Untung besar sudah didapat, sekarang waktunya perbankan bekerja keras memperbesar akses masyarakat kepada lembaga itu. Permintaan itu memang sengaja ditujukan kepada bank-bank yang ada di Indonesia. Ya, setelah selalu berhasil meraup laba dalam enam tahun terakhir, bahkan dengan pertumbuhan yang fantastis, pengelola perbankan diminta untuk meningkatkan inklusi keuangan.
Hingga saat ini, berdasarkan survei yang dilakukan Bank Indonesia, baru ada 32 persen penduduk dari lebih dari 230 ribu orang di Indonesia yang memiliki rekening tabungan di bank. Malahan dilihat dari sisi akses pinjaman angkanya lebih kecil lagi. Baru sebanyak 19,58 persen penduduk yang sudah pernah meminjam uang di bank.
Sementara, berdasarkan data World Bank, 60 persen atau sekitar sekitar 161,3 juta orang dewasa di Indonesia saat ini belum menggunakan jasa perbankan dan layanan keuangan resmi. Jika dirasiokan, hanya ada sekitar 8 bank dan institusi keuangan per 100.000 orang dewasa di Indonesia.
Isu untuk memperbesar akses penduduk dunia kepada lembaga keuangan sebenarnya sudah muncul sejak lebih dari lima tahun belakangan. Bahkan untuk mempercepat terwujudnya inklusi keuangan, sempat terlontar ide untuk memberi setiap anak yang baru lahir di dunia nomor rekening bank online dengan jumlah dana 100 dollar AS di dalamnya. Tujuan dari kampanye yang disebut @ FinancialAccess Birth (FAB) itu adalah untuk melakukan sesuatu tentang fakta bahwa penduduk setengah dunia tidak memiliki akses ke layanan keuangan utama. Membuka account untuk bayi telah dicoba sebelumnya di negara-negara kaya seperti Inggris, Kanada dan Korea Selatan.
Sementara di Indonesia sendiri, bank sentral melancarkan program yang dinamakan Tabunganku sejak 2010. Potensi besar yang diwakili jumlah penduduk yang sangat banyak namun masih sedikit yang menggunakan instrumen perbankan, membuat otoritas meluncurkan kampanye itu. Program itu sengaja dibuat agar orang-orang yang selama ini belum memiliki rekening di bank dapat memilikinya dengan syarat dan ketentuan yang dipermudah. Harapannya, makin banyak yang memiliki tabungan maka akan makin besar akses mereka untuk menggunakan produk-produk perbankan.
Meski demikian, setelah hampir dua tahun program itu digulirkan, hasil yang diinginkan belum juga tercapai. Direktur Eksekutif Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Mulya E Siregar mengatakan, sejak dilaksanakannya program inklusi keuangan pada tahun 2010, akses masyarakat terhadap perbankan masih minim.
Data hingga Juni, penetrasi produk TabunganKu sejak diluncurkan pada awal 2010, tercatat telah memiliki 2,5 juta rekening dengan nominal dana simpanan mencapai Rp2,75 triliun. Hasil itu jelas hanya seujung kuku jika dibandingkan jumlah rekening nasabah perbankan Indonesia yang mencapai lebih 101,5 juta rekening dengan nominal dana simpanan lebih dari Rp 2.895 triliun.
Bisa jadi hasil yang jauh dari harapan itu disebabkan karena program itu kurang memiliki daya dorong yang kuat mengingat inisiatif itu hanya dari BI sementara bank hanya mengikuti tanpa ada upaya ekstra. Oleh karena itu, perbankan harus didesak untuk berperan untuk menyukseskan kampanye inklusi keuangan ini. “Perbankan harus menjadi motor penggerak inklusi keuangan ini,” kata Mulya.
Menurut dia, ada dua peran utama bank untuk mendorong inklusi keuangan. Pertama, bank harus terus melakukan edukasi publik, sehingga masyarakat menjadi melek finansial (financial literacy). Kedua adalah bangun jaringan distribusi, seperti kantor cabang. Selain itu juga dibutuhkan investasi teknologi yang kuat. “Pembukaan kantor cabang saja tidak cukup jangkau seluruh masyarakat. Diperlukan teknologi. Dan teknologi di dalam negeri masih rendah. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama perbankan dengan perusahaan telekomunikasi,” jelas Mulya.
Utamakan Inklusi Keuangan
Kalangan perbankan tentu akan berpikir dua kali sebelum menerima permintaan dari bank sentral untuk memperluas akses perbankan. Kondisi perekonomian yang ketat saat ini karena masih di bawah ancaman krisis global akan menjadi alasan bank untuk menunda perluasan program inklusi keuangan. Perbankan tentu lebih memilih efisiensi daripada memenuhi keinginan bank sentral sehingga permintaan untuk memperluas jaringannya akan tertunda.
Akan tetapi, sikap itu seharusnya menjadi pilihan pelaku perbankan. Sebagai salah satu motor penggerak kegiatan ekonomi, bank-bank harus mendahulukan pelaksanaan inklusi keuangan daripada efisiensi. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. “Bank harus melakukan inklusi keuangan terlebih dulu dibandingkan efisiensi,” ujar peniliti peneliti senior Center for Information and Development Studies (CIDES), Umar Juoro.
Komisaris Independen Bank BII Maybank itu menilai, keengganan perbankan untuk memperluas nasabahnya ke seluruh lapisan masyarakat karena bank sudah sangat nyaman dengan kondisi sekarang ini. “Dengan jumlah nasabah yang ada saat ini saja, bank-bank sudah memperoleh keuntungan.”
Sehingga, jika bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk berekspansi meningkatkan jumlah nasabah maka hal itu tentu tidak akan menjadi opsi mendesak buat mereka.
Namun begitu, bank tetap bisa menerapkan program inklusi keuangan tanpa harus terbebani biaya yang tinggi dengan melakukan strategi layanan mobile phone dan branchless banking. “Sebenarnya perbankan dapat melakukan inklusi keuangan melalui mobile phone dan branchless,” ujar Umar.
Sementara itu Direktur Utama Bank BNI Gatot M Suwondo mengatakan, bank harus menjadi motor penggerak inklusi keuangan. Bank dapat membantu memperbesar akses masyarakat terhadap perbankan dengan bersinergi. “Sinergi itu bisa berupa antarbank dan antarlembaga keuangan mikro dengan lembaga nonkeuangan, termasuk asosiasi dan komunitas dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk berhubungan dengan lembaga keuangan formal,” ujar dia.
Namun program inklusi keuangan bukanlah kampanye yang mudah untuk diwujudkan dan karena itu dibutuhkan strategi khusus dengan beberapa target khusus. Menurut Gatot, semua strategi dalam program financial inclusion harus mencapai beberapa indikator utama. Pertama keberhasilan akses, yang menggambarkan kemampuan dan keterjangkauan masyarakat dalam menggunakan lembaga keuangan formal.
Kedua, pemakaian yang menggambarkan tingkat penggunaan masyarakat terhadap jasa dan produk keuangan formal. Ketiga, kualitas yang menggambarkan kesesuaian antara produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal dengan yang diinginkan oleh masyarakat selaku nasabah.
Dan keempat, kesejahteraan yang menggambarkan implikasi atau dampak langsung dan tidak langsung dari penyediaan produk/jasa keuangan yang mudah diakses terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Apabila keempat indikator utama keberhasilan program financial inclusion di atas dapat dicapai, maka dapat diartikan perbankan nasional telah memberi kontribusi dan sumbangsih yang nyata kepada masyarakat, bangsa dan negara,” kata Gatot
