• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Selasa, November 17, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Laporan Utama

Editorial : Bitcoin dan Kestabilan Ekonomi

by Sandy Romualdus
8 Juli 2021 - 21:32
37
VIEWS
Bappebti Awasi Pelaku Usaha Aset Kripto di Indonesia
0
SHARES
37
VIEWS

SALAH satu yang selama ini dipegang oleh otoritas moneter dan keuangan di seluruh dunia adalah mantra kestabilan ekonomi. Meskipun jargon itu pada akhirnya tidak pernah bisa terwujud, namun tidak ada pihak yang mampu membatalkannya. Perubahan yang begitu cepat pada ekonomi, krisis keuangan yang makin siklilkal membuat kestabilan ekonomi menjadi semakin sulit dicapai.

Kini derap perubahan ekonomi, keuangan, dan moneter telah mencapai suatu kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi Civid-19 telah menjadi chief transformation global yang memaksa semua oran berubah. Bahkan kemunculan kembali mata uang kripto yang telah menarik lampu sorot para pembuat kebijakan telah menimbukan kekhawatirannya sendiri.

Beberapa tahun lalu aset-aset kripto muncul pertama kalinya diwakili oleh bitcoin dan mengambil kepopuleran akan kemunculan teknologi blockchain. Teknologi Itu, sebenarnya telah ditemukan oleh Satoshi Nakamoto pada 2008 yang merupakan sistem dan teknologi yang berbasis data global online,  berisi sekumpulan data transaksi, di mana sistem berbasis data ini dapat dilihat secara umum (open source). Seperti layaknya buku kas induk di bank, teknologi itu mencatat semua transaksi nasabah yang berbasis cryptocurrency yang berlaku di dunia

BERITA TERKAIT

Bitcoin Masih Wait and See, CEO Tokocrypto Peringatkan Dua Sinyal Pasar

Demokrat Rebut Kongres AS, Wall Street Melonjak dan Bitcoin Tembus 80.000 Dolar

Sentimen Makro Picu Volatilitas Kripto, Tokocrypto Ingatkan Investor Tetap Disiplin

Bitcoin Rebound ke US$79.500, Investor Institusional Jadi Penopang Utama di Tengah Geopolitik

Saat itu otoritas dan regulator keuangan Tanah Air kompak menolak kehadiran dan penggunaan mata uang kripto itu karena ketidakjelasan underlying dan juga pihak yang bertanggung jawab di belakangnya. Namun setahun belakangan regulator perdagangan melunak dan membolehkannya dijadikan aset investasi atau komoditas.

Harus diakui perubahan tidak akan bisa ditolak dan inovasi-inovasi dalam industri keuangan tidak akan bisa dihindari. Otoritas moneter dan keuangan tidak bisa lagi menggunakan jurus lama, melihat perubahan yang terjadi dan jika mengganggu ekonomi baru turun tangan. Otoritas harus lebih proakatif bahkan kalau bisa berjalan beriringan dengan perubahan itu sendiri.

Bank Indonesia sejatinya sudah mulai melakukan itu. Rencana untuk menerbitkan central bank digital currency (CBDC) setidaknya menunjukkan bahwa otoritas moneter tidak pasif melihat perubahan dan inovasi yang sedang berlangsung. Namun begitu sifat alaminya masih kentara: enggan mengambil risiko.

Saat ini BI mengatakan masih fokus mendesain CBDC yang dampak disrupsinya tidak berbahaya bagi perekonomian dan juga makroprudensial serta bisa efektif untuk instrument kebijakan moneter dan pada saat yang sama ia dapat menggunakan teknologi masa depan yang digunakan untuk alat transaksi. “Tetapi kalau ditanyakan kapan BI menerbitkan CBDC, kami belum bisa menjawabnya karena bank sentral lain juga belum melakukannya,” ujar seorang petinggi BI.

Hingga kini, otoritas keuangan dan moneter masih pikir-pikir untuk mengizinkannya menjadi alat pembayaran. Bahkan untuk menjadi alat investasi saja, Otoritas Jasa Keuangan sejatinya enggan membolehkannya. Penolakann tu setidaknya didasari oleh beberapa hal berikut:

Pertama, aset kripto tak bisa dipakai berbelanja di Indonesia karena aset kripto saat ini merupakan jenis komoditas, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. “OJK telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas pembayaran dan menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia,” kata pernyataan resmi OJK, dikutip Mei lalu.

Kedua, aset kripto memiliki nilai yang fluktuatif dan tidak terkendali, yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun sehingga masyarakat harus paham dari awal potensi dan risikonya sebelum melakukan transaksi aset kripto.

