya untuk melakukan konsolidasi. Semua Direksi Kimia Farma mengaku mendukung rencana tersebut, mengingat berdasarkan surat Kementerian Kordinator Perekonomian tahun 2012, sudah diputuskan bahwa Indofarma diserahkan ke Kimia Farma atau menjadi anak usaha Kimia Farma. ”Kita, pada September (2012) sudah kasih bahan kajian ke pemegang saham (Kementerian BUMN), kita tidak bisa lakukan sendiri aksi korporasi ini,” ungkap Direktur Keuangan Kimia Farma, Arief Budiman pada awal tahun ini.
Kini konsolidasi dua perusahaan farmasi pelat merahitu menjadi semakin dekat. Sinyal ini semakin menguat dengan adanya perubahan jajaran direksi di kedua perusahaan tersebut.
Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di kedua perusahaan tersebut yang digelar Maret, seluruh jajaran direksi Indofarma yang lama dicopot dan digantikan oleh para petinggi Kimia Farma. Arief Budiman yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan Kimia Farma ditunjuk menjadi Direktur Utama Indofarma. Arief menggantikan Elviano Rizaldi yang baru menjabat Direktur Utama pada tahun lalu, menggantikan Djakfarudin Yunus.
Direktur Utama Kimia Farma, Rusdi Rosman mengakui, pergantian direksi ini adalah salah satu inisiatif untuk mempercepat proses konsolidasi. “Memang betul bahwa semua direksi Indofarma itu dari Kimia Farma. Ini adalah langkah mempercepat konsolidasi. Dengan orang-orang yang berasal dari satu sumber, diharapkan sinergi menjadi lebih mudah,” kata dia.
Hingga saat ini, persoalan direksi untuk sementara waktu bisa teratasi Menteri Dahlan menegaskan penempatan jajaran direksi yang mempunyai komitmen yang kuat akan menjadi modal membangun perusahaan pelat merah. Apalagi tantangan industri farmasi ke depan kiat kuat sejalan dengan diberlakukannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN di 2015.
Sebagaimana dikatakan Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada bahwa rencana pembentukan holding BUMN farmasi, jika benar ingin dilakukan, maka harus ada penyatuan visi, misi, tujuan perusahaan, manajemen dan sumber daya manusia. “Hal ini terutama untuk meraih peluang diberlakukannya tahun penyelenggaraan BPJS Kesehatan,” ujar Reza.
Menurut dia, pemberlakukan BPJS tahun ini memberikan peluang bagi masing-masing perusahaan farmasi untuk menunjukkan kinerjanya. Dengan merger BUMN Farmasi, mereka bisa meningkatkan kinerja bisnisnya. Namun jika dalam proses pembentukan holding dan merger ini banyak gangguan dan rintangan baik dari sisi manajemen dan sumber daya manusia masing-masing perusahaan, maka sebaiknya proses pembentukan holding dan merger ini ditunda.
Jika proses pembentukan holding dan merger ini terganggu, kata dia, maka bisa membuang kesempatan perusahaan farmasi BUMN ini bisa meraup kesempatan dari peluang peningkatan produksi dari program BPJS. “Jangan sampai isu ini dimanfaatkan pesaing,” ujar Reza.
Kuda Hitam
Pesaing yang dikhawatirkan Reza sejatinya juga tidak berada jauh dari perusahaan pelat merah itu. adalah PT Phapros anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), salah satu BUMN, yang bergerak di sektor Farmasi. Seolah disepelekan karena berada di luar persaingan industri farmasi, Phapros malah merancang strategi yang matang dalam beberapa tahun ke depan.
BUMN yang memproduksi Antimo obat anti mabok dalam berkendara ini berniat menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan initial public offering (IPO). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dana segar dari pasar modal yang dapat menyokong pembiayaan ekspansi bisnisnya ke depan, seperti pembangunan pabirk baru dan lain-lain.
Sebelum merealisasikan rencana IPO, Phapros terlebih dahulu akan menuntaskan rencana merger dengan PT Mitra Rajawali Banjaran yang diharapkan rampung tahun ini. Mitra Rajawali Banjaran merupakan perusahaan yang fokus memproduksi produk alat suntik, sarung tangan karet, dan kondom.
Budi Ruseno, Direktur Keuangan Phapros, menuturkan dalam rencana tersebut, RNI selaku induk usaha akan melakukan penyertaan modal ke Phapros. Dengan demikian, modal dan aset Phapros otomatis akan meningkat signifikan. Phapros optimistis bisa meningkatkan aset perseroan menjadi lebih dari Rp1 triliun sebelum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.
“Dengan aset dan ekuitas yang bertambah, kalau melantai di bursa, maka sahamnya akan lebih likuid. Adapun ekuitas Mitra Rajawali sedang dinilai. Yang jelas, nantinya perusahaan itu akan menjadi anak usaha kami,” papar Budi, mantan penggawa PT Bhakti Investama, sebuah sekuritas besar di negeri ini.
Sebagai informasi, Phapros berencana mencatatkan sahamnya di BEI pada semester II tahun depan, dengan melepas sekitar 10 persen – 20 persen dari modal disetor. Aksi korporasi itu diharapkan mampu meraup dana segar sekitar Rp500 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru di Semarang, Jawa Tengah, yang pembangunannya dimulai tahun ini.
