Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia terus mengeluhkan kondisi infrastruktur maupun pelayanan birokrasi yang masih menghambat kelancaran investasi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus memacu pembangunan infrastruktur. Sehingga, investor asing ada keinginan untuk menanamkan modal di Indonesia
"Mudah-mudahan kalau kita bisa pacu pembangunan infrastruktur akan bisa dikoreksi penurunan. Kalau turunnya peringkat belum tentu serta merta langsung kita lihat penurunan investasi, tapi juga harus berupaya juga jangan anggap itu gampang atau sepele. Upayakan dilakukan perbaikan supaya jangan sampai terjadi penurunanan investasi," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Suryo Bambang Sulisto di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (11/9).
BERITA TERKAIT
Menurutnya, perlu ada perhatian khusus dari pemerintah. Langkah itu untuk menyeimbangkan. "Penting kita syukuri saat ini Indonesia benar-benar menikmati perhatian dunia dan minat dari dunia bgitu besar untuk investasi," ucapnya.
Ia mejelaskan kebijakan atau insentif akan meningkatkan investasi. Di samping, memacu pembangunan infrastruktur. "Lalau kita lihat hasil daripada kuartal-kuartal lalu menunjukan hasil yang positif jadi mungkin target prediksi itu bisa kita capai," paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Investasi dan Perhubungan Peter F. Gontha menyatakan Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan negara lain, antara lain sumber daya alam, jumlah penduduk, dan stabilitas politik yang stabil. Namun, di sisi lain, rentan akan gangguan.
Peter menjelaskan efisiensi akan menjadi dasar keberhasilan perekonomian Indonesia. "Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara industri kalau konsumsi baja besi masih lima kilogram per kapita? Untuk menjadi negara industri diperlukan konsumsi baja besi minimal 500 kilogram per kapita," ungkapnya.
Selain konsumsi baja besi, sambung Peter, konsumsi plastik Indonesia belum mampu bersaing dengan Jepang. "Konsumsi plastik Indonesia sampai saat ini empat kilogram per kapita. Sedangkan, konsumsi plastik Jepang mencapai 48 kilogram per kapita," jelasnya.
















