THAILAND, Stabilitas– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) 2019 pada tanggal 2 – 5 April 2019, di Chiang Rai, Thailand. Pertemuan membahas pencapaian dan tantangan kerja sama keuangan ASEAN dalam mencapai Visi ASEAN Economic Community (AEC) 2025 yang menargetkan penguatan integrasi dan konektivitas ekonomi untuk meningkatkan daya saing kawasan dan mendorong pembangunan inklusif dan berorientasi pada pembangunan manusia.
Kepala Biro Komukasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam keterangannya tertulisnya mengatakan, penguatan kerja sama negara-negara ASEAN menjadi krusial mengingat dinamika ekonomi regional dan global yang diwarnai ketidakpastian akibat tensi perdagangan, proteksionisme, kelesuan ekonomi negara-negara maju, perubahan arah kebijakan moneter negara maju, serta meningkatnya peluang dan tantangan terkait ekonomi digital dan pembangunan berkelanjutan.
“Pertemuan menyepakati bahwa secara umum ASEAN berada pada jalur yang tepat untuk mencapai objektif AEC terutama pada jalur keuangan yang menunjukkan perkembangan yang signifikan,”tulisnya.
AFMGM menyepakati berbagai agenda yang diusulkan Thailand, sebagai Chairman ASEAN, yang mengangkat tema “Advancing Partnership for Sustainability” dengan elemen-elemen utama adalah: (i) konektivitas, melalui peningkatan fasilitasi perdagangan dan investasi, serta keterhubungan sistem pembiayaan dan pembayaran; (ii) ketahanan sistem keuangan, terutama dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi digital dan risiko keamanan siber; serta (iii) keberlanjutan, melalui optimalisasi mekanisme pembiayaan pasar modal dan perbankan untuk pembangunan berkelanjutan serta peningkatan micro-insurance untuk mendorong inklusi keuangan.
“Dalam rangka mendorong integrasi sektor keuangan di kawasan, pada pertemuan ini para Menteri Keuangan ASEAN menandatangani Protokol ke-8 ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), dan menyepakati akselerasi negosiasi lanjutan Protokol 9 pada tahun 2019. Pertemuan ini juga menyepakati finalisasi negosiasi perjanjian ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) khususnya pada jasa keuangan, yang akan ditandatangani pada pertemuan ASEAN Economic Ministers pada akhir April 2019,”paparnya.
Lebih jauh dirinya menambahkan, pada isu pembiayaan infrastruktur, ASEAN Infrastructure Fund (AIF), mekanisme pembiayaan yang dibentuk oleh ASEAN sejak tahun 2012, mengembangkan dua mekanisme pembiayaan baru, yaitu: (i) ASEAN Inclusive Finance Facility yang bertujuan untuk mengembangkan akses pembiayaan konsesional bagi negara Kamboja, Laos, dan Myanmar; dan (ii) ASEAN Catalytic Green Fund yang akan memanfaatkan potensi pembiayaan dari lembaga pembangunan regional dan global, serta pendanaan dari lembaga donor dan swasta untuk membiayai proyek pembangunan berkelanjutan di kawasan.
Negara-negara ASEAN terus meningkatkan kerja sama dalam pengembangan pasar modal dan sektor keuangan, diantaranya: (i) pembentukan Working Group (WG) on Infrastructure Finance, yang diketuai oleh Indonesia dan Malaysia, bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal; (ii) pembentukan WG on Sustainable Finance yang akan mendorong penerbitan obligasi pembangunan berkelanjutan di wilayah melalui penggunaan standar ASEAN atas surat utang hijau, berkelanjutan dan sosial; (iii) publikasi Guidance Notes on Digital Financial Services dan Guidance Notes on Financial Education and Consumer Protection untuk mendorong inklusi keuangan kawasan; serta (iv) kerja sama pengembangan sektor asuransi khususnya micro-insurance yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat menengah ke bawah yang belum terlindungi asuransi.
Di samping itu, ASEAN juga menghasilkan peningkatan kerja sama perpajakan dan kepabeanan untuk mendorong integrasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan fasilitas perdagangan di kawasan. Dalam konteks perpajakan, ASEAN terus mendorong perluasan jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda antar negara ASEAN, serta kerja sama inisiatif global dalam pertukaran informasi secara otomatis terkait perpajakan. Terkait kepabeanan, ASEAN berencana mengembangkan operasional ASEAN Single Windows dalam rangka mendorong digitalisasi proses kepabeanan, serta akan segera melakukan piloting skema ASEAN Custom Transit System yang dapat memfasilitasi pergerakan barang transit.
Pembiayaan bencana juga diangkat sebagai salah satu isu utama kerja sama ASEAN, dimana Menteri Keuangan ASEAN telah menyepakati ASEAN Disaster Risk Finance and Insurance (DRFI) fase 2 yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wilayah dalam melakukan pengolahan data dan pemetaan profil risiko bencana di kawasan. Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendukung strategi pembiayaan bencana yang mulai dikembangkan oleh beberapa negara kawasan termasuk Indonesia dan penyelarasan dengan inisiatif pada tataran ASEAN+3 yang pada akhir tahun 2018 menyepakati pembentukan Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility (SEADRIF).
Delegasi Indonesia juga melakukan serangkaian pertemuan informal yaitu: (i) ASEAN Finance Ministers Retreat, pertemuan terbatas para menteri Keuangan ASEAN, membahas perkembangan teknologi keuangan di kawasan; (ii) pertemuan dengan ASEAN Business Council, membahas mengenai upaya optimalisasi pengembangan ekonomi digital di kawasan; (iii) pertemuan dengan EU-ASEAN Business Council. membahas upaya penguatan sektor keuangan serta peningkatan fasilitas perdagangan di Kawasan; dan (iv) pertemuan US ASEAN Business Council, membahas mengenai perkembangan teknologi keuangan dan keamanan siber.
Di sela AFMGM, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden ADB membahas penguatan pembiayaan dan asuransi bencana serta kerja sama wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.
Selain itu, Menkeu berdiskusi dengan Menteri Keuangan Filipina mengenai kondisi dan kebijakan ekonomi dan peningkatan perdagangan kedua negara, serta rencana bantuan Pemerintah Indonesia untuk rekonstruksi Marawi yang dilanda konflik.
Selanjutnya, Menkeu dan EU-ASEAN Business Council membahas integrasi ASEAN, digital ekonomi, dan pembiayaan infrastruktur melalui pendalaman sektor keuangan. Terakhir, Menkeu dan US-ASEAN Business Council juga membahas terkait pembiayaan berkelanjutan, peningkatan investasi, serta kebijakan untuk mendukung pembiayaan digital dan keamanan siber. (Is)
.jpg)