Dijelaskan Budi, tahun ini akan menjadi momentum untuk memperkuat fondasi dan stabilisasi di semua lini perseroan, seperti perluasan pasar, penguatan standarisasi produk dan laboratorium berbasis ISO. Stabilitas perusahaan menjadi penting, setelah melewati masa penuh tantangan di tahun 2013 lalu yang merupakan masa transisi menuju Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan, juga kondisi perekonomian makro yang kurang menguntungkan.
Dalam lima tahun terakhir Phapros berhasil mencatat pertumbuan kinerja. Kendati terjadi pelemahan di 2013, tetapi itu dialami oleh semua industri farmasi. Apalagi hampir 90 persen bahan baku industri farmasi masih diimpor, sehingga sensitif dengan pergerakan mata uang dolar. Di sisi lain, beroperasinya BPJS Kesehatan dan penerapan e-catalog di juga menjadi tantangan industri farmasi. Proses trasformasi tersebut sekaligus menjadi proses pembalajaran.
Phapros menargetkan laba bersih 2014 tumbuh 50 persen jadi Rp 63,517 miliar dengan target penjualan Rp620,633 miliar. “Penjualan Mei 2014 sudah naik 12,3 persen. Produk-produk yang sempat melemah di 2013 juga naik hingga 93 persen. Jadi trennya lebih baik dari 2013,” pungkas Budi, yang baru bergabung dengan Phapros pada 2013.
Jelas bahwa strategi dan target Phapros adalah mengambil keuntungan secara perlahan-lahan namun pasti dari mandeknya rencana holding BUMN yang dicanangkan pemerintah. Apalagi secara industri, Phapros mulai mencatatkan kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan kompetitor lain sepanjang 2013 lalu.
Bisa dilihat dari laba tahun berjalan yang mana Phapros tumbuh 8,1 persen, Kimia Farma 5 persen, dan Indofarma -4,1 persen. Sementara laba bersih per saham Phapros sebesar Rp251 per saham, Kimia Farma Rp194 per saham, dan Indofarma Rp -87 per saham.
Kinerja Phapros ke depan diprediksi akan lebih baik, sejalan dengan rencana ekspansi perseroan. Disebutkan, pabrik lama perseroan saat ini hanya berdiri di area seluas 3 hektar lebih dengan kapasitas produksi hingga 2 miliar tablet. Namun, pembangunan pabrik baru, yang kendati dibangun dengan luas area yang sama, tetapi akan menerapkan sistem produksi dengan teknologi tinggi sehingga dapat menghasilkan kapasitas produksi dua kali lebih besar, yakni mencapai 4 miliar tablet per tahun.
“Teknologi tinggi menekan biaya produksi sehingga produk yang dihasilkan lebih kompetitif di pasar. Jadi pabrik baru kita akan fokus untuk produksi obat generik yang memang sangat tinggi permintaanya. Lihat saja Antimo yang hingga kini masih memimpin pasar obat mabuk hingga 98 persen,” kata Budi.
Selain pembangunan pabrik baru, Phapros juga sudah melakukan kerjasama pendirian Rumah Sakit dengan organisasi dokter di Cirebon dan Medan. Tentu saja semua langkah ekspansi yang dilakukan Phapros setelah melihat pasar farmasi yang masih terbuka lebar. Terutama kehadiran BPJS Kesehatan yang melayani seluruh masyarakat akan mendorong kebutuhan rumah sakit dan obat. Selain itu, pasar terbuka ASEAN di 2015, juga menjadi potensi industri farmasi untuk perluas pasar ekspor.
Direktur Utama Phapros, Iswanto menyebutkan, pasar industri farmasi di Indonesia saat ini mencapai Rp53 triliun rupiah dengan pertumbuan sebesar 12,93 persen. Namun, alokasi biaya kesehatan di Indonesia masih 2 persen terhadap PDB. Dari persentase tersebut, sumbangan industri farmasi sekitar 30 persen.
Menurut Iswanto, dengan potensi pertumbuhan ekonomi lebih baik, pendapatan per kapita tinggi, maka alokasi dana kesehatan bisa tumbuh lebih besar. Saat ini, Indonesia masih kalah dari negara-negara di ASEAN dalam soal alokasi dana kesehatan. Singapura 4,3 persen, Malaysia 3,5 persen, Indonesia masih 2,5 persen terhadap PDB. “Kita harapkan bisa tumbuh jadi 4 persen ke depan,” kata dia.
Dengan rata-rata pertumbuhan pasar farmasi 10 persen per tahun, Iswanto tidak yakni bahwa pasar farmasi di 2020 hanya mencapai Rp100 triliun. Mengingat kalau mengggunakan asumsi alokasi dana kesehatan 4 persen ke PDB, dengan pertumbuhan ekonomi 7 persen, pasar farmasi bisa mencapai Rp400 triliun dalam 5 tahun ke depan. “Ini sudah masuk radar Phapros untuk siap berkompetisi memenangkan persaingan melayani kebutuhan kesehatan masyarakat,” ujar Iswanto.
