• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Selasa, November 17, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Info Otoritas

Saatnya Bursa Mineral & Keuangan Hijau OJK Ubah Peta Dunia

by Sandy Romualdus
21 September 2026 - 08:26
47
VIEWS
BI: Bursa Mineral Bakal Berantas Praktik Nakal ‘Transfer Pricing’ dan Tarik Investasi Riil
0
SHARES
47
VIEWS

OJK siapkan Bursa Mineral (BMKS) beroperasi 1 Januari 2027 lewat POJK 15 & 16/2026 serta revisi aturan keuangan hijau untuk berantas greenwashing dan jadi price maker.

Stabilitas.id – Selama puluhan tahun, Indonesia terjebak dalam ironi klasik negara kaya sumber daya: menguasai cadangan nikel dan timah terbesar di bumi, namun membiarkan harga kekayaan alamnya didikte oleh layar bursa di London dan Shanghai. Kini, melalui duet strategis pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang beroperasi 1 Januari 2027 serta pemberantasan greenwashing di pasar keuangan berkelanjutan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia tengah merancang arsitektur baru untuk merebut kedaulatan harga sekaligus memimpin pasar karbon Asia.

Di dalam buku teks ekonomi pembangunan, kutukan sumber daya alam (resource curse) tidak selalu hadir dalam wujud kelangkaan tambang atau kemiskinan absolut. Sering kali, kutukan itu bekerja secara halus melalui ketimpangan struktur pasar global: sebuah negara menanggung seluruh beban ekologis dan sosial dari penggalian perut buminya, sementara kedaulatan untuk menentukan harga jual komoditas tersebut beserta nilai tambah jasa keuangannya justru dinikmati oleh pusat-pusat finansial di belahan negara lain.

Selama berpuluh-puluh tahun, itulah potret getir perdagangan komoditas strategis Indonesia. Republik ini adalah raksasa produsen nikel dan timah dunia—dua mineral kritis yang menjadi tulang punggung revolusi kendaraan listrik, baterai penyimpanan energi, dan semikonduktor global. Namun, dalam penentuan harga, Indonesia tak lebih dari seorang pengikut pasif (price taker). Harga patokan komoditas kita berkiblat pada pergerakan kontrak berjangka di bursa luar negeri yang kerap kali lebih mencerminkan spekulasi kertas para manajer investasi ketimbang keseimbangan pasokan fisik di lapangan.

BERITA TERKAIT

OJK Serahkan Dua Tersangka Pidana BPRS Khasanah Ummat ke Kejari Banyumas

OJK Ungkap Alasan Perubahan Metodologi Saham HSC Jelang Evaluasi MSCI

OJK Bekali Ratusan Pelajar SMAN 4 Surakarta Ilmu Cegah Penipuan Digital

Bukan Sekadar Penuhi Indeks Global, BEI Pastikan Reformasi Pasar Modal Berlanjut

Keterisolasian antara kekayaan fisik di tanah air dan pembentukan harga di pasar internasional itu melahirkan penyakit kronis kedua: kaburnya penerimaan negara. Tanpa adanya pasar terorganisasi di dalam negeri yang menayangkan kuotasi harga dan volume secara seketika (real-time), transaksi ekspor komoditas kerap berlangsung di ruang gelap antarkorporasi. Celah ini menjadi surga bagi praktik manipulasi penurunan nilai faktur ekspor di bawah harga pasar riil (under-invoicing) serta pengalihan laba ke perusahaan afiliasi di yurisdiksi bebas pajak (transfer pricing).

Memasuki kuartal terakhir 2026, negara akhirnya memutuskan untuk mengakhiri anomali sejarah tersebut. Berpijak pada mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia dan pemerintah meluncurkan manuver struktural bermata dua: mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang dijadwalkan beroperasi penuh pada 1 Januari 2027, sembari secara simultan memperketat integritas Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) dan Pasar Karbon guna menyapu bersih praktik pemolesan citra hijau palsu (greenwashing).

