JAKARTA, Stabilitas.id – Pemerintah saat ini tengah mendesain ekosistem kendaraan listrik, guna menjalankan strategi besar perekonomian negara.
Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kunci pada acara Kompas100 CEO Forum Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (02/12/22)
“Bagaimana membangun sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita karena kita memiliki nikel, memiliki tembaga, memiliki bauksit, memiliki timah, dan potensi kita ini gede sekali,” ungkap Presiden.
BERITA TERKAIT
Menurutnya, Indonesia memilki hampir semua yang dibutuhkan untuk membuat ekosistem kendaraan listrik, utamanya dalam membuat baterai listrik atau EV battery.
“Saya lihat terus, saya lihat yang membuat mereka melejit salah satunya, ini hanya salah satu, membuat komponen-komponen digital sehingga perusahaan-perusahaan besar di Amerika semuanya tergantung pada dia, butuh dia,” ujarnya.
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun ekosistem kendaraan listrik tersebut, utamanya dalam hal baterai.
Kepala Negara merinci, cadangan nikel Indonesia adalah nomor satu di dunia, timah nomor dua di dunia, bauksit nomor enam, dan tembaga nomor tujuh di dunia.
Presiden juga menyampaikan, yang menjadi tantangan adalah mengintergrasikan bahan-bahan tersebut, karena posisinya tersebar di beberapa tempat berbeda di Indonesia, misalnya Papua dan Sumbawa, nikel di Sulawesi, serta bauksir di Kalimatan Barat dan Kepulauan Riau.
“Mengintegrasikan ini sebuah barang yang tidak gampang sehingga jadi sebuah ekosistem itu. Inilah yang terus, saya mati-matian, harus jadi karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati, leap frog menuju ke peradaban yang lain. Saya mati-matian untuk ini,” tegasnya.
Presiden meyakini bahwa ketika ekosistem besar kendaraan listrik tersebut jadi, maka investasi akan datang dengan sendirinya ke Indonesia.
Selain itu, kehadiran ekosistem kendaraan listrik ini juga akan mendongkrak pendapatan negara, baik melalui penerimaan pajak, royaliti, dividen, bea ekspor, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).***
Repoter: Reihan Rachman

















