Tangerang – Sejak 2012 lalu, Ditjen HKI bersama Mabes Polri dan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah melakukan kempanye HKI di pusat perbelanjaan (Mal) di sejumlah kota besar. Kampanye HKI tersebut lebih difokuskan pada para pelaku bisnis sofware, agar menjual produk seperti laptop dengan sofware yang legal-asli.
Saat ini kempanye yang sama dilakukan dengan fokus ke konsumen sebagai pegguna akhir. Kesempatan pertama dilakukan kempanye yang bertema "Indonesia Menolak Barang Palsu" kepada para penumpang pesawat terbang di area Bandara Soeta, baik yang dari luar negeri atau penerbangan domestik.
"Kalau sebelumnya sosialisasi di mal-mal, sekarang langsung ke konsumen. Kita sudah lakukan kempanye dan sosialisasi sejak tanggal 23 September 2013 di Terminal 1. Hari ini (Rabu, 25 September) di Terminal 2. Nanti Senin (30 September) kita sosialisasi serempak di semua terminal Bandara Soeta. Intinya kita meningkatkan awareness," ungkap Kepala Seksi Penindakan Ditjen HKI Kemenhum HAM, Marudut Manurung, di sela kampanye "Indonesia Tolak Barang Palsu" di Terminal 2F Bandara Soeta, Tangerang, Rabu (25/9).
BERITA TERKAIT
Dia menambahkan, ke depan, pasca sosialisasi tersebut, jika ditemukan konsumen mebawa laptop dengan sofware ilegal, akan langsung ditindak di tempat. "Ini akan kita lakukan terus-menerus."
Dalam sosialisasi tersebut, memang terlihat masih banyak konsumen yang tidak memahami HKI. Bahkan mereka menganggap aman-ama saja jika mengguakan produk palsu tersebut. Sehingga ketika diperiksa oleh petugas dari Ditjen HKI dan Polres Bandara, sejumlah konsumen baru merasa kaget, tegang dan berupaya defensif.
"Itu karena mereka tidak pahak akan pentingnya HKI. Setelah dilakukan penyuluhan, baru mengerti. Jadi ini sekaligus warning buat mereka," jelas Marudut.
Untuk diketahui saja, setidaknya ada enam konsumen-penumpang yang sempat diperiksa petugas dalam sosialisasi tersebut. Tiga di antaranya adalah warga negara asing, dan tiga lainnya warga negara Indoesia. Hasilnya, dari ketiga warga negara asing tersebut, ditemukan laptop bermerek ternama dengan sofware legal alias asli. Sayangkan, tiga penumpang lainnya yang berwarga negara Indonesia didapati software palsu alias bajakan dalam laptop mereka.
Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta software komputer tercantum dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002, dimana Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan pidana terhadap pelanggaran terhadap penggunaan Hak Cipta sendiri tercantum dalam pasal 72 undang-undang hak cipta yang menyebutkan bahwa:
- Pasal 72 ayat (1): melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) denda minimal Rp.1 juta dan/atau pidana penjara minimal 1 bulan atau maksimal denda Rp. 5 miliar dan/atau pidana 7 tahun
- Pasal 72 ayat (2): mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran pidana maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500 juta
- Pasal 72 ayat 3 UUHC: Individual end user dan corporate end user : (1) Perbanyakan secara ilegal; (2) Kepentingan komersial.
Riset International Data Corporation (IDC) yang disiarkan pada April 2012 menempatkan Indonesia di peringkat ke-11 di dunia dengan jumlah peredaran software bajakan sebesar 86%. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat nilai kerugiannya yang diperkirakan mencapai US$ 1,46 miliar atau sekitar Rp 12,8 triliun, naik sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas pembajakan itu pada akhirnya menekan komersialisasi produk asli seperti software legal di tanah air yang tercatat hanya US$ 239 juta. Hal ini menjadikan Indonesia masuk dalam 20 negara dengan nilai komersial pembajakan software tertinggi di dunia.
















