JAKARTA, Stabilitas.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mewakili Presiden Republik Indonesia dalam memenuhi undangan dari Presiden Prancis di Paris Summit 2023.
Kegiatanthe Paris Summit for a New Financing Pact (Paris Summit 2023) dipimpin oleh Prancis serta India selaku Presidensi G20 tahun 2023 yang berlangsung sejak 22-23 Juni 2023.
Paris Summit 2023 bertujuan untuk membangun diskusi dan penguatan kerja sama multilateral dalam membangun solusi pembiayaan global untuk penanganan tantangan global, termasuk agenda perubahan iklim global.
Dalam pertemuan tersebut terdapat empat isu yang menjadi fokus diskusi, yaitu reformasi lembaga keuangan internasional dan arsitektur pembiayaan internasional; penanaman modal pada infrastuktur berkelanjutan; pengembangan sumber daya tambahan untuk perubahan iklim; serta mobilisasi investasi sektor swasta.
Dalam pembukaannya, Presiden Emmanuel Macron menyampaikan, dunia membutuhkan gebrakan keuangan publik (public finance shock) karena sistem keuangan global saat ini dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk penanganan tantangan global. Selain itu, pembuat kebijakan juga diharapakan tidak membandingkan upaya mengurangi kemiskinan dan melindungi planet, karena keduanya harus berjalan beriringan.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menghadiri sejumlah sesi diskusi termasuk High-Level Roundtable Discussion on Private Capital Mobilization for Climate Investments in Emerging Markets and Developing Countries (EMDCs).
Pada diskusi tersebut, para pemimpin bank pembangunan multilateral dan pemimpin dari lembaga keuangan yang tergabung di Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), serta pemerintah membahas berbagai pendekatan yang paling efektif untuk menggerakkan investasi swasta pada bidang iklim, khususnya di negara berkembang.
Menkeu juga membagikan pengalaman Indonesia terkait kemajuan dan tantangan implementasi Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform yang telah diluncurkan Indonesia dalam Presidensi G20 Indonesia sebagai pembelajaran bersama dalam mendukung transformasi ekonomi. Selain itu, ia juga menilai, masih terdapat sejumlah tantangan dalam menjalankan transisi energi di Indonesia, di antaranya yaitu, biaya pinjaman (cost of borrowing) yang masih tinggi dan tingginya kebutuhan investasi energi yang melibatkan sektor publik dan swasta.
Dalam menghadapi perubahan iklim, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kerja sama global untuk menghadapi tantangan ini, baik dari sisi pembiayaan, teknologi, dan keahlian untuk mencapai transisi yang adil dan terjangkau bagi semua.
Selain itu, Menkeu juga melakukan serangkaian kegiatan pertemuan bilateral di London, Inggris dan Paris, Prancis pada 21-23 Juni 2023 untuk bertukar pikiran tentang pemulihan ekonomi global, transisi energi, pembiayaan iklim dan pasar karbon hingga membahas perkembangan Keketuaan Indonesia di ASEAN. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja di Inggris dan di sela-sela rangkaian Paris Summit 2023 di Prancis.***