Kedua langkah ini bukanlah kebetulan yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan dua sisi dari satu mata uang kedaulatan ekonomi baru. Di abad ke-21, kedaulatan atas mineral transisi energi tidak akan pernah diakui dunia tanpa kedaulatan atas standar keberlanjutan dan pembiayaan hijau.

Meruntuhkan hegemoni Price Taker 

Perubahan tektonik dalam tata niaga sumber daya alam nasional itu ditegaskan secara lugas oleh Sarjito, sosok yang pada 9 September 2026 resmi diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 90/P Tahun 2026, menyusul persetujuan mufakat Komisi XI dan Rapat Paripurna DPR RI.

Di hadapan parlemen, Sarjito melontarkan gugatan mendasar yang merangkum urgensi kehadiran bursa mineral nasional.  “Bagaimana mungkin kita sebagai produsen atau penghasil timah dan nikel terbesar di dunia, tetapi harganya tidak ditentukan oleh negara kita sendiri melainkan ditentukan di negara lain. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker tapi bisa menjadi price influencer dan menjadikan bursa kita menjadi reference. At the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker,” tegasnya.

Untuk menerjemahkan visi besar tersebut menjadi mesin pasar yang bekerja nyata, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi bergerak cepat membentuk Satuan Tugas (Satgas) BMKS pada Agustus 2026, yang disusul dengan penerbitan dua regulasi kembar pada 18 September 2026 sebagai eksekusi Pasal 6 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 132A Perubahan UU P2SK.

Instrumen pertama adalah POJK Nomor 15 Tahun 2026, yang mengatur penahapan peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke tangan OJK. Berlaku efektif sejak 17 September 2026, beleid ini menjamin masa transisi hingga akhir tahun berjalan mulus tanpa kekosongan hukum maupun gangguan operasional bagi pelaku usaha.

Instrumen kedua adalah POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan BMKS yang mulai berlaku penuh pada 1 Januari 2027. Berbeda dari bursa komoditas konvensional yang sekadar menjadi papan pencatatan kontrak, OJK merancang BMKS sebagai ekosistem terintegrasi dari hulu ke hilir. Arsitektur ini menyatukan penyelenggara bursa, fasilitas penyimpanan fisik (warehouse), lembaga kliring dan penjaminan, kustodian, pelaku logistik, penyedia jasa pembiayaan perbankan, hingga sistem pengelolaan Bukti Kepemilikan Elektronik.

Friderica Widyasari Dewi menegaskan dimensi konstitusional dari kehadiran bursa baru ini. “Pembentukan Satgas BMKS ini ditujukan untuk mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS oleh OJK termasuk infrastruktur pendukungnya. Selanjutnya, OJK akan terus melakukan persiapan-persiapan sehingga harapan kita semua nanti di 1 Januari 2027 sudah bisa berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33,” ujar Friederica.

Obat Penawar 

Dari kacamata makroekonomi dan moneter, kehadiran BMKS yang terintegrasi dengan pasar keuangan di bawah pengawasan OJK membawa dampak sistemik yang jauh melampaui urusan perdagangan tambang. Selama ini, struktur ketahanan eksternal Indonesia menyimpan kerapuhan laten: meskipun neraca perdagangan barang kerap mencatatkan surplus, neraca jasa nasional terus-menerus mengalami defisit kronis akibat ketergantungan pada layanan kliring, asuransi, perkapalan, dan pembiayaan perdagangan luar negeri.

Dukungan penuh Bank Indonesia terhadap pembentukan BMKS berpijak pada kalkulasi menutup kebocoran struktural tersebut. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menjelaskan bahwa adopsi mekanisme perdagangan menyerupai bursa efek di dalam BMKS akan menghadirkan transparansi mutlak yang mematikan ruang gerak mafia komoditas:

“Sama seperti di bursa efek, harga langsung tercermin. Berapa harga yang di-quote saat itu, transaksi terjadi dengan jumlah dan kuantitas yang jelas. Mekanisme seperti ini akan membuat perdagangan menjadi jauh lebih transparan,” katanya.

