Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari ekspektasi tak membuat para pelaku industri pembiayaan perumahan patah arang. Berbekal pertumbuhan kredit perumahan yang tak pernah negatif, perbankan pun makin sumringah ketika pemerintah menggulirkan program perumahan baru untuk kalangan menengah ke bawah.
Beberapa bulan lalu, pemerintah telah menggadang-gadang program baru untuk memudahkan rakyat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Berbekal anggaran Rp220 miliar dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di APBN-Perubahan 2015, pemerintah bersiap memberikan subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Kini program itu sudah mewujud antara lain berupa bantuan uang muka Rp4 juta, uang muka hanya 1 persen (khusus Bank BTN), hingga pemangkasan bunga KPR dari 7,25 persen menjadi 5 persen/tahun dan flat hingga 20 tahun. Program-program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan maksimal Rp4 juta, untuk pembelian rumah tapak (landed house) dan penghasilan maksimal Rp7 juta untuk pembelian rumah susun subsidi. Bulan lalu, pemerintah bahkan sudah meresmikan program sejuta rumah yang memang disesuaikan dengan persyaratan yang ditujukan untuk program FLPP 2015 itu.
Tak pelak, program perumahan itu membuat perbankan lega hati. Pasalnya, di tengah pelemahan ekonomi dan target kredit tinggi, pembiayaan perumahan bisa menjadi solusi untuk menolong menghindari penurunan kinerja bagi industri perbankan.
Sebagai pemimpin pasar, tentu Bank BTN merupakan pihak yang paling bergembira. Bahkan bank yang memang dominan di pasar properti sudah menargetkan penguasaan pasar sebesar 30 persen pada 2019, lebih tinggi dari dominasi saat ini di level 27 persen, tentu dengan mengandalkan program Sejuta Rumah. “Ya memang kami targetkan (KPR) hingga 30 persen, dari saat ini sekitar 27,5 persen pangsa pasar kami di sektor pembiayaan KPR. Alasannya karena program Sejuta Rumah kami anggap berpotensi meningkatkan pembiayaan,” kata Direktur Utama BTN Maryono.
Dikutip dari data Kementerian PU-Pera, harga rumah yang masuk dalam program tersebut paling mahal hanya Rp165 juta, itu pun untuk lokasi pembangunan di Papua Barat. Untuk wilayah Jabodetabek harga rumah maksimal Rp 120 juta. Sementara untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dibatasi paling mahal Rp105 juta. Untuk lokasi di Sumatera (selain Bangka Belitung) harga maksimal rumah murah hanya Rp105 juta. Sedangkan di Kalimantan pemerintah membatasi maksimal Rp 118 juta dan di Sulawesi Rp 110 juta.
Adapun ketentuan untuk mendapatkannya, untuk rumah tapak, masyarakat harus memiliki penghasilan maksimal Rp4 juta per bulan. Sedangkan untuk rumah susun, penghasilan maksimal calon pemiliknya tidak lebih dari Rp7 juta.
Untuk mewujudkan program sejuta rumah itu, Maryono menyatakan BTN akan mempercepat proses persetujuan KPR. Pada 2015, perseroan menargetkan tingkat percepatan proses persetujuan KPR. Selain itu, lanjut Maryono, perseroan membidik pembiayaan 212 ribu unit rumah pada tahun ini. Angka tersebut meningkat dari perolehan tahun lalu sebesar 155 ribu unit rumah. “Pada 2019 kami targetkan persetujuan KPR bisa selesai dalam tiga hari. Sementara penyaluran sejak 2014 hingga 2019 bakal mencapai 1,5 juta unit, atau rata-rata 300 ribu per tahun,” jelas dia.
Selain memangkas waktu persetujuan kredit, untuk mencapai program sejuta rumah atau hingga 1,5 juta unit di 2019, BTN juga siap menerapkan program DP 1 persen untuk calon pembeli rumah subsidi atau FLPP dalam program sejuta rumah tersebut. Adapun program ini sudah bergulir mulai 1 Maret (rumah tapak) dan 25 April (rusun) bagi pekerja berpenghasilan tetap (maksimal Rp7 juta/bulan untuk rusun dan Rp4 juta/bulan untuk rumah tapak).
Dijelaskan Maryono, tujuan dari program ini untuk mendorong masyarakat yang sebelumnya tak punya kemampuan memenuhi uang muka membeli rumah, bisa membeli rumah yang diinginkan sesuai kemampuannya. “Jadi dengan adanya policy uang muka rumah 1 persen, ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga masyarakat akan punya dorongan untuk membeli rumah ini. Jadi uang muka 1 persen, dan suku bunga 5 persen,” kata Maryono.
