JAKARTA, Stabilitas.id – Belanja negara yang berkualitas menjadi bentuk kehadiran negara untuk penguatan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan fiskal.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni yang dilaksanakan di Jakarta, pada Kamis (27/6/24).
Menkeu melaporkan, hingga Mei 2024, Pemerintah Indonesia telah merealisasikan Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 824,3 triliun atau mencapai 33,4% dari total APBN 2024, menunjukkan kenaikan sebesar 15,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Kegiatan seperti Pemilu yang terjadi pada bulan Februari itu membutuhkan front loading belanja yang cukup banyak, dibandingkan baseline tahun lalu yang tidak ada Pemilu tentu menimbulkan kenaikan yang signifikan yaitu 15,4 persen,” ungkap Menkeu.
Belanja Kementerian /Lembaga (K/L) tercatat telah mencapai Rp 388,7 triliun atau 35,6% dari total APBN 2024, antara lain untuk pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program bantuan sosial (bansos), serta pembangunan infrastruktur serta pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN), dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu.
Di dalam belanja K/L, terdapat belanja modal yang meningkat menjadi 58,4 triliun rupiah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jaringan, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan seperti bandara dan kendaraan.
Selanjutnya, belanja bansos naik menjadi 70,5 triliun rupiah, yang meliputi program seperti penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, serta bantuan kesehatan, pendidikan, dan tanggap darurat bencana.
Sedangkan belanja non K/L tercatat mencapai Rp 435,6 triliun atau setara 31,6 persen dari pagu anggaran. Adapun anggaran pensiun mengalami kenaikan sebanyak 16,9 persen dibandingkan tahun lalu untuk pembayaran THR dan gaji pensiun 13. Untuk penyaluran subsidi, tercatat mencapai Rp 77,8 triliun, yang terdiri dari subsidi energi dan listrik, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“APBN bekerja langsung ke masyarakat baik melalui berbagai subsidi BBM, LPG, listrik yang dinikmati oleh 40 juta pelanggan, dan oleh usaha-usaha kecil hingga Rp 114 triliun kredit yang disalurkan dengan bunga yang disubsidi,” ungkapnya.
Sementara, dukungan APBN terhadap APBD juga terus meningkat. Hal ini ditunjukan oleh Transfer ke Daerah yang mencapai Rp 321 triliun atau meningkat 10,5 persen (yoy), yang digunakan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 186,3 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp 50,5 triliun, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 45,1 triliun, serta Dana Desa sebesar Rp 32,9 triliun yang diperuntukan bagi pembangunan lokal.
“Kita berharap kualitas desa-desa kita akan menjadi desa yang baik dan makmur, yaitu menjadi desa yang mandiri bahkan lebih dari itu. Sekarang ini 60 persen dari desa desa kita kategorinya adalah desa mandiri, sehingga 40 persen desa yang masih reguler atau mungkin juga masih tertinggal kita harap bisa mengejar ketertinggalan,” tutup Menkeu.***
.jpg)
