Jakarta – Pemerintah menyebutkan defisit APBN 2014 dapat mencapai 3%. Hal ini terjadi karena nilai tukar rupiah dan produksi minyak yang berpotensi tidak mencapai sasaran. Akibatnya, postur APBN tahun ini sudah tidak tepat. "Untuk itu akan dilakukan segala review, paling tidak dari pemerintah melihat postur kembali. Kita harus berjaga-jaga agar defisit tidak lebih 3% untuk pusat dan daerah," ujar Wakil Menteri Keuangan Anny Rahmawati di Jakarta, Senin (24/2).
Ia menerangkan, meski dalam tren penguatan, kurs Rupiah saat ini berada di level Rp11.700/US$. Nilai tukar ini berada di bawah asumsi dalam APBN 2014 yakni Rp10.500/US$. Selisih nilai tukar ini tentu akan berdampak pada besaran subsidi bahan bakar minyak. Penyerapan anggaran subsidi bahan bakar transportasi utama di dalam negeri itu dikhawatirkan melampaui target. Di samping itu, pelemahan nilai tukar ini akan berpengaruh pada pembayaran utang terutama dalam mata uang asing (valas). Beban pembayaran utang akan lebih tinggi dari yang dianggarkan.
Di sisi lain, produksi minyak (lifting) nasional diproyeksikan hanya mencapai 800-830 ribu barel per hari. Sedangkan, asumsi lifting minyak tahun ini sebesar 870 ribu barel/hari. Ketidaktercapaian produksi ini dapat memengaruhi penerimaan negara, di samping dari pajak. "Indikator pertumbuhan ekonomi juga diproyeksikan lebih rendah. Kan Pak Menteri sudah nyebut pertumbuhan di kisaran 5,8%-6%," sebut dia.
Ia juga memeringatkan kementerian dan lembaga, serta provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan daya serapnya. Hal ini untuk mengurangi beban anggaran. "Walaupun ada pola perbaikan disbursedment tapi kecenderungan menumpuk di 3 bulan terakhir masih terjadi. Problemnya bagi pemerintah ketika alokasi belanja masih defisit, artinya sebagian belanja harus dibiayai penerbitan surat utang yang harus diterbitkan di awal tahun. Jadi mismatch penyerapan anggaran ini kaitannya dengan pembiayaan menjadi penting," terangnya.
Selain itu, ia juga memeringatkan dalam penyusunan APBN 2015. Lembaga pemerintah baik pusat dan daerah hanya menyusun anggaran belanja dasar, seperti biaya pegawai dan operasional lainnya.
Pertimbangannya adalah pemilihan Presiden baru. "Harus dipahami termasuk k/l. Bahwa yang dialokasikan di 2015 itu hanya base line. Yang mengikat seperti gaji yang harus dibayar. New inisiatif tak perlu dibahas dulu sebelum 2015. Karena etika politiknya seperti itu. Presiden baru harus mendeliver janjinya yang akan tertampung di pagu." Anny menyebutkan penyusunan APBN tahun depan akan dimulai Maret mendatang.
.jpg)
