JAKARTA, Stabilitas — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerukan solidaritas dan aksi global untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, pembiayaan yang mendukung negara-negara berpendapatan rendah, reformasi kebijakan khususnya di bidang Kesehatan, Pendidikan, dan jaring pengaman sosial, serta peningkatan investasi di bidang teknologi informasi dan infrastruktur digital.
Covid-19 setidaknya mempengaruhi tiga unsur dari Pilar 5P Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), yakni People (manusia), Prosperity (kemakmuran), dan Partnership (kemitraan), yang menghambat tercapainya target SDGs. Covid-19 mengakibatkan mundurnya progres yang sudah dicapai oleh banyak negara di dunia.
“Karena pandemi ini, kita akan kehilangan progres yang sudah dicapai dalam sekian tahun terakhir. Di Indonesia misalnya, kami harus mundur sekitar 5 tahun terkait poverty reduction karena pandemi 6 bulan ini,” kata Sri Mulyani saat menyampaikan sambutan kunci dalam kapasitas sebagai Co-convenor dalam United Nations (UN) Rountable, yang bertema “Rebirthing the Global Economy to Deliver Sustainable Development”.
Salah satu isu global terpenting dalam menangani krisis kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19 adalah bagaimana negara-negara di dunia mendapatkan pembiayaan yang diperlukan. Menkeu mengapresiasi lembaga pembangunan multilateral dan bilateral yang cukup sigap dalam memberikan bantuan bagi negara-negara miskin dan berkembang.
“Namun hal tersebut belum cukup, dan emerging markets harus mencari pembiayaan dari pasar melalui penerbitan bond. Tapi masalahnya, dengan situasi pasar keuangan yang bergejolak, investor meminta imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini tentu menimbulkan tambahan beban, padahal mereka membutuhkan pembiayaan untuk penyelesaian Covid-19,”tegas Menkeu.
Selain itu, Menkeu juga menekankan bahwa krisis ini menjadi peringatan bagi semua negara untuk dapat melakukan perbaikan sistem khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, maupun jaring pengaman sosial.
“Sehingga nanti, belanja yang kita lakukan kualitasnya harus lebih baik. Desain kebijakannya pasti sulit dan menantang tapi kita harus mencoba yang terbaik,” tambah Sri Mulyani.
Tak lupa, Menkeu juga menyampaikan pentingnya investasi di bidang infrastruktur digital dan teknologi informasi, mengingat saat ini, hampir semua kegiatan dilakukan secara virtual, seperti bekerja dan sekolah.
Menurut Menkeu, pandemi ini sangat berdampak kepada segmen masyarakat yang berada di akar rumput, yaitu kelompok miskin, pekerja informal, UMKM, dan wanita. Segmen masyarakat yang terkena dampak paling banyak di dalam pandemik ini harus mendapatkan perhatian yang besar dari Pemerintah.
“Ini yang harus kita perhatikan. Kami di Indonesia melakukan restrukturisasi kredit dan dukungan bagi UMKM, yang banyak pelakunya adalah wanita. Kami berharap kebijakan ini dapat membuat mereka bertahan. Inilah yang kami sasar sebagai kebijakan yang dapat menyentuh mereka yang paling terdampak.”ungkap Menkeu.
Terakhir dalam penutupnya Menkeu juga menekankan penting peran Leadership dalam penanganan pandemic Covid19 baik dalam masa penanganan krisis maupun dalam tahap pemulihannya nanti. Pertanyaan penting yang perlu dijawab oleh para ekonom dan para ahli adalah bagaimana komunitas global secara bersama-sama dapat secara efektif melakukan Langkah-langkah penanganan pandemik dan pemulihan dampaknya
Sebagai informasi, UN Roundtable dihadiri oleh para ekonom terkemuka, praktisi, pembuat kebijakan dan akademisi. Diskusi awal akan memberikan tinjauan umum tentang masalah-masalah tersebut, menyoroti rekomendasi-rekomendasi utama dan kemungkinan solusi kebijakan, serta mengidentifikasi bidang-bidang untuk diskusi yang lebih mendalam dalam seri diskusi berikutnya. Kegiatan ini juga akan fokus pada bagaimana pertemuan ini dapat menginformasikan dan mempengaruhi perubahan.