Dengan kuotasi harga, volume, dan kualitas mineral yang terpampang secara terbuka dan seketika, serta disokong oleh entitas Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), dua modus kejahatan fiskal yang selama puluhan tahun menggerogoti kas negara—yakni under-invoicing dan transfer pricing—dapat dipangkas dari akarnya. Otoritas pajak dan bea cukai kini memiliki patokan harga pasar wajar (arm’s length price) yang sah di dalam negeri untuk menguji setiap dokumen ekspor.

Lebih jauh lagi, integrasi ekosistem BMKS dengan skema pembiayaan perbankan domestik akan mengubah kualitas arus modal asing yang masuk ke Indonesia. Alih-alih hanya mengandalkan dana portofolio jangka pendek (hot money) yang mudah kabur saat suku bunga global bergejolak, kepastian ekosistem hulu-hilir komoditas akan mengundang penanaman modal asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) ke industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

“Kalau investasi masuk ke sektor riil, tentu dampaknya lebih panjang karena dana itu akan bergerak dan berputar di perekonomian. Dampaknya bukan hanya di kawasan tempat investasi itu berada, tetapi juga terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” tegas Destry Damayanti.

Sabuk Pengaman Hijau 

Namun, bagi para perumus strategi ekonomi dan pelaku pasar global, terdapat satu pertanyaan kritis yang mengikat masa depan BMKS: so what? Apakah memindahkan lokasi perdagangan nikel dan timah ke Jakarta otomatis membuat pembeli raksasa dunia bersedia menjadikan bursa Indonesia sebagai acuan harga global (global price benchmark)?

Jawabannya terletak pada kredibilitas keberlanjutan (sustainability credibility). Di era ekonomi hijau, mineral strategis seperti nikel, kobalt, dan timah dibeli oleh industri dunia untuk memproduksi teknologi bersih—mulai dari baterai kendaraan listrik hingga infrastruktur energi terbarukan. Konsumen global, pengelola dana pensiun internasional, dan regulator perdagangan di negara maju kini menerapkan standar uji tuntas rantai pasok yang sangat ketat. Mineral yang ditambang dan diolah dengan merusak lingkungan, mengabaikan hak masyarakat sekitar, atau dibiayai oleh klaim hijau palsu akan dikenai diskon harga (dirty mineral discount) bahkan diboikot dari rantai pasok global.

Di sinilah letak kecerdasan strategi paralel yang dijalankan OJK. Sembari membangun infrastruktur Bursa Mineral menuju Januari 2027, OJK secara agresif memperketat arsitektur Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) guna membersihkan ekosistem korporasi dan keuangan Indonesia dari praktik greenwashing (klaim ramah lingkungan palsu), social washing (klaim dampak sosial semu), dan impact washing (manipulasi klaim dampak investasi).

Dalam forum Katadata SAFE 2026 di Jakarta pada 17 September 2026, Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa di bawah payung UU P2SK, keuangan berkelanjutan bukan lagi sekadar pelengkap laporan tanggung jawab sosial perusahaan, melainkan telah menjadi urat nadi pembangunan ekonomi nasional:

“Sebagai anggota G20, Indonesia meratifikasi Paris Agreement pada 2016 yang memperkuat komitmen jangka panjang, termasuk untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Tantangan riil saat ini telah bergeser dari sekadar mengumbar komitmen menjadi keberanian mengeksekusi keputusan investasi dan strategi bisnis,” pungkas Friderica.

Guna memastikan tidak ada korporasi maupun lembaga keuangan yang berlindung di balik jargon keberlanjutan palsu demi meraup modal murah, OJK tengah merampungkan revisi POJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang ditargetkan terbit pada awal 2027—bertepatan dengan momentum beroperasinya BMKS. Revisi beleid ini akan memperketat standar pengungkapan data (disclosure), taksonomi pembiayaan transisi, serta verifikasi independen atas klaim ESG di sektor energi, industri ekstraktif, transportasi, infrastruktur, hingga pertanian.

