JAKARTA, Stabilitas.id – Presiden meminta para gubernur, bupati, dan walikota bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin gejolak harga yang ada.
Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (17/1/23).
“Ini tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” ungkap Presiden.
Presiden meminta para gubernur, bupati, dan walikota untuk bekerja secara detail dalam memantau pergerakan harga, utamanya harga bahan pokok.
“Beras, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan, dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan,” ungkapnya.
Selain itu, kepala daerah juga diharapkan lebihberhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi.
“Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Kepala Negara juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah.
“Saya melihat sekarang ini dari Kementerian Dalam Negeri, dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data,” tutup Presiden.***
.jpg)
