• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Ekonomi

Riset Paramadina: 8 Juta UMKM Pangan Belum Tersertifikasi, Wajib Halal Serentak Berisiko Tekan Daya Beli

by Stella Gracia
15 Oktober 2026 - 08:18
31
VIEWS
Porsi Kredit UMKM BRI Capai 83,86%, Bukti Komitmen BRI pada Pemberdayaan Usaha Mikro
0
SHARES
31
VIEWS

Riset Paramadina memproyeksikan kewajiban sertifikasi halal serentak berisiko membebani 8 juta UMKM pangan dan menekan daya beli rumah tangga.

Stabilitas.id – Kebijakan kewajiban sertifikasi halal yang diterapkan secara serentak di hampir seluruh sektor produk berisiko memicu lonjakan biaya produksi, menekan daya beli masyarakat, dan membebani daya tahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peringatan tersebut disampaikan oleh Paramadina Public Policy Institute melalui riset simulasi ekonomi bertajuk “Menjaga yang Halal, Menumbuhkan yang Usaha” dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Peneliti Paramadina Public Policy Institute Muhamad Rosyid Jazuli menyoroti besarnya skala pelaku usaha yang belum siap menghadapi tenggat regulasi. Lembaga kajian ini memperkirakan terdapat sekitar 7 hingga 8 juta UMKM pangan yang belum mengantongi sertifikat halal menjelang implementasi kewajiban pada Oktober 2026.

Kajian ini menggunakan model keseimbangan umum terapan (computable general equilibrium/CGE) dengan menguji dua skenario kebijakan.

BERITA TERKAIT

Daya Beli Tertekan Inflasi Pangan, Saldo Rekening di Bawah Rp100 Juta Turun ke Rp1,66 Juta

Kredit Usaha Kecil Masih Kontraksi, OJK Minta Bank Maksimalkan Pendekatan Rantai Pasok

Jaga Daya Beli, Menkeu Purbaya Pastikan Tak Ada Jenis Pajak Baru di 2027

Setoran PPN Melonjak 40%, Menkeu Purbaya Patahkan Isu Daya Beli Hancur

Hasil simulasi awal menunjukkan bahwa skenario penerapan serentak pada seluruh 185 sektor ekonomi menimbulkan guncangan biaya yang dalam. Skenario ini berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan delapan kelompok rumah tangga perkotaan dan perdesaan sebesar 8,4 hingga 14,7 persen. Tekanan terlihat nyata pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil, konsumsi rumah tangga, dan upah riil.

Sebaliknya, jika kebijakan diterapkan secara bertahap dan terbatas pada sektor industri manufaktur, penurunan kesejahteraan dapat diredam di kisaran 1,1 hingga 1,9 persen.

Beban kepatuhan pelaku usaha tidak hanya berhenti pada tarif penerbitan dokumen sertifikat. Produsen pangan skala kecil harus menanggung biaya penyesuaian bahan baku, perombakan fasilitas produksi, pengemasan baru, pemisahan gudang penyimpanan, serta waktu audit yang panjang.

Kenaikan biaya tetap (fixed cost) tersebut sangat memberatkan pelaku usaha mikro yang memiliki volume penjualan terbatas. Pengusaha kecil dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan harga jual di tengah daya beli yang rapuh, memangkas margin keuntungan, atau terdepak dari pasar ritel modern.

Riset ini turut menyoroti inefisiensi pada jalur rantai pasok impor. Produk bahan baku yang telah memiliki skema saling pengakuan (mutual recognition agreement/MRA) dinilai masih menghadapi pemeriksaan berulang per pengiriman dengan tambahan waktu tunggu 15 hingga 60 hari.

Dalam perbandingan regulasi sembilan negara, beban kepatuhan di Indonesia dan Brunei Darussalam dinilai relatif tinggi. Pendekatan ini berbeda dengan Malaysia dan Thailand yang lebih menekankan pada skema sukarela berbasis insentif pasar dan kemudahan ekspor.