 Takhta Pasar Karbon Asia

Langkah pemberantasan greenwashing tersebut kemudian dikunci dengan penguatan ekosistem Bursa Karbon Nasional. Selaras dengan amanat Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dan POJK Nomor 10 Tahun 2026, OJK memacu integrasi Sistem Registri Unit Karbon agar setiap unit kredit karbon yang diterbitkan dan diperdagangkan di Indonesia memiliki ketelusuran tunggal (single registry traceability), bebas dari penghitungan ganda (double counting), dan diakui integritasnya oleh pasar internasional.

Bayangkan efek berganda (multiplier effect) ketika kedua mesin pasar baru OJK ini beroperasi secara beriringan pada 2027. Di satu sisi, perusahaan pertambangan dan smelter hilirisasi memperdagangkan nikel, timah, dan komoditas strategisnya secara transparan di Bursa Mineral (BMKS) dengan dukungan pembiayaan perbankan domestik berbasis Bukti Kepemilikan Elektronik. Di sisi lain, jejak emisi dari proses pengolahan mineral tersebut dikompensasi dan didekarbonisasi secara kredibel melalui Bursa Karbon Nasional serta dibiayai melalui instrumen keuangan berkelanjutan yang diawasi ketat dari praktik greenwashing berdasarkan revisi POJK 51/2017.

Perpaduan antara transparansi harga fisik dan integritas sertifikasi hijau inilah yang akan memberikan nilai tawar tak tertandingi bagi komoditas Indonesia. Produk hilirisasi nasional tidak hanya kompetitif dari sisi kuantitas pasokan, tetapi juga menyandang predikat green and traceable commodities yang dicari oleh industri masa depan.

Orkestrasi Menuju Kedaulatan 

Pada akhirnya, pendirian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis serta pengetatan tata kelola keuangan berkelanjutan adalah ujian kedewasaan bagi ekosistem keuangan Indonesia. Mengubah status sebuah bangsa dari price taker menjadi price maker dan pusat keuangan hijau Asia tidak cukup hanya dengan menerbitkan peraturan atau membentuk struktur komisioner baru.

Ia menuntut kedisiplinan kolektif lintas kementerian dan lembaga: kesiapan Bappebti dan OJK menuntaskan transisi pengawasan tanpa gesekan, ketegasan aparat fiskal menutup celah under-invoicing dan transfer pricing, keberanian perbankan menyalurkan pembiayaan transisi yang terukur, serta kejujuran dunia usaha dalam menerapkan standar ESG tanpa polesan greenwashing.

Sebagaimana ditekankan Friderica Widyasari Dewi, kemandirian ekonomi ini hanya dapat berdiri tegak melalui kolaborasi utuh antara pemerintah, parlemen, regulator moneter dan fiskal, pelaku industri jasa keuangan, serta masyarakat luas. Ketika lonceng perdagangan perdana Bursa Mineral dan Komoditas Strategis berbunyi pada 1 Januari 2027, yang dipertaruhkan di layar kuotasi harga bukan sekadar naik-turunnya nilai satu ton nikel atau satu unit karbon, melainkan pembuktian janji konstitusi Pasal 33 UUD 1945: bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya benar-benar dikelola secara berdaulat, transparan, dan lestari untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. ***

Editor : Sandy Romualdus
Tags: BappebtiBMKS OJKBursa KarbonBursa Mineral dan Komoditas StrategisBursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS)Friderica Widyasari DewiGreenwashingkeuangan berkelanjutankliring transaksi komoditasojkOtoritas Jasa Keuanganpengawasan komoditas strategisPerpres 110 Tahun 2025POJK 10 Tahun 2026POJK 15 Tahun 2026POJK 16 Tahun 2026POJK 51 Tahun 2017POJK Nomor 15 Tahun 2026POJK Nomor 16 Tahun 2026Price Maker KomoditasSarjitosustainable financetransfer pricingUnder InvoicingUU P2SK
 
 
 
 
 
Previous Post

Rotasi Strategis BI: Destry Damayanti Tunjuk Mal Isnaini Nakhodai Kebijakan Makroprudensial

Next Post

Transaksi QRIS Tembus Rp600 Triliun, BI Soroti Kesenjangan Literasi dan Darurat Anti-Scam

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Dari Helai Benang ke Pasar Global, BI Menganyam Asa Baru Ekonomi Flobamorata

BI Gelontorkan Likuiditas Rp149,3 Triliun untuk Perkuat Kredit UMKM dan Perumahan

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 13:00

Bank Indonesia menggelontorkan tambahan likuiditas Rp149,3 triliun ke perbankan untuk mendorong penyaluran kredit UMKM dan sektor perumahan. Stabilitas.id - Bank...

