Stabilitas.id — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan arah kebijakan fiskal ke depan akan menempatkan ekonomi syariah sejajar dengan ekonomi hijau dan digital. Menkeu menyentil posisi Indonesia yang masih tertinggal jauh dari pusat keuangan syariah global seperti London dan Singapura.
Dalam gelaran Syariah Economic Forum di Jakarta (13/2/2026), Menkeu menekankan bahwa potensi populasi Muslim terbesar di Indonesia belum terkapitalisasi secara optimal dalam kebijakan pembangunan yang nyata.
Kritik Daya Saing Domestik
Menkeu menyoroti anomali di mana pusat keuangan syariah dunia justru tidak berada di negara dengan mayoritas Muslim terbesar.
“Pusat syariah bukan di Jakarta, namun ada di London, Hong Kong, Singapura. Kita ketinggalan sekali dalam hal itu,” tegas Purbaya, Jumat (13/2/2026).
Ia mengidentifikasi dua hambatan utama yang membuat ekosistem domestik lesu:
Kebijakan yang belum konkret: Narasi ekonomi syariah selama ini dinilai masih terjebak pada simbol dan retorika.
Perbankan Syariah belum kompetitif: Skema pembiayaan dinilai masih mahal dan memiliki prosedur yang rumit bagi pelaku usaha dibandingkan perbankan konvensional.
Instrumen Hijau dan Sukuk
Sebagai langkah nyata, Pemerintah terus mendorong penerbitan Green Sukuk untuk membiayai proyek infrastruktur strategis sekaligus memperkuat ekosistem keuangan syariah.
Menkeu menjanjikan dukungan penuh terhadap usulan kebijakan dari pelaku industri untuk memastikan produk syariah lokal mampu menguasai pasar dalam negeri sebelum melakukan ekspansi ke pasar internasional.
“Pemerintah siap mendukung proposal dari dunia ekonomi syariah yang selama ini belum optimal. Jika dioptimalkan, kita bisa menguasai pasar internasional secara bertahap,” pungkasnya.***
