JAKARTA, Stabilitas.id –Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan program percepatan penurunan stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kamis, 24 Maret 2022. Program ini dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Dalam peninjauan ini, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan angka prevalensi kekerdilan atau stunting pada tahun 2024 berada di bawah 14 persen. Ia juga menambahkan bahwa terget tersebut harus menjadi perhatian pemerintah di seluruh Indonesia.
“Saya minta seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh Tanah Air juga akan saya sampaikan hal yang sama bahwa jangan sampai target angka 14 persen itu luput, harus tercapai,” ujar Presiden.
Presiden pun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurutnya, kegiatan yang berkaitan dengan stunting seperti pendampingan calon pengantin sebelum menikah harus diberlakukan.
Ia juga menambahkan, belum tentu semua pengantin yang ingin menikah itu tahu tentang bahaya stunting pada anak mereka. Meskipun memiliki banyak uang, namun, jika tidak tahu apa yang harus dilakukan dan disiapkan maka akan menjadi kekeliruan.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menjelaskan bahwa pada kegiatan hari ini akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi permasalahan mengenai stunting yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hasto berharap kehadiran Presiden akan memberikan motivasi untuk lebih bekerja keras dalam menurunkan angka stunting di NTT.
“Kami berharap kehadiran Bapak Presiden ini menjadi motivasi bagi kami semua yang ada di NTT dan juga bagi tim percepatan penurunan stunting untuk lebih, kerja lebih keras lagi,” ucap Hasto.
Berdasarkan data BKKBN, Desa Kesetnana menjadi gambaran umum dari 278 desa yang ada di Kabupaten TTS yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Bahkan yang paling tinggi di Indonesia.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Ketua DPRD TTS Marcu Buana Mbau, dan Wakil Bupati TTS Jhony Army Konay.***
.jpg)
