Kemenkeu merilis sistem ARISE bersama UNDRR dan ITB untuk membantu pemda mengidentifikasi dan mengantisipasi dampak fiskal dari risiko bencana.
Stabilitas.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) resmi meluncurkan platform Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE) guna memperkuat ketahanan fiskal pemerintah daerah dalam menghadapi risiko bencana.
Sistem ini dikembangkan secara kolaboratif bersama United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Peluncuran ARISE diresmikan dalam ajang Official Launch of ARISE Dashboard and High-Level Policy Dialogue on Building Fiscal Resilience to Disaster Risks in Indonesia di Aula Nagara Dana Rakca, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan bahwa bencana alam memberikan tekanan ganda terhadap postur keuangan daerah. Di satu sisi, bencana berpotensi menekan penerimaan daerah akibat terhentinya aktivitas ekonomi, sementara di sisi lain memicu lonjakan kebutuhan belanja untuk penanganan darurat dan pemulihan infrastruktur.
“Bencana memberikan tekanan kepada fiskal dari dua sisi sekaligus, yaitu menurunkan penerimaan dan meningkatkan kebutuhan belanja pemerintah. Karena itu, pengelolaan risiko bencana perlu dilakukan secara lebih terukur dan proaktif,” kata Nufransa dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026).
Data historis periode 2000–2016 mencatat rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia mencapai Rp22,85 triliun per tahun. Besarnya dampak tersebut mendorong Kemenkeu untuk menggeser paradigma penganggaran daerah dari yang semula berfokus pada respons pascabencana (post-disaster response) menuju perencanaan prabencana (pre-disaster planning) serta pengelolaan risiko (managing risks).
Fitur Utama dan Proyek Percontohan ARISE
Sebagai sistem pendukung keputusan (decision-support system), platform ARISE mengintegrasikan pemodelan risiko bencana—mencakup indikator bahaya (hazard), keterpaparan (exposure), dan kerentanan (vulnerability)—dengan kalkulasi potensi kerugian ekonomi serta dampaknya pada APBD:
- Mitigasi Pemda: Membantu pemerintah daerah menyusun strategi pembiayaan risiko, kesiapan alokasi anggaran, dan skema risk transfer sebelum bencana terjadi.
- Kebijakan Pusat: Menjadi basis data berbasis bukti (evidence-based policy) bagi Kemenkeu dalam merumuskan arah kebijakan keuangan daerah dan skema Transfer ke Daerah (TKD).
Saat ini, implementasi ARISE telah dimulai melalui proyek percontohan (pilot project) di Provinsi Bali. Selanjutnya, penggunaan sistem ini bakal diperluas ke Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah, sebelum diterapkan secara nasional.
Pengembangan platform ini turut didukung kolaborasi lintas lembaga, antara lain Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, Bank Dunia, serta United Nations Resident Coordinator Office. ***
