Jakarta – Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (APNATEL) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti adanya dugaan korupsi pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). Program ini merupakan kerjasama Kominfo dengan PT Telkom.
Riad Osca Chalik ketua APNATEL menjelaskan berdasarkan kontrak kerjasama yang dilakukan antara Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo dengan PT Telkom, perusahaan BUMN ini mendapat 6 paket pekerjaan atau 588 MPLIK. Sayangnya sampai saat ini baru empat yang berhasil diselesaikan. Sedangkan dua paket pekerjaan lainnya, belum selesai dikerjakan sampai batas akhir massa pra operasional tanggal 27 Oktober 2011 sampai 25 Januari 2012 dan 27 September 2011 – 28 Desember 2012. PT Telkom baru bisa menyelesaikan 414 unit MPLIK, sedangkan 174 unit lainnya belum bisa diselesaikan.
BERITA TERKAIT
“Tentu saja kami mempertanyakan, kenapa bisa terlambat. Padahal proyek ini sangat penting untuk menyebarluaskan informasi ke daerah-daerah pelosok,” kata Riad di Jakarta, Selasa (4/9).
Riad juga mempertanyakan surat teguran Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo kepada Dirut PT Telkom, bernomor 022/BP3TI/KOMINFO/1/2012, tertanggal 09 Januari 2012. Dalam surat tersebut disebutkan Kominfo akan memberikan sanski adminstrasi, sanski pencantuman daftar hitam, gugatan perdata sampai pelaporan secara pidana pada pihak berwenang.
“Teguran Kominfo kepada Dirut PT Telkom ini dilatarbelakangi kinerja PT Telkom yang buruk dalam memenuhi kewajiban kontrak kerja yang semestinya bisa dilakukan oleh perusahaan sebesar PT Telkom. Bahkan, perusahaan pemenang tender lainnya yang kelasnya di bawah Telkom bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,” papar Riad.
Dijelaskan pula bahwa keterlambatan pekerjaan ini diduga karena adanya “permainan” penggelapan dana uang muka sebesar Rp2,5 miliar kepada pihak ketiga yang menjadi subcon PT Telkom dalam pekerjaan tersebut. “Kami sedang kumpulkan datanya, sebab banyak informasi yang menyebutkan adanya permainan dalam proyek tersebut,” tegas Riad. (Egen)
Proyek MPLIK sebenarnya merupakan kelanjutan dari program Universal Service Obligation (USO) dan PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan). Perbedaan dari keduanya adalah tingkat mobilitasnya. PLIK ditempatkan di rumah atau koperasi, sedangkan MPLIK ditempatkan di mobil sehingga dapat dibawa kemana saja.
Untuk diketahui, total dana yang dihabikan untuk pengadaan MPLIK mencapai Rp1.4 triliun, dan pengerjaannya diserahkan kepada enam pengusaha IT Nasional yang sudah mapan. Diantaranya adalah PT Telkom Indonesia mendapat 6 paket dengan total 588 unit, PT Multidana Rencana Prima (2 paket), PT AJN Solusindo (3 paket), WIN (1 paket), Lintas Arta (1 paket) dan Radnet (1 paket). Dari total proyek, PT Telkom mendapat bagian 60 persen.
“Kegagalan PT Telkom ini menimbulkan dampak signifikan bagi keterlambatan program pemerintah untuk meningkatkan jaringan internet kepada masyarakat,” kata Riad.
APNATEL pun mendesak KPK dan pihak berwenang lainnya untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Pasalnya, dampaknya terhadap masyarakat pengguna MPLIK dan besarnya potensi kerugian uang negera. “Kami mendesak KPK untuk menginvestigasi kasus ini dan memeriksa jajaran direksi PT Telkom sebagai pihak yang bertanggungjawab atas proyek nasional ini,” ungkap Riad.
