OJK Serahkan Dua Tersangka Pidana BPRS Khasanah Ummat ke Kejari Banyumas

OJK Serahkan Dua Tersangka Pidana BPRS Khasanah Ummat ke Kejari Banyumas

by Stella Gracia
13 November 2026 - 18:58

OJK menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan syariah di BPRS Khasanah Ummat dan menyerahkan dua tersangka ke Kejari Banyumas. Stabilitas.id...

Gelar KNPED 2026, OJK Bidik Sektor Kopi Hingga Film Berpenghasilan Ribuan Triliun

OJK Ungkap Alasan Perubahan Metodologi Saham HSC Jelang Evaluasi MSCI

by Stella Gracia
13 November 2026 - 17:50

OJK mengubah metodologi penetapan saham HSC yang menghapus batas kapitalisasi pasar dan membuat 383 saham kini masuk dalam daftar konsentrasi...

OJK Bekali Ratusan Pelajar SMAN 4 Surakarta Ilmu Cegah Penipuan Digital

OJK Bekali Ratusan Pelajar SMAN 4 Surakarta Ilmu Cegah Penipuan Digital

by Stella Gracia
13 November 2026 - 12:40

OJK mengedukasi lebih dari 400 pelajar SMAN 4 Surakarta untuk cerdas mengelola keuangan dan waspada terhadap ancaman penipuan digital. Stabilitas.id...

Jurus LPS Amankan Market Asuransi Lewat Transfer Portofolio Polis

Jurus LPS Amankan Market Asuransi Lewat Transfer Portofolio Polis

by Sandy Romualdus
12 November 2026 - 13:49

Direktur Eksekutif LPS Suwandi membeberkan skema transfer of business untuk menjamin polis nasabah tetap aktif saat asuransi bangkrut mulai Januari...

Biaya Medis Meroket, OJK Wajibkan Asuransi Tingkatkan Kapabilitas Digital dan Medis

Biaya Medis Meroket, OJK Wajibkan Asuransi Tingkatkan Kapabilitas Digital dan Medis

by Sandy Romualdus
12 November 2026 - 13:35

Kepala Departemen Perasuransian OJK Retno Wulandari menegaskan pentingnya POJK 36/2025 untuk merespons lonjakan biaya medis dan tingginya beban klaim. Stabilitas.id -...

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ajaib Sekuritas Soroti Rebalancing MSCI: Potensi Outflow Rp2,77 Triliun Bayangi Gerak IHSG

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

Bitcoin Masih Wait and See, CEO Tokocrypto Peringatkan Dua Sinyal Pasar

Luluskan 700 Mahasiswa, BCA Dorong Alumni Beasiswa Bakti Berdayakan UMKM

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

BI Gelontorkan Likuiditas Rp149,3 Triliun untuk Perkuat Kredit UMKM dan Perumahan

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

BNI Perluas Edukasi Literasi Keuangan Siswa Sekolah Rakyat di Belasan Daerah

APBN Cetak Surplus Keseimbangan Primer Rp114,8 Triliun

FTSE Russell Pertahankan Status Pasar Modal Indonesia di Secondary Emerging Market

OJK Serahkan Dua Tersangka Pidana BPRS Khasanah Ummat ke Kejari Banyumas

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
Rotasi Strategis BI: Destry Damayanti Tunjuk Mal Isnaini Nakhodai Kebijakan Makroprudensial

Transaksi QRIS Tembus Rp600 Triliun, BI Soroti Kesenjangan Literasi dan Darurat Anti-Scam

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance