JAKARTA, Stabilitas– Peraturan Bank Indonesia 11/10/PBI/2009 yang mewajibkan UUS dipisahkan dari induk jika nilai asetnya mencapai 50 persen dari total induk dan seluruh UUS wajib berdiri sendiri 15 tahun setelah UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah diterbitkan mengharuskan semua Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi entitas yang berdiri sendiri pada tahun 2023.
Sementara itu, perbankan syariah dihadapkan pada berbagai dilema untuk melakukan spin off atau melakukan konversi pada usahanya, sebab bank induk harus menutup layanan syariahnya jika tidak memisahkan diri menjadi BUS.
Direktur LPPI Mulya E. Siregar dalam sambutannya saat membuka Seminar yang diselenggarakan Majalah Stabilitas, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dengan topik “Perbankan Syariah Spin Off atau Konversi? Peluang dan Tantangannya.” mengatakan, pilihan konversi memang relatif lebih ringan dibandingkan dengan spin off. Proses konversi lebih sederhana yang meliputi persiapan SDM dan sistem IT.
“Konversi lebih tergantung kepada political will pemerintah daerah sebagai pemilik. Sementara spin off, memiliki beberapa faktor yang harus menjadi bahan pertimbangan, selain kinerja, TKB, SDM dan sistem IT, faktor permodalan sangat signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan,”kata Mulya di Jakarta.
Mulya melanjutkan, faktor kinerja dilihat dari kualitas NPF (Non-Performing Financing), ROA (Return on Asset) dan FDR (Funding Deposit to Ratio).
Sebelum spin off bank induk harus memiliki aset minimal lebih besar dari 3 triliun, NPF net 2 hingga 2,5 persen, ROA 0.9 – 1.2 persen dan FDR 85 – 95 persen. Tingkat Kesehatan Bank harus berada pada nilai komposit 2 selama 4 periode berturut-turut.
Selain itu, lanjut Mulya, faktor SDM juga mempengaruhi keputusan bank untuk melakukan spin off.
“Faktor ini merupakan pekerjaan rumah industri perbankan syariah yang sudah bertahun-tahun. Masih sering berpindah tugas. SDM bank konvensional dipindahtugaskan ke Syariah. Solusinya ya beri pelatihan dasar-dasar perbankan syariah,”ujarnya.
Selanjutnya adalah faktor IT. Pasalnya, di era disrupsi seperti sekarang, bank konvensional sudah bukan lagi kompetitor tunggal. Kini bermunculan pesaing baru yang bukan bank, yaitu perusahaan berbasis teknologi yang merambah sektor keuangan syariah.
Sementara itu Deden Firman Hendarsyah, Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK mengatakan hingga saat ini terdapat 12 UUS dari 20 UUS yang tidak bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi entitas yang berdiri sendiri lantaran ketidakmampuan induk usahanya untuk menyediakan modal.
“Bank yang tidak memenuhi syarat itu adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Modalnya masih terbatas,”ujar Deden.
Berdasarkan data dari OJK, dari 20 Unit Usaha Syariah (UUS) terdapat 13 UUS BPD yang tidak memenuhi persyaratan untuk spin off. Dari 13 UUS tersebut, satu UUS diantaranya hanya memiliki aset kurang dari Rp 1 triliun, lima UUS memiliki aset sebesar Rp 1-2 triliun, lima UUS memiliki aset Rp 2-3 triliun, dan dua UUS memiliki aset lebih dari Rp 3 triliun.

















