JAKARTA, Stabilitas.id – Pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan transisi energi dari energi yang berbasis tidak terbaharukan (non-renewable), terutama batu bara, kepada terbaharukan (renewable).
Salah satu langkah konkrit tersebut dengan penyediaan dan pembangunan barang milik negara (BMN) infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT).
Melalui kebijakan APBN, sejak tahun 2011 Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) berkomitmen untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan yang sudah ditetapkan sebesar 23% pada tahun 2025 mendatang.
Selain itu, program pembangunan infrastruktur EBT juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik di kawasan perbatasan tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar.
Dalam kurun waktu 6 tahun (2016 s.d. 2021), Pemerintah telah mendistribusikan BMN Infrastruktur kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui skema alih status penggunaan, hibah, dan/atau penyertaan modal pemerintah pusat.
Skema pengelolaan BMN ini sesuai Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP nomor 28 tahun 2020.
Adapun penerima manfaat dari BMN Infrastruktur EBT antara lain:
- PLTS Terpusat telah diberikan kepada 21 pemerintah provinsi (pemrov) dan 31 pemerintah kabupaten/kota (pemkab/kota);
- PLTS Rooftop telah diberikan kepada 33 pemrov, 25 pemkab/kota, 18 pondok pesantren, 6 satuan kerja KESDM, dan 8 kementerian/lembaga (K/L);
- LTSHE telah diberikan kepada 364.315 rumah tangga;
- PJU Tenaga Surya telah diberikan kepada 33 pemrov dan 217 pemkab/kota;
- PLTMH telah diberikan kepada 12 pemkab/kota;
- PLT POME (Palm Oil Mill Effluent) telah diberikan kepada 4 pemkab/kota;
- Biogas Komunal telah diberikan kepada 8 pemkab/kota dan 6 pondok pesantren.
Sedangkan untuk tahun 2022 ditargetkan akan dibangun sebanyak 33.476 unit BMN Infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp483 miliar.
Selain 7 jenis BMN Infratruktur EBT di atas, Pemerintah juga sedang melaksanakan program pemasangan paket Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) bagi masyarakat yang berada di wilayah desa yang belum terjangkau jaringan listrik.
Hal ini merupakan amanat presiden untuk memfasilitasi listrik kepada 433 desa yang tersebar di 4 provinsi yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur.***
.jpg)
.jpg)
