JAKARTA, Stabilitas– Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Uni Eropa menyelenggarakan Forum Kerjasama Multi-Pihak (KMP) dengan tema “Berbagi Praktik Inovasi Kemitraan Multi-Pihak dalam Pembangunan untuk Pencapaian Agenda 2030” pada Rabu (20/11) di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan contoh praktik unggulan inovasi KMP di negara-negara lain, seperti Australia dan Jepang.
“Di Australia, diinisiasi ruang diskusi terbuka dengan nama Future Melbourne 2026. Program ini dirancang untuk menjadikan Melbourne sebagai kota dengan perencanaan inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk penduduk Aborigin. Ibu Kota Negara kita mendatang akan menjadi the best on earth, itu keinginan Presiden dan kami akan wujudkan. Di Jepang, ada standar operasi pengelolaan sampah laut di perfektur Kagawa melalui kolaborasi antara pemerintah nasional, pemerintah, asosiasi nelayan, dan operator pengelolaan limbah. Dalam kurun April 2018-Maret 2019, sebanyak 16 ton sampah laut berhasil diangkut dan diproses. Sementara di Indonesia, salah satu contoh praktik unggulan adalah program Citarum Harum berupa pengelolaan polusi air di hulu sungai untuk mencegah sampah laut,”jelas Suharso.
Forum KMP adalah bagian dari program Leadership, Ownership and Capacities for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholders Empowerment on Sustainable Development Goals (LOCALISE SDGs) untuk mengembangkan kapasitas dan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan asosiasinya dalam mengimplementasikan KMP dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Forum ini menjadi platform berbagi pengetahuan dan pengalaman antar pemangku kepentingan terkait untuk mendiskusikan peran dan potensi KMP sebagai sebuah solusi untuk mengatasi tantangan pembangunan seperti tantangan kota inklusi, sampah laut, sumber daya air dan pembangunan desa. Komunike Bersama Forum KMP, peran KMP dalam pelaksanaan TPB/SDGs, peningkatan dukungan global dalam KMP untuk pencapaian TPB/SDGs dan dukungan Tahun Partisipasi Internasional turut disampaikan pada forum ini.
“Berdasarkan rangkaian FGD sejak 2016, tampaknya kesadaran tentang pentingnya TPB/SDGs di dalam pemerintah daerah dan asosiasi pemerintah daerah dan pentingnya menerapkan kerja sama multi pihak untuk mendukung pelaksanaan TPB/SDGs perlu ditingkatkan. Pemerintah Daerah, di sisi lain, adalah aktor utama dalam implementasi TPB/SDGs di Indonesia sehingga keberadaan forum yang mengumpulkan seluruh pihak guna memaksimalkan dukungan dalam pelaksanaan TPB/SDGs menjadi hal yang penting,” jelas Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Bernadia Tjandradewi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif APEKSI Sri Indah Wibi Nastiti menjelaskan KMP menjadi salah satu cara untuk mewujudkan TPB/SDGs.
“APEKSI memandang TPB/SDGs sebagai cara bagi kota menyadari pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan karena TPB/SDGs menekankan kemitraan dalam mencapai tujuan,” kata beliau.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket mengatakan akan terus menjalin KMP dengan Indonesia untuk meningkatkan capaian TPB/SDGs Indonesia.
“Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh terhadap TPB/SDGs. Mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta kerja sama multi-pihak adalah perhatian utama kami dalam agenda pembangunan dengan Indonesia. Uni Eropa akan terus mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan Agenda 2030 yang ambisius, transformatif, dan universal dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan untuk semua melalui kemitraan multi-pihak,”ujar Vincent Piket.
