Stabilitas.id – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan (SSK) nasional tetap terjaga pada triwulan III 2025 dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi, di tengah masih tingginya risiko global.
KSSK—yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—menyepakati perlunya memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap kokoh.
“Koordinasi kebijakan akan terus diperkuat untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” demikian disampaikan KSSK usai Rapat Berkala IV Tahun 2025 yang digelar pada Jumat (31/10).
Pertumbuhan Ekonomi Menguat
Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2025 tercatat menguat, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan surplus neraca perdagangan yang mencapai USD14 miliar. Aktivitas manufaktur juga kembali ekspansif, dengan PMI Manufaktur naik ke 50,4 pada September dan meningkat menjadi 51,2 pada Oktober 2025.
Kementerian Keuangan mencatat likuiditas perekonomian meningkat, dengan pertumbuhan uang beredar (M2) mencapai 8% yoy. Stimulus fiskal sebesar Rp34,2 triliun dan berbagai program strategis diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% pada triwulan IV 2025 dan 5,2% sepanjang tahun.
Ketahanan eksternal juga terjaga. Posisi cadangan devisa mencapai USD148,7 miliar, setara enam bulan impor, dengan nilai tukar rupiah menguat menjadi Rp16.630 per dolar AS pada akhir Oktober 2025. Sementara itu, inflasi tetap dalam sasaran dengan inflasi IHK sebesar 2,86% yoy, ditopang inflasi inti yang rendah di angka 2,36% yoy.
Kebijakan BI Dorong Pertumbuhan
Bank Indonesia menurunkan BI-Rate tiga kali pada Juli–September 2025 menjadi 4,75%, guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. BI juga memperkuat kebijakan makroprudensial longgar dan memperluas kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) senilai Rp393 triliun untuk mempercepat penyaluran kredit di sektor prioritas seperti pertanian, manufaktur, konstruksi, dan UMKM.
Selain itu, BI memperkuat kebijakan sistem pembayaran melalui perluasan QRIS antarnegara dan pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung percepatan ekonomi.
Sektor Keuangan Tetap Solid
OJK melaporkan stabilitas sektor jasa keuangan tetap kuat, dengan rasio CAR perbankan 26,15%, LDR 84,19%, dan pertumbuhan kredit 7,70% yoy menjadi Rp8.162,82 triliun. DPK tumbuh 11,18% yoy menjadi Rp9.695 triliun, sementara NPL gross tetap rendah di 2,24%.
Pasar modal juga mencatat kinerja positif, dengan IHSG naik 15,31% ytd hingga menembus 8.163,88 pada akhir Oktober 2025. Total penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp198,84 triliun.
Di industri asuransi, dana pensiun, dan penjaminan, permodalan masih kuat dengan RBC asuransi jiwa 481,94% dan aset dana pensiun tumbuh 8,18% yoy menjadi Rp1.622,78 triliun.
Langkah OJK dan LPS
OJK memperkuat kebijakan untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung program Pemerintah, termasuk penerbitan POJK Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM dan POJK Pengelolaan Rekening Bank Umum. OJK juga memblokir ±25.912 rekening terkait judi online dan memperkuat perlindungan konsumen.
Sementara itu, LPS terus memperkuat program penjaminan simpanan dengan cakupan 99,94% rekening bank umum dan 99,97% rekening BPR/BPRS. LPS juga tengah mempersiapkan implementasi penjaminan polis asuransi yang ditargetkan aktif sebelum 2028.
KSSK menegaskan komitmen untuk memperkuat coordinated policy response dalam mengantisipasi risiko global serta menjaga sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan guna mendukung sektor riil dan program prioritas nasional. Rapat KSSK berikutnya dijadwalkan pada Januari 2026. ***
