Stabilitas.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepakat memperkuat sinergi dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan percepatan pembangunan ekonomi daerah. Kesepakatan ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Selasa (7/10).
Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dengan fokus pada penyelarasan kebijakan fiskal nasional dan daerah, serta penguatan kolaborasi dalam berbagai program strategis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik di ibu kota.
Menkeu Purbaya menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov DKI terhadap langkah-langkah kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah pusat, termasuk penyesuaian dana bagi hasil.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur ketika dana bagi hasil kami sesuaikan. Ini menunjukkan dukungan dan kedewasaan fiskal Pemprov DKI dalam memahami kondisi keuangan negara. Ke depan, kalau ekonomi sudah berbalik dan pendapatan meningkat, tentu kami akan evaluasi dan bisa kembalikan lagi ke daerah,” ujar Purbaya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal nasional serta memperkuat ketahanan ekonomi di tengah dinamika global. Ia menegaskan bahwa sinergi fiskal yang efektif dapat menciptakan ruang lebih luas bagi pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
Kerja sama ini juga mencakup inisiatif pembiayaan kreatif dan pengembangan proyek strategis daerah yang diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Jakarta. Kemenkeu akan terus memberikan dukungan kebijakan dan asistensi teknis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.
“Kolaborasi yang erat antara pusat dan daerah sangat penting untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional. Kami akan terus mendukung Pemprov DKI dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang sehat dan pembangunan yang berkeadilan,” tegas Menkeu.
Langkah penguatan sinergi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi berbagai program prioritas, mulai dari pengembangan infrastruktur perkotaan, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan sistem keuangan daerah yang adaptif terhadap tantangan ekonomi global. ***
.jpg)
