Stabilitas.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan kembali menggelar lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada hari ini, Selasa (2/6/2026). Aksi korporasi negara ini ditargetkan mampu meraup dana segar senilai Rp12 triliun guna memenuhi sebagian target pembiayaan dalam APBN 2026.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, seri SBSN yang bakal ditawarkan terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS).
Secara rinci, pemerintah menawarkan tiga seri jangka pendek, yaitu SPNS13072026 (reopening), SPNS23112026 (reopening), dan SPNS01032027 (new issuance) dengan tingkat imbal hasil diskonto.
BERITA TERKAIT
Sementara itu, untuk instrumen jangka panjang, pemerintah menawarkan lima seri PBS reopening, meliputi PBS030, PBS040, PBS034, PBS005, dan PBS038. Pada lini ini, kupon atau tingkat imbalan yang ditawarkan berkisar antara 5% untuk seri PBS040, hingga yang tertinggi mencapai 6,875% pada seri PBS038.
Sesuai ketentuan, dengan target indikatif sebesar Rp12 triliun, pemerintah mematok alokasi maksimal yang dapat dimenangkan (green shoe option) mencapai 200% dari target awal.
Ujian Tren Penurunan Minat Investor
Lelang kali ini diproyeksikan menjadi ujian berat bagi pemerintah untuk mengukur tingkat resiliensi pasar terhadap surat utang negara. Pasalnya, data historis menunjukkan adanya tren penurunan minat investor (incoming bids) yang cukup drastis dalam beberapa pekan terakhir.
Pada lelang SBSN periode 19 Mei 2026 lalu, total penawaran yang masuk hanya menyentuh angka Rp18,79 triliun. Realisasi ini menyusut jika dibandingkan dengan lelang pada 5 Mei 2026 yang mengantongi penawaran Rp21,19 triliun.
Penurunan ini terasa kian kontras jika disandingkan dengan performa lelang per 21 April 2026. Saat itu, pasar obligasi syariah dalam negeri sangat bergairah dengan mencatatkan total incoming bids menembus Rp33,5 triliun, di mana pemerintah akhirnya memutuskan memenangkan senilai Rp15 triliun.
Kejar Target Pembiayaan Utang
Penerbitan sukuk negara ini menjadi instrumen krusial bagi otoritas fiskal untuk menambal defisit APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp689,1 triliun.
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, total pembiayaan utang pada tahun ini ditargetkan mencapai Rp832,2 triliun. Angka tersebut mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan target pembiayaan utang pada tahun lalu yang berada di level Rp775,9 triliun.
Di tengah volatilitas pasar global dan tren penurunan yield domestik, kemampuan pemerintah dalam memformulasikan kupon yang atraktif tanpa membebani biaya utang (cost of fund) akan menjadi kunci keberhasilan serapan lelang kali ini. ***

















