IABC Indonesia menyoroti krisis kepercayaan publik imbas disrupsi AI. Otoritas dan korporasi dituntut menerapkan tata kelola informasi yang ketat guna memitigasi disinformasi.
Stabilitas.id – Revolusi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini bukan sekadar instrumen efisiensi bisnis, melainkan telah menjelma menjadi ancaman tata kelola sistemik yang memicu krisis kepercayaan publik global. Fakta krusial ini menjadi sorotan utama dalam perhelatan The 5th IABC Indonesia Conference & Awards 2026 yang mengusung tema “Driving Communications Impact: Building Trust in the Age of AI” di Jakarta, Jumat (18/9).
Arus informasi yang kian masif sekaligus manipulatif memaksa setiap institusi, korporasi, maupun regulator untuk segera mengkalibrasi ulang strategi manajemen risiko reputasi mereka guna menjaga kredibilitas di mata masyarakat.
Lanskap kepercayaan publik saat ini benar-benar tengah berada dalam fase paling rapuh dan memprihatinkan. Laporan Reuters Institute Digital News Report 2026 merekam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berita secara global terjerembap ke level 37 persen, sebuah titik nadir terendah sejak awal mula pengukuran pada tahun 2015 silam.
Posisi Indonesia bahkan tampak lebih rentan dengan skor 32 persen, merosot tajam empat poin dari pencapaian tahun sebelumnya. Sekitar 62 persen responden global secara terbuka menyuarakan kekhawatiran terhadap tsunami informasi palsu, sementara hanya 20 persen yang berani menaruh asa pada akurasi berita produksi chatbot AI.
Fragmentasi sosial kian melebar jika membedah temuan Edelman Trust Barometer 2026 yang mencatat jurang kepercayaan hingga 26 poin antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah di Indonesia.
President IABC Indonesia sekaligus CEO VMCS Communications and Social Impact, Elvera N. Makki, melabeli anomali fenomena ini sebagai disruption of trust yang mutlak melahirkan mandat tata kelola baru bagi para komunikator dan pemimpin organisasi. Kemudahan kecerdasan buatan dalam memproduksi konten manipulatif menuntut korporasi untuk tidak lagi sekadar mengejar tingkat capaian jangkauan (reach) atau engagement semata.
“Tantangannya bukan lagi mendapatkan informasi, tetapi menentukan mana yang benar. Inilah mandat baru komunikator, yaitu membantu publik menavigasi kompleksitas informasi dengan menjadikan kebenaran lebih mudah diverifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menciptakan kondisi yang memungkinkan kepercayaan tumbuh,” papar Elvera merumuskan solusi fundamentalnya.
Keberhasilan komunikasi masa kini wajib bergeser dari sekadar luaran (outputs) menuju hasil nyata (outcomes) dan dampak (impact) yang mampu merawat integritas institusi.
Pemerintah selaku pembuat kebijakan merespons ancaman disinformasi dan deepfake ini melalui pendekatan tata kelola (Good Corporate Governance/GCG) ekosistem AI yang presisi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi paling krusial dalam mengerek ekosistem ekonomi digital nasional yang inklusif, berdaya, dan berdaulat.
Otoritas digital ini menuntut penerapan safeguards, pengujian sistem (sandboxing), kepatuhan, hingga evaluasi berkala yang ketat agar arsitektur AI terbukti andal dan bebas manipulasi.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Stella Christie, turut mengingatkan bahwa Indonesia memegang modal infrastruktur, kebijakan, dan talenta mumpuni untuk merengkuh posisi strategis dalam peta orkestrasi teknologi dunia asalkan dikelola dengan strategi yang terukur.
Implementasi kemajuan AI tersebut tentu wajib bermuara pada pemerataan asas kemanfaatan bagi masyarakat akar rumput, selaras dengan pilar Sosial dalam prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Anggota DPD RI Provinsi Bali, Ni Luh Djelantik, mewanti-wanti para pemangku kepentingan agar tidak membiarkan teknologi justru memperlebar kesenjangan akses informasi. Praktik transparansi pelayanan di tingkat daerah pun tidak luput dari pisau bedah adopsi teknologi berbasis kecerdasan buatan ini.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memandang transformasi digital hanya akan memiliki makna manakala instrumen tersebut mampu memperkuat akuntabilitas serta efektivitas pelayanan publik.
Forum IABC Indonesia Conference 2026 ini pada akhirnya mengirimkan sinyal peringatan keras bagi para eksekutif korporasi bahwa reputasi institusi masa kini sangat dipertaruhkan oleh kepiawaian mereka menyaring kebenaran di tengah rimba algoritma.***