Paramadina merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan sertifikasi halal secara bertahap berbasis profil risiko produk. Otoritas juga didesak memangkas biaya kepatuhan, menyederhanakan birokrasi perizinan, serta memperbesar alokasi subsidi pendampingan agar kepatuhan regulasi tidak mematikan daya hidup sektor usaha rakyat.

Editor: Sandy Romualdus
Tags: Daya Beli MasyarakatMuhamad Rosyid JazuliParamadina InstituteSertifikasi HalalUMKM Pangan
 
 
 
 
 
Previous Post

Apresiasi Layanan Pensiun Prima: Dirut Bank BPD Bali Nyoman Sudharma Tegaskan Komitmen Sinergi Digital

Next Post

Himpun 131 CEO Global dan Peraih Nobel, Danantara Gelar Forum Investasi DTIIF 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

OJK Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026-2031, Genjot Pembiayaan Syariah dan Keuangan Berkelanjutan

Lewat Program Lawang Lamlhom, SIG Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan Lansia di Aceh

by Stella Gracia
20 November 2026 - 14:24

SIG melalui PT Solusi Bangun Andalas memberdayakan perempuan lansia di Aceh lewat program peternakan ayam kampung Lawang Lamlhom beromzet Rp3...

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

by Sandy Romualdus
17 November 2026 - 18:16

MK Sinnay resmi memimpin DPD Backstagers DKI Jakarta periode 2026-2029 dan langsung meluncurkan portal digital untuk memperkuat ekosistem industri event...

Lanjutan Sukses ORI030, Sukuk Ritel SR025 Ditargetkan Garap Potensi Reinvestasi Investor

Pemerintah Bidik Dana Rp10 Triliun Lewat Lelang Sembilan Sukuk Negara

by Stella Gracia
16 November 2026 - 11:18

Pemerintah menggelar lelang sembilan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan target indikatif Rp10 triliun dan imbalan hingga 6,75 persen....

Kesenjangan Turun, RI Masih Sulit Hindari Jebakan Negara Berpendapatan Rendah

Pakar UGM: Kemiskinan Multidimensi Ancam 37,4 Persen Anak Indonesia

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

Riset terbaru menunjukkan 37,4 persen anak Indonesia mengalami kemiskinan multidimensi akibat dominasi sektor pekerjaan informal tanpa mobilitas vertikal. Stabilitas.id -...

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

 Perjanjian ICA-CEPA mulai berlaku pada 1 Desember 2026 dan akan menghapus 3.100 pos tarif impor guna melipatgandakan perdagangan Indonesia-Kanada. Stabilitas.id...

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 13:11

BTN mendorong inovasi desain rumah tumbuh dan hunian mikro bernuansa budaya lokal di Bali melalui program BTN Housingpreneur Batch 3....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

Sambut 500 Tahun Jakarta, Bank Jakarta Bidik 50.000 Pelari di International Marathon 2027

Kantongi Peringkat idAAA, Saham BNI Tawarkan Valuasi Paling Atraktif di Tengah Tekanan IHSG

Lewat Program Lawang Lamlhom, SIG Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan Lansia di Aceh

OJK Perkuat Edukasi Asuransi dan Dana Pensiun bagi Generasi Muda di Bali

OJK Kukuhkan Wan Nuzul Fachri Jadi Kepala OJK Jabodebek, Perkuat Sinergi Ekonomi Daerah

Laba Perusahaan Anak BRI Group Melonjak 43,5 Persen Jadi Rp11,8 Triliun

Sambut IPO Anthropic, Ajaib Kripto Resmi Luncurkan Token XANT

BCA Bagikan Dividen Interim Kuartal IV Rp35 per Saham, Akumulasi 2026 Naik 45,5 Persen

Anthropic Lepas 980 Juta Saham di Nasdaq, CEO Ajaib Kripto Ingatkan Karakteristik dan Risiko XANT

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
Himpun 131 CEO Global dan Peraih Nobel, Danantara Gelar Forum Investasi DTIIF 2026

Himpun 131 CEO Global dan Peraih Nobel, Danantara Gelar Forum Investasi DTIIF 2026

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance