SALAH satu yang selama ini dipegang oleh otoritas moneter dan keuangan di seluruh dunia adalah mantra kestabilan ekonomi. Meskipun jargon itu pada akhirnya tidak pernah bisa terwujud, namun tidak ada pihak yang mampu membatalkannya. Perubahan yang begitu cepat pada ekonomi, krisis keuangan yang makin siklilkal membuat kestabilan ekonomi menjadi semakin sulit dicapai.
Kini derap perubahan ekonomi, keuangan, dan moneter telah mencapai suatu kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi Civid-19 telah menjadi chief transformation global yang memaksa semua oran berubah. Bahkan kemunculan kembali mata uang kripto yang telah menarik lampu sorot para pembuat kebijakan telah menimbukan kekhawatirannya sendiri.
Beberapa tahun lalu aset-aset kripto muncul pertama kalinya diwakili oleh bitcoin dan mengambil kepopuleran akan kemunculan teknologi blockchain. Teknologi Itu, sebenarnya telah ditemukan oleh Satoshi Nakamoto pada 2008 yang merupakan sistem dan teknologi yang berbasis data global online, berisi sekumpulan data transaksi, di mana sistem berbasis data ini dapat dilihat secara umum (open source). Seperti layaknya buku kas induk di bank, teknologi itu mencatat semua transaksi nasabah yang berbasis cryptocurrency yang berlaku di dunia
BERITA TERKAIT
Saat itu otoritas dan regulator keuangan Tanah Air kompak menolak kehadiran dan penggunaan mata uang kripto itu karena ketidakjelasan underlying dan juga pihak yang bertanggung jawab di belakangnya. Namun setahun belakangan regulator perdagangan melunak dan membolehkannya dijadikan aset investasi atau komoditas.
Harus diakui perubahan tidak akan bisa ditolak dan inovasi-inovasi dalam industri keuangan tidak akan bisa dihindari. Otoritas moneter dan keuangan tidak bisa lagi menggunakan jurus lama, melihat perubahan yang terjadi dan jika mengganggu ekonomi baru turun tangan. Otoritas harus lebih proakatif bahkan kalau bisa berjalan beriringan dengan perubahan itu sendiri.
Bank Indonesia sejatinya sudah mulai melakukan itu. Rencana untuk menerbitkan central bank digital currency (CBDC) setidaknya menunjukkan bahwa otoritas moneter tidak pasif melihat perubahan dan inovasi yang sedang berlangsung. Namun begitu sifat alaminya masih kentara: enggan mengambil risiko.
Saat ini BI mengatakan masih fokus mendesain CBDC yang dampak disrupsinya tidak berbahaya bagi perekonomian dan juga makroprudensial serta bisa efektif untuk instrument kebijakan moneter dan pada saat yang sama ia dapat menggunakan teknologi masa depan yang digunakan untuk alat transaksi. “Tetapi kalau ditanyakan kapan BI menerbitkan CBDC, kami belum bisa menjawabnya karena bank sentral lain juga belum melakukannya,” ujar seorang petinggi BI.
Hingga kini, otoritas keuangan dan moneter masih pikir-pikir untuk mengizinkannya menjadi alat pembayaran. Bahkan untuk menjadi alat investasi saja, Otoritas Jasa Keuangan sejatinya enggan membolehkannya. Penolakann tu setidaknya didasari oleh beberapa hal berikut:
Pertama, aset kripto tak bisa dipakai berbelanja di Indonesia karena aset kripto saat ini merupakan jenis komoditas, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. “OJK telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas pembayaran dan menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia,” kata pernyataan resmi OJK, dikutip Mei lalu.
Kedua, aset kripto memiliki nilai yang fluktuatif dan tidak terkendali, yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun sehingga masyarakat harus paham dari awal potensi dan risikonya sebelum melakukan transaksi aset kripto.
Ketiga, aset kripto tidak diawasi oleh OJK. Sebagai informasi, saat ini OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan atas aset kripto, melainkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Merujuk pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, crypto asset atau aset kripto adalah komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.
OJK tentu tidak ingin sosialisasi yang digencarkannya beberapa tahun belakangan mengenai investasi ilegal, dan pinjaman online bodong, harus berhadapan dengan komoditas kripto. Hal itu berarti otoritas harus memulai lagi dari awal sosialisasi dan edukasi mengenai literasi keuangan. Satgas Investasi yang dipimpin OJK pun terlihat kewalahan menghadapi serbuan pinjaman online yang marak dan tawaran investasi tak berizin yang meresahkan masyarakat. Untuk itu beberapa kali OJK meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan mengambil peran untuk mengedukasi masyarakat mengenai risiko dari komoditas kripto tersebut.
Perlu kesadaran dan kekompakan bersama antara otoritas dan regulator untuk menghadapi perubahan dan inovasi keuangan yang seolah tidak terbendung. Otoritas dan regulator juga musti paham bahwa dengan perubahan yang terjadi begitu cepat, tidak ada kestabilan yang bisa tercipta dalam jangka panjang. Yang ada adalah ketidakstabilan yang harus terus dikelola agar tidak membuat kisruh pada perekonomian.
















