JAKARTA, Stabilitas.id – Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menegaskan bahwa ekonomi syariah bersifat inklusif dan dapat diakses oleh semua pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikannya dalam acara Indonesia Business Forum yang ditayangkan secara langsung di salah satu rv swasta, Rabu (5/3).
Dalam forum tersebut, Wamenkeu Anggito mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan literasi dan edukasi mengenai ekonomi syariah kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep ekonomi syariah dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai program terus mendorong penyebarluasan informasi dan pemahaman terkait ekonomi syariah.
“Prinsipnya begini, ekonomi syariah itu kan inklusif ya, tidak eksklusif. Jadi sebetulnya yang pemerintah lakukan adalah memberikan kesempatan, membuka kesempatan kepada pelaku untuk memanfaatkannya. Dari sisi kebijakan, pemerintah mendorong edukasi, literasi, maupun mendorong atau membuka kesempatan untuk para investor pemula,” ujar Wamenkeu Anggito.
Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dalam menarik minat investor pemula adalah melalui penerbitan instrumen investasi berbasis syariah seperti sukuk ritel, saham dan reksadana syariah. Instrumen ini dirancang dengan investasi awal yang terjangkau sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.
“Kita buka yang namanya sukuk retail, kemudian saham dan reksadana untuk investor-investor pemula, jadi dengan Rp100.000 sudah bisa menjadi investor syariah. Nah itu cara ya cara yang kita pakai,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga berperan aktif dalam memfasilitasi UMKM agar lebih mudah mengakses pembiayaan berbasis syariah. Melalui perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, UMKM didorong untuk mendapatkan akses pendanaan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan UMKM serta memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.
Meskipun demikian, Wamenkeu Anggito Abimanyu menekankan bahwa pada akhirnya masyarakat memiliki kebebasan dalam memilih produk dan jasa keuangan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya bergantung pada regulasi dan kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kualitas layanan dan daya saing harga yang ditawarkan oleh industri keuangan syariah.
“Pada akhirnya game-nya adalah service oriented, kemudian profesional. Kalau mau meminjam ke bank pasti orang mencari yang pricing-nya paling bagus, kalau mau menyimpan ya pricing-nya yang kompetitif. Prinsipnya kalau mau investasi di surat berharga yang konvensional dengan syariah pada akhirnya kan dilihat di samping itu adalah soal kepatuhan, tapi juga soal mana yang lebih benefit-nya bagi nasabah maupun bagi pengusaha itu sendiri,” ungkapnya.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan, pemerintah optimis bahwa ekonomi syariah akan semakin berkembang dan menjadi salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang inklusif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. ***
