JAKARTA, STabilitas — Pemerintah berusaha mengembalikan kegiatan ekonomi masyarakat di masa kenormalan baru, yang sempat menurun drastis akibat pandemi Covid-19 di Indonesia. Demand shock yang terjadi beberapa waktu terakhir memang mengakibatkan terhambatnya kegiatan perdagangan.
Maka, supaya ekonomi Indonesia segera pulih kembali, pemerintah akan terus mengupayakan perbaikan dari sisi regulasi, tata kelola pemerintah, serta reformasi di sektor kesehatan.
“Semua itu agar publik kembali percaya dalam menjalankan aktivitas ekonominya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Webinar Sekolah Politik Indonesia bertema “Pemulihan Ekonomi Indonesia”, di Jakarta.
Saat pandemi sekarang, kata Menko Perekonomian, memang tidak semua sektor mengalami perlambatan. Ada yang tetap bagus dalam bisnisnya, antara lain sektor rokok dan tembakau, makanan pokok, batu bara, farmasi dan alat kesehatan, serta minyak nabati/hewani.
Pemerintah pun optimistis ekonomi Indonesia masih akan tumbuh positif, di kisaran 0 hingga 0,5 persen pada akhir 2020. Pasalnya, kondisi ekonomi diprediksi akan membaik pada kuartal ketiga dan keempat mendatang.
“Salah satu yang bisa membantu adalah peran pemerintah, jadi kami akan mendorong government spending besar ke depannya, jadi (pertumbuhan ekonomi) tidak negatif di akhir tahun ini. Sedangkan, untuk tahun depan (2021), Indonesia sudah diprediksi masuk jalur positif,” katanya.
Menko Airlangga juga meyakini Indonesia adalah negara yang mempunyai tingkat ketahanan tinggi. “Dibandingkan era setelah krisis ekonomi 1998, saat ini kita terbantu dengan sektor finansial yang masih menjadi buffer kuat untuk ekonomi. Bank Indonesia juga masih memiliki cadangan devisa yang cukup besar, serta perdagangan kita masih positif,” paparnya.
Mayoritas provinsi di Indonesia sejak Juni juga sudah menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif dibanding bulan sebelumnya. Misalnya, DKI Jakarta tumbuh relatif tinggi Juni ini, karena sudah ada pembukaan retail pada 15 Juni 2020.
“Pemerintah pun akan mendorong integrasi rencana tata ruang kawasan perkotaan atau metropolitan dengan kebijakan nasional, dengan tujuan memperkuat ekonomi wilayah setelah pandemi ini berakhir. Selain juga memberikan stimulus ke UMKM dan korporasi seperti yang selama ini sudah dilakukan,” imbuh Menko Airlangga.
Terkait penanganan pandemi Covid-19 itu sendiri, pemerintah menjamin penyediaan obat-obatan yang dibutuhkan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan rapid test juga diperbanyak, sembari menunggu agar segera ditemukan vaksin yang dapat menyetop mata rantai pandemi covid, dan membantu menyelesaikan persoalan ekonomi secara tidak langsung.
“Vaksin sudah menjadi public goods. Jadi, pada dasarnya Indonesia berharap siapa pun (negara) yang bisa memproduksi vaksin, kami harus (diberikan kesempatan) jadi co-production, maka pemerintah memberi super deduction tax (bagi perusahaan farmasi yang mampu memproduksi vaksin). Dan juga semua pemimpin negara di ASEAN juga berharap sama, dan mendorong semuanya mendapatkan akses kepada vaksin,” jelas Menko Airlangga.
Webinar tersebut antara lain dihadiri oleh Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro, mantan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, serta dimoderasi oleh Direktur Sekolah Politik Indonesia Hendrasmo.