Skema KPR subsidi ini juga sudah diterapkan sistem penjaminan oleh sehingga bisa mencegah dampak terburuk bila terjadi kredit macet atau bermasalah. Sehingga sangat kecil sekali untuk terjadi tunggakan, sebaliknya program bakal sangat lancar apalagi pada umumnya peminatnya adalah masyarakat yang berpenghasilan tetap.
Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, selain skema bunga KPR rendah dan uang muka rendah, program KPR subsidi juga memberikan fasilitas bantuan yang muka sebesar Rp 4 juta bagi nasabah yang dapat KPR FLPP.
Incar Pensiunan
BTN juga menyatakan siap memfasilitasi KPR bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang mendekati masa pensiun. BTN berharap program pemerintah yang melibatkan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) dan PT Taspen itu dapat terlaksana pada tahun ini.
Nantinya dalam program khusus pensiunan ini, jika ada pegawai negeri yang umurnya 40 tahun atau 50 tahun menginginkan KPR 15 tahun, maka sisa cicilannya pada saat sudah pension, Taspen yang akan memindahkan rekeningnya ke BTN. Sementara uang muka fasilitas KPR PNS yang mau pensiun ini bisa menggunakan tabungan perumahan di Bapertarum-PNS. Dengan demikian, PNS yang sudah mendekati masa pensiun dapat menerima fasilitas KPR yang berjangka waktu maksimal 20 tahun dari perusahaan perbankan pelat merah tersebut.
Menurut Maryono, usia maksimal PNS yang dapat menerima fasilitas KPR tersebut adalah 60 tahun sesuai dengan batas usia pensiun wajib. Sayangnya, dia belum dapat mengungkapkan persyaratan lebih mendetil karena kemungkinan baru pada bulan depan ketiga badan usaha milik negara bertemu untuk mematangkan konsep. “Tapi, dari sekarang (PNS yang mau pensiun) mengajukan KPR juga sudah bisa,” katanya. Maryono berharap program ini dapat membantu PNS yang belum memiliki rumah sekaligus membantu menyalurkan dana tabungan perumahan PNS yang ada di Bapertarum-PNS.
Bank pemerintah lain juga akan memanfaatkan momentum kemudahan dalam penjualan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah ini untuk mendongkrak kinerjanya. Meskipun perekonomian berat, namun masyarakat akan tetap membeli rumah sebagai pemenuhan kebutuhan pokok. “Menunda pembelian mungkin iya, tetapi untuk rumah saya kira potensinya tetap besar,” ucap Direktur Konsumer dan Ritel Bank BNI Anggoro Eko Cahyo.
Untuk itu, lanjut Anggoro, pihaknya menawarkan bunga pinjaman 9 persen untuk satu tahun dan 9,25 persen untuk dua tahun dengan biaya provisi 0,5 persen. Adapun jumlah total pinjaman rumah yang disalurkan BNI sebesar Rp33 triliun atau 20 persen dari total kredit yang disalurkan BNI. Dengan penawaran spesial tersebut, KPR BNI diharapkan bisa naik 10 persen tahun ini, lebih tinggi dari capaian tahun lalu yang berada di level 5 persen.
Sejak 2011 hingga sekarang, BNI telah menyalurkan kredit rumah bersubsidi (KPR-FLPP) sebesar Rp 146 miliar. Untuk tahun 2015, ditargetkan penyaluran kredit rumah bersubsidi naik menjadi Rp 217 miliar.
Sementara itu, Asosiasi Pengembang Realestat Indonesia (REI) mencatat harga permintaan yang paling tinggi untuk rumah segmen menengah berada di kisaran Rp500 juta sampai Rp1 miliar. Tingginya permintaan di segmen tersebut didorong pertumbuhan kelas menengah yang menginginkan rumah untuk didiami. Tak heran khususnya di segmen rumah menengah, hal itu didominasi end user. Di sisi lain, meski pertumbuhan melambat, sektor properti juga tetap menjadi sarana investasi yang bagus di Indonesia.
Data REI juga menyebutkan, kebutuhan perumahan di Indonesia sangat besar, sekitar 800.000 unit per tahun. Jumlah itu di atas unit rumah yang mampu disuplai pengembang, sekitar 250.000 per tahun