Ketiga, aset kripto tidak diawasi oleh OJK. Sebagai informasi, saat ini OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan atas aset kripto, melainkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Merujuk pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, crypto asset atau aset kripto adalah komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

OJK tentu tidak ingin sosialisasi yang digencarkannya beberapa tahun belakangan mengenai investasi ilegal, dan pinjaman online bodong, harus berhadapan dengan komoditas kripto. Hal itu berarti otoritas harus memulai lagi dari awal sosialisasi dan edukasi mengenai literasi keuangan. Satgas Investasi yang dipimpin OJK pun terlihat kewalahan menghadapi serbuan pinjaman online yang marak dan tawaran investasi tak berizin yang meresahkan masyarakat. Untuk itu beberapa kali OJK meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan mengambil peran untuk mengedukasi masyarakat mengenai risiko dari komoditas kripto tersebut.

Perlu kesadaran dan kekompakan bersama antara otoritas dan regulator untuk menghadapi perubahan dan inovasi keuangan yang seolah tidak terbendung. Otoritas dan regulator juga musti paham bahwa dengan perubahan yang terjadi begitu cepat, tidak ada kestabilan yang bisa tercipta dalam jangka panjang. Yang ada adalah ketidakstabilan yang harus terus dikelola agar tidak membuat kisruh pada perekonomian.

Tags: BitcoinKestabilan Ekonomi
 
 
 
 
 
Previous Post

Kemendag Buka Konsultasi Daring Sektor Perdagangan Saat PPKM Darurat

Next Post

Gerakan Ekonomi Hijau, BSI dan Plasticpay Luncurkan Vending Mesin Sampah Plastik

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Sejarah Uang

Daya Beli Tertekan Inflasi Pangan, Saldo Rekening di Bawah Rp100 Juta Turun ke Rp1,66 Juta

by Stella Gracia
21 Oktober 2026 - 14:20

INDEF menyoroti fenomena makan tabungan akibat inflasi pangan di atas 5 persen yang membuat rata-rata saldo tabungan di bawah Rp100...

Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

by Sandy Romualdus
21 Juli 2026 - 07:47

Bank BSN mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan kewirausahaan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan Stabilitas.id - Direktur Network...

Berantas Judi Online, OJK Perintahkan Bank Blokir 33.000 Rekening Penampung

Suku Bunga Tinggi dan Rupiah Loyo, OJK Evaluasi Revisi Rencana Bisnis 105 Bank

by Sandy Romualdus
10 Juli 2026 - 12:52

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengevaluasi revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026 yang diajukan oleh sekitar 105 bank akibat penyesuaian...

Respons Aturan KUR 5% Presiden Prabowo, OJK Minta Himbara Pertebal Pencadangan

by Sandy Romualdus
21 Mei 2026 - 14:50

Stabilitas.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta perbankan pelat merah (Himbara) untuk...

Virsem LPPI #107: Bukan Sekadar Religi, Hijrah Finansial Jadi Tren Baru Ekonomi Berkelanjutan

Virsem LPPI #107: Bukan Sekadar Religi, Hijrah Finansial Jadi Tren Baru Ekonomi Berkelanjutan

by Sandy Romualdus
13 April 2026 - 14:54

Stabilitas.id — Industri perbankan syariah nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif meski masih menghadapi tantangan penetrasi pasar yang belum optimal....

Menaker Terbitkan SE WFH 1 Hari Sepekan, Dorong Ketahanan Energi Nasional

Menaker Terbitkan SE WFH 1 Hari Sepekan, Dorong Ketahanan Energi Nasional

by Stella Gracia
1 April 2026 - 21:53

Stabilitas.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah...

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ajaib Sekuritas Soroti Rebalancing MSCI: Potensi Outflow Rp2,77 Triliun Bayangi Gerak IHSG

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

Bitcoin Masih Wait and See, CEO Tokocrypto Peringatkan Dua Sinyal Pasar

Luluskan 700 Mahasiswa, BCA Dorong Alumni Beasiswa Bakti Berdayakan UMKM

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

BI Gelontorkan Likuiditas Rp149,3 Triliun untuk Perkuat Kredit UMKM dan Perumahan

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

BNI Perluas Edukasi Literasi Keuangan Siswa Sekolah Rakyat di Belasan Daerah

APBN Cetak Surplus Keseimbangan Primer Rp114,8 Triliun

FTSE Russell Pertahankan Status Pasar Modal Indonesia di Secondary Emerging Market

OJK Serahkan Dua Tersangka Pidana BPRS Khasanah Ummat ke Kejari Banyumas

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
Gerakan Ekonomi Hijau, BSI dan Plasticpay Luncurkan Vending Mesin Sampah Plastik

Gerakan Ekonomi Hijau, BSI dan Plasticpay Luncurkan Vending Mesin Sampah Plastik

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance