JAKARTA, Stabilitas.id – Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia menargetkan penurunan emisi hingga 29% dengan upaya sendiri atau hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 nanti. Hal ini dilakukan sebagai komitmen Indonesia untuk memitigasi dampak perubahan iklim yang berbahaya bagi lingkungan.
“Hal pertama yang harus dilakukan pemerintah (untuk menarik investasi dari sektor swasta) adalah menunjukkan komitmen melalui pendanaan publik. Bagi Indonesia, ini termasuk pengurangan subsidi untuk bahan bakar minyak yang sudah kita lakukan dalam lima tahun terakhir. Penurunan subsidi ini cukup menantang mengingat harga minyak dunia saat ini sedang bergejolak”, ungkap Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara pada Berlin Energy Transition Dialogue 2022.
Suahasil menjadi panelis dalam sesi Green Finance bersama para tokoh terkemuka lainnya, yaitu Rhian-Mari Thomas (CEO, Green Finance Institute), Werner Hoyer (Presiden Bank Pengembangan Eropa), Kreshnik Bekteshi (Menteri Perekonomian Republik Makedonia Utara), Aminath Shauna (Menteri Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Teknologi Republik Maladewa), dan Naoshi Hirose (Wakil Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Industri Jepang).
Hal lain yang dilakukan Indonesia adalah climate budget tagging dalam APBN. Ini menjadi komitmen semua kementerian untuk menunjukkan anggaran mitigasi perubahan iklim masing-masing. Saat ini, baru 34% kebutuhan mitigasi perubahan iklim yang dipenuhi dengan APBN.
Indonesia juga menerbitkan taksonomi hijau yang digunakan pemerintah untuk memisahkan sektor dan subsektor usaha yang ramah lingkungan, kurang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mendorong inovasi penciptaan produk, proyek, inisiatif hijau sesuai dengan standar Pemerintah.
Pajak dan taksonomi hijau merupakan instrumen penting dalam mitigasi perubahan iklim. Menjadi hal penting bagi Indonesia untuk menyediakan platform yang tidak hanya menjadi katalis dana publik, tapi juga katalis partisipasi sektor swasta.
Indonesia bersama Bank pembangunan Asia (ADB) telah meluncurkan Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism) sebagai platform yang menggabungkan fasilitas penurunan karbon dan energi terbarukan. Indonesia berkomitmen untuk terus mengupayakan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pendanaan hijau. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal akan digunakan untuk terus mendorong transisi energi yang adil dan terjangkau.***
.jpg)
